Dahlan Iskan akhirnya resmi kader Partai Demokrat, dan siap dilantik SBY Minggu

Jakarta - Menteri BUMN Dahlan Iskan, kandidat Capres Konvensi Partai Demokrat, Dahlan Iskan, akhirnya bakal resmi masuk Partai Demokrat. Tokoh wartawan nasional ini rencananya, dilantik sebagai kader Demokrat pada Minggu (16/03/14) di Magelang, Jawa Tengah.

Keputusan Dahlan Iskan ikut mewarnai Demokrat ke depan ini, rupanya direspon besar Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Faktanya, rencananya, Dahlan dilantik Ketum Demokrat SBY sendiri. Pelantikan akan disaksikan 2.000 orang relawan Dahlan Iskan (Dahlanis).

Rilis yang dikeluarkan Dahlan Iskan Center, menyebutkan 2000 relawan Dahlanis itu dari daerah-daerah pulau Jawa. “Pendukung Dahlan hadir menggunakan 40 bus dan siap memutihkan Magelang,” kata Ketua tim sukses Dahlan, Amal al Ghozali dalam rilisnya, Rabu (12/03/14).

Sikap politik Dahlan Iskan ini, agaknya mempertegas langkahnya masuk Partai Demokrat bukan sekadar menggunakan partai ini kendaraan politik, akibat desakan banyak pihak untuk jadi kandidat Capres Konvensi Demokrat. Jelas, Dahlan akan menghadapi konsekuensi turut mewarnai Partai Demokrat ke depan menjadi partai yang lebih cemerlang.

Lebih jauh, tentu Dahlan sudah memikirkan matang resiko dari pilihan sikap merpertaruhkan jati dirinya sebagai tokoh wartawan nasional yang melahirkan ribuan jurnalis yang tersebar di seluruh tanah air. Dan, juga menerbitkan lebih seratus koran dan puluhan teve lokal di seluruh Indon. Sayangnya, belum ada penjelasan langsung dari Dahlan soal ini. (TeamPD/Gs)

Presiden SBY Kunjungi Peternakan Sapi Limosin Hari Ini di Tuban

Surabaya, Jawa Timur - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mengunjungi wilayah Kabupaten Tuban, yang ada di pesisir Pantura Jawa, Kamis (13/3/2014).

Hari ketiga kunjungan kerja di Jawa Timur ini, SBY akan melihat pengembangan sapi potong yang dilakukan Kelompok Tani Wahyu Utomo yang ada di Desa Sukolilo, Kecamatan Bancar.

Sekretaris Dinas Peternakan Jatim Irawan Subianto mengatakan, kunjungan Presiden ke peternakan tersebut dilakukan setelah rencana awal mengunjungi Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Bulu Kecamatan Bancar tidak jadi dilaksanakan.

Pengembangan sapi Wahyu Utomo dipilih karena peternakan ini merupakan usaha kelompok dari para petani sederhana, tapi mereka dapat mengembangkan dari hulu (pembibitan) sampai ke hilir (mempunya rumah potong hewan dan restoran) sendiri.

"Sapi potong yang dikembangkan jenis peranakan ongole (PO) dan persilangan limosin simental," ujarnya, kepada SURYA Online, Kamis (13/3/2014).

Dengan alur mata rantai usaha yang jelas dan lebih menguntungkan, saat ini banyak petani yang bergabung dalam kelompok tani ini.

Saat didirikan 8 Desember  2003 lalu anggotanya hanya 30 orang, kini jumlah anggota kelompok tani yang dipimpin Joko Utomo tersebut mencapai 460 orang.

Demikian juga dengan sapi yang dikembangkan, dari sebelumnya hanya puluhan ekor, sekarang jumlahnya mencapai 2.037 ekor sapi. (TeamPD/Gs)

Presiden SBY Ingin Bertemu Presiden Baru Bahas RKP dan APBN 2015

Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menggelar rapat terbatas membahas mengenai Rancangan awal dan Pagu Indikatif tahun 2015 di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (10/3/2014). 

Dalam pengantarnya, SBY mengingatkan pembahasan dan penyusunan RKP dan APBN 2015 masih merupakan tugas dan kewajiban pemerintahan yang dipimpinnya. Meskipun RKP dan APBN tahun 2015 akan dilaksanakan Presiden baru dengan pemerintahan yang baru, adalah tugas dan kewajiban pemerintahannya untuk menyusunnya. Hal itu sesuai dengan amanah dan ketentuan Undang-undang yang berlaku. 
Kata SBY pula, bahwa sangat dimungkinkan setelah pemerintahan baru terbentuk, setelah 20 Oktober mendatang akan ada revisi atau peninjauan kembali RKP dan APBN 2015. 
"Saya ingin juga menyampaikan kepada pengganti saya nanti, sebelum berakhirnya masa jabatan saya tentang rencana yang telah kita susun ini," ungkap SBY. 
Hal ini, kata SBY, tak lain bertujuan agar Presiden baru bisa mengerti dan memikirkan apakah itu dijalankan dulu, baru kemudian nanti direvisi atau dilakukan perubahan APBN-Perubahan 2015. Atau malah, segera melakukan perubahan. 
"Itu adalah hak sepenuhnya Presiden baru dan pemerintahan baru. Tugas dan kewajiban saya menjelaskan secara utuh. Dengan demikian harapan saya, Presiden dan pemerintahan baru nanti berhasil menjalankan RKP dan APBN 2015," tutur SBY. (TeamPD/Gs)

Peserta Konvensi Capres Partai Demokrat Anies Baswedan Luncurkan Situs Sukarelawan

Surabaya, Jawa Timur - Dukungan pada calon presiden konvensi Partai Demokrat, Anies Baswedan, terus mengalir. Penggagas Gerakan Indonesia Mengajar ini diklaim telah berhasil mengumpulkan 14 ribu sukarelawan yang muncul secara organik di daerah-daerah.

"Sukarelawan sudah tersebar di seluruh provinsi. Teman-teman sukarelawan bahkan sudah melakukan kegiatan dengan inisiatif sendiri," ujar Egisa, salah satu koordinator sukarelawan, di restoran Nur Pasific, Rabu, 12 Februari 2014.

Situs yang beralamat di relawan.aniesbaswedan.com ini merupakan jejaring sosial sukarelawan Anies Baswedan untuk memfasilitasi diskusi, kerja sama, dan aksi nyata sesama sukarelawan. Menurut Digital Strategist Turun Tangan, Razi Thalib, situs ini merupakan jawaban Anies Baswedan atas aspirasi sukarelawan-sukarelawan di daerah.

"Dengan adanya situs ini sukarelawan dapat mencari, mengumpulkan, dan menggerakkan para sukarelawan lainnya di lokasi-lokasi tertentu atau berdasarkan keahlian masing-masing," ujar Razi.

Menurut Egisa, ke depan tim Turun Tangan akan mengandalkan para koordinator mengundang sukarelawan-sukarelawan baru untuk menggunakan sistem ini. "Untuk mendukung sistem ini kita juga sering komunikasi melalui e-maildan SMS untuk mengundang para sukarelawan aktif dalam pelatihan sukarelawan di berbagai daerah," ujar Egisa.

Peluncuran ini sengaja dilakukan satu hari sebelum debat putaran keempat capres konvensi yang akan diadakan di Grand City Mall, Surabaya, pada Kamis, 13 Februari 2014. Menurut Anies, Surabaya adalah bukti nyata kota perjuangan hasil dari semua kalangan yang turun tangan untuk menghadirkan kemerdekaan.

Rektor Universitas Paramadina ini juga meluncurkan strategi politiknya yang ia namakan dengan "Indonesia 1945". Angka 1945 sendiri merupakan akronim dari 1 semangat, 9 pekerjaan, 4 janji kemerdekaan, dan 5 tahun. "Saya ingin memaparkan sembilan pekerjaan strategis untuk melunasi empat janji kemerdekaan yang harus dilakukan dalam lima tahun," kata Anies. (TeamPD/Gs)

Peserta Konvensi Partai Demokrat Gita Wirjawan Optimistis, 150 Juta Pemuda Indonesia Jadi Kekuatan Baru

JAKARTA - Peserta konvensi calon presiden (Capres) Partai Demokrat (PD), Gita Wirjawan optimistis Indonesia akan maju dengan populasi anak mudanya yang mencapai 150 juta. Menurutnya, dengan potensi ini Indonesia bisa menjadi raksasa baru ekonomi.

"Saya sangat percaya, aksi lebih keras daripada kata-kata akan memacu spirit kaum muda kita untuk maju, berpikir dan bersikap progresif, tampil semakin profesional sebagai pemimpin-pemimpin di beragam lapangan aksi," kata Gita dalam keterangan persnya, Rabu (12/3).

Gita lalu menjabarkan kekuatan kaum muda yang berusia 40 tahun ke bawah berjumlah 60 persen dari populasi. Dengan talenta dan kemampuan dalam berusaha tentu bisa menjadikan Indonesia menuju ke arah yang lebih baik.

"Dan karenanya relevansi Indonesia di geopolitik dunia semakin besar, baik sebagai negara dengan ekonomi terbesar nomor 15 di dunia, juga di bidang demokrasi, Indonesia adalah negara demokrasi terbesar nomor tiga di dunia. Belum lagi, populasi terbesar nomor empat di dunia," paparnya.

Bagi mantan Menteri Perdagangan itu, anak-anak muda bisa maju jika meyakini akan kemampuan bersaing dan tidak diliputi oleh keminderan.

Sementara itu, Koordinator Media Center Gita Wirjawan, Michael Umbas mengungkapkan bahwa motivasi Gita mengikuti Konvensi Capres Partai Demokrat bukan ambisi kekuasaan tapi menyemangati untuk bisa berbuat demi bangsa.

"Sejarah perubahan bangsa ini lahir dari keberanian anak-anak muda melakukan aksi. Saya memandang bahwa pesta demokrasi 2014 adalah kesempatan mulia untuk menyongsong kepemimpinan pemuda dan meningkatkan relevansi Indonesia di peta geopolitik dunia," katanya. (TeamPD/Gs)

Seluruh Partai Politik Sepakat Pemilu Damai

JAKARTA - Pelaksanaan pemilihan umum 2014 hanya tinggal hitungan hari saja. Partai politik sepakai untuk melaksanakan pemilu damai.

Kesepakatan itu tertuang saat 12 parpol peserta pemilu menandatangani Deklarasi Pemilu Damai, Rabu (12/3) di Markas Polda Metro Jaya.

Deklarasi itu dihadiri Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Putut Eko Bayuseno, Badan Pengawas Pemilu, Komisi Pemilu serta perwakilan 12 parpol peserta pemilu.

Kapolda menjelaskan bahwa pemilu  menjadi pembelajaran demokrasi bagi masyarakat. Ia menambahkan bila pelaksanaan bisa berjalan aman damai, maka negeri ini  berhasil menggelar pesta demokrasi dengan baik dan beradab.

"Sebentara lagi akan memasuki kampenye terbuka. Deklarasi ini sangat penting, sebagai langkah awal kesepakatan bersama untuk tidak menyimpang," kata Kapolda Metro dalam kesempatan itu.

Jenderal bintang dua yang sebentar lagi akan dilantik sebagai Kepala Baharkam Mabes Polri ini menjelaskan, Polri sebagai penanggungjawab keamanan telah berkomitemen penuh menjaga netralitas, dan melakukan koorsinasi bersama mitra terkait.

"Dengan kontrol yang baik, saya yakin pemilu dapat berjalan sesuai yang diinginkan bersama," ujar Putut.

Anggota KPU Provinsi DKI Jakarta Sumarno mengajak untuk menjadikan pemilu sebagai momentum pendidikan politik bagi masyarakat. (TeamPD/Gs)

Presiden SBY: Jika Harus Bertempur, Kita Sudah Siap

SURABAYA, Jawa Timur  - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, penambahan kekuatan alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI Angkatan Laut bertujuan untuk mempertahankan kedaulatan, bukan karena Indonesia ingin berperang.

"Kita tidak ingin perang. Namun, jika harus bertempur dan mempertahankan kedaulatan, kita sudah siap. Kekuatan TNI AL kita bertambah lagi," kata Presiden Yudhoyono di sela-sela melakukan peninjauan alutsista dan demo kekuatan persenjataan TNI Angkatan Laut di Dermaga Koarmatim, Ujung, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (12/3/2014), seperti dikutip dari Antara.

Pelanggaran kedaulatan dapat terjadi dalam beragam bentuk, terutama di wilayah Indonesia yang sebagian besar terdiri dari perairan.

Didampingi Menteri Pertahananan Purnomo Yusgiantoro, Presiden Yudhoyono meninjau gelar alutsista hasil pengadaan pada program pembangunan kekuatan matra laut periode Rencana Strategis 2005-2009 dan 2010-2014.

Menurut Menteri Pertahanan, alutsista yang digelar antara lain empat kapal perang korvet kelas Sigma, empat KRI kelas LPD (Landing Platform Dock), empat Kapal Cepat Rudal (KCR) tipe 40 M, dan dua Kapal Patroli Cepat (PC) tipe 43 M.

Untuk Korps Marinir TNI AL telah datang 54 tank amfibi jenis BMP-3F, satu BREM-L (Tank Recovery), 15 Panser LVT 7 A1 (Landing Vehicle Tank), dua pesawat CN 235-220 MPA (Maritime Patrol Aircraft), empat pesawat latih Bonanza G-36, dan tiga helikopter Bell-412 EP.

Pada kesempatan itu juga digelar model atau miniatur alutsista yang pengadaannya melampaui masa bakti Kabinet Indonesia Bersatu II. "Penyelesaian alutsista laut membutuhkan waktu yang lama," kata Menhan.

Alutsista yang disajikan dalam bentuk miniatur, antara lain tiga kapal selam, dua kapal Perusak Kawal Rudal (PKR) jenis frigate, kapal layar latih (Tall Ship) pengganti kapal Dewa Ruci yang sudah berusia 62 tahun, tiga kapal angkut tank yang satu di antaranya untuk mengangkut tank Leopard, dua Kapal Bantu Hidro Oseanografi (BHO), dua Kapal Bantu Cair Minyak (BCM).

TNI AL, tambah Menhan, juga akan diperkuat oleh tiga pesawat CN-235 MPA, 11 unit helikopter Anti-Kapal Selam (AKS) yang dilengkapi dipping sonar dan torpedo, lima unit panser BTR-4, dan satu baterai Multiple Launch Rocket System (MLRS).

Selain melakukan peninjauan dan menyapa para prajurit, Presiden juga menyaksikan demo kekuatan alutsista TNI Angkatan Laut, antara lain demo penyebaran ranjau dari pesawat udara patroli maritim Umar 623 TNI Angkatan Laut, demo penembakan roket RBU dari Kapal Republik Indonesia (KRI) dengan nomor lambung 385 dan 381, demo peperangan antikapal selam oleh KRI dengan menggunakan helikopter Anti-Kapal Selam, demo pembebasan pembajakan kapal oleh Komando Pasukan Katak dan Intai Amfibi dengan metode Visit Board Search and Seizure (VBSS), sailing passKapal TNI Angkatan Laut, dan flying pass pesawat udara dan helikopter TNI Angkatan Laut. (TeamPD/Gs)

Dahlan Iskan Jadi Juru Kampanye Nasional Partai Demokrat

JAKARTA - Peserta Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat Dahlan Iskan akan menjadi juru kampanye nasional Partai Demokrat. Hal itu disampaikan Sekretaris Komite Konvensi Demokrat Suaidi Marasabessy.

Suaidi menjelaskan, semua kandidat konvensi memang diminta menjadi jurkamnas Demokrat. Namun, beberapa kandidat yang bukan kader Demokrat tak dapat menjadi jurkamnas karena terhalang aturan sebagai pegawai negeri sipil (PNS) atau kepala lembaga negara.

"Yang sudah memastikan (menjadi jurkamnas) Dahlan Iskan dan Pak Endriartono. Kalau kader (Demokrat) sudah pasti, tapi nama-nama lain belum memastikan," kata Suaidi, di Ambon, Selasa (11/3/2014).

Wakil Ketua Komisi Pengawas Partai Demokrat itu melanjutkan, Dahlan Iskan wajib mengajukan cuti sebagai Menteri BUMN saat menjalankan tugas sebagai jurkamnas pada hari kerja. Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah melarang semua menterinya melakukan kegiatan politik pada hari kerja.

Secara langsung, Suaidi mengaku telah meminta para kandidat konvensi menjadi jurkamnas. Namun, nama-nama seperti Anies Baswedan, Ali Masykur Musa, dan Dino Patti Djalal tak bisa didapuk menjadi juru kampanye.

Empat peserta Konvensi Capres Demokrat merupakan kader internal dan sisanya, tujuh kandidat berasal dari luar Demokrat. Sesuai rencana, ada belasan kota yang masuk dalam jadwal penyelenggaraan debat kandidat tersebut. Sejauh ini, debat kandidat telah digelar di delapan kota, yaitu Medan, Palembang, Bandung, Denpasar, Surabaya, Balikpapan, Bogor, dan Makassar. Kota kesembilan adalah Ambon yang menjadi tuan rumah pada debat kandidat di Gedung Islamic Center, Selasa (11/3/2014).

Setelah Ambon, ada tiga kota lagi yang masuk dalam jadwal penyelenggaraan debat kandidat konvensi, yakni Semarang, Banjarmasin, dan Jakarta. Jadwal debat kandidat di tiga kota itu diubah karena komite menghentikan sementara seluruh kegiatan konvensi selama masa kampanye pileg 16 Maret - 5 April 2014.

Setelah melewati babak debat antarkandidat, komite akan melakukan survei terkait elektabilitas tiap kandidat. Hasil survei akan diserahkan pada Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat sebelum akhirnya disampaikan kepada publik.

Juru Bicara DPP Partai Demokrat Ruhut Sitompul mengatakan, pemenang konvensi tidak hanya ditentukan berdasarkan hasil survei yang tinggi. Akan tetapi, ada pertimbangan mengenai rekam jejak dan kepastian semua kandidat tak memiliki catatan buruk pada masa lalu. (TeamPD/Gs)

15 Maret 2014 Deklarasi Pemilu Berintegritas

Jakarta - Sehari menjelang jadwal kampanye akbar Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD, 15 Maret 2014, Komisi Pemilihan Umum (KPU  akan menggelar deklarasi pemilu damai di Silang Monas, Jakarta. Deklarasi serupa juga akan berlangsung di daerah.

Komisioner Pemilu Arief Budiman di Jakarta, Selasa (11/3) Deklarasi Pemilu Berintegritas itu  akan ditandatangani oleh KPU, Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) dan partai politik.

Dia berharap ketua umum dari masing-masing parpol nasional peserta Pemilu dapat hadir untuk turut serta menandatangani langsung Deklarasi tersebut, agar dapat berimbas pada komitmen kampanye damai oleh kandidat parpol di daerah.

Kampanye rapat umum terbuka peserta pemilu baik partai politik dan calon DPD RI akan berlangsung pada 16 Maret sampai 5 April 2014 Deklarasi Pemilu Berintegritas tersebut, lanjut Arief, menjadi kontrak politik di antara penyelenggara dan peserta Pemilu untuk dapat menyelenggarakan Pemilu yang jujur, adil, bersih dan berkualitas.

"Itu kontrak bagi kita semua untuk bisa menyelenggarakan Pemilu berkualitas dan berintegritas. Ketika itu ditandatangani oleh para pimpinan partai, maka mereka bertanggung jawab untuk menginformasikannya kepada seluruh konsituten di daerah," jelasnya.

Selain Deklarasi, KPU juga akan menggelar pawai atau kirab Pemilu untuk mengenalkan kepada masyarakat seluruh peserta Pemilu, cara memilih dan pelaksanaan pemungutan suara pada 9 April.

Pelaksanaan kampanye rapat umum terbuka dan iklan di media massa digelar selama 21 hari sebelum masa tenang, yaitu mulai 16 Maret sampai 5 April.

Selama masa kampanye tersebut parpol diminta untuk menaati peraturan berlaku, antara lain tidak melibatkan anak-anak, menyinggung SARA (suku, agama, ras dan antar-golongan), serta tidak memanfaatkan fasilitas umum dan rumah ibadah.

Selain itu, parpol dan para caleg diminta untuk siap menghadapi konsekuensi dalam pertarungan politik lima tahunan tersebut.

"Secara prinsip, Pemilu berintegritas itu didistribusikan melalui sikap yang siap menang juga siap kalah," ujarnya.

Pada 6 Maret lalu, dengan menyematkan pin “Pilih yang Jujur” kepada Ketua Bawaslu dan Puteri Indonesia 2014. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad telah meluncurkan program kampanye Pemilu Berintegritas 2014.

Jadwal Kampanye 2014

KPU telah menetapkan jadwal kampanye akbar bagi 12 partai politik yang akan berlangsung mulai 16 Maret - 5 April. Lokasi kampanye ditentukan berdasarkan provinsi dan jumlah dapil masing-masing.

Dalam jadwal kampanye akbar atau disebut rapat umum yang diperoleh dari KPU, Senin (10/3), 12 partai politik dibagi dalam 3 kelompok. Nantinya dalam sekali kampanye akbar di tiap provinsi, akan diisi oleh 4 partai sekaligus tiap hari.

Kelompok 1: Partai NasDem, PKB, PKS dan PDI Perjuangan;
Kelompok 2: Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demkrat dan PAN;
Kelompok 3: PPP, Partai Hanura, PBB dan PKP Indonesia.

Namun tidak semua partai politik berkampanye setiap hari. Selama rentang kampanye 21 hari itu, tiap parpol di tiap provinsi hanya kebagian 2-5 kali kampanye saja untuk DPR RI. Hal itu disesuaikan dengan jumlah dapil. Misal, provinsi yang punya lebih dari 3 dapil, parpol akan berkampanye sebanyak 5 kali.

Khusus untuk tanggal 31 Maret, KPU menetapkan di semua provinsi tidak ada kampanye alias libur karena perayaan Hari Raya Nyepi. Satu lagi, khusus provinsi Bali tanggal 28 Maret - 1 April juga tidak ada kampanye. (www.setkab.go.id/TeamPD/Gs)

Buruh Rokok Harus Terdaftar Di BPJS

Jakarta - Direktur SDM dan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Taufik Hidayat mengungkapkan semua buruh rokok di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, pada tahun 2019 harus sudah didaftarkan sebagai peserta BPJS.

"Berdasarkan aturan, pada tahun 2019 seluruh rakyat Indonesia harus sudah memegang kartu BPJS. Dengan demikian, pelayanan kesehatan dasar sepenuhnya diserahkan kepada BPJS maksimal pada tahun 2019," kata Taufik Hidayat, usai meninjau pelayanan BPJS di Puskesmas Jekulo, Kecamatan Jekulo, Kudus,Rabu(12/3).

Dengan demikian, kata dia, layanan kesehatan mandiri, seperti halnya layanan kesehatan untuk buruh rokok di Kudus yang dikelola oleh Pusat Koperasi Karyawan Industri Rokok Kudus (PKKIRK) juga harus bergabung dengan BPJS.

Seperti yang ditulis laman Anatar News menyebutkan bahwa pada tahun 2019, katanya, sanksi juga akan diberlakukan terhadap pihak-pihak yang belum mematuhi aturan tersebut.

Saat ini, katanya, masih dilakukan pendekatan agar bergabung dengan BPJS, meskipun aturannya sudah ada.

Selain itu, kata dia, dalam pengurusan kartu tanda penduduk (KTP) nantinya juga harus melampirkan persyaratan BPJS.

Demikian halnya, kata dia, jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) juga perlahan-lahan bergabung dengan BPJS.

"Jika PKKIRK hendak menyelenggarakan jaminan kesehatan, tentunya bisa dilakukan untuk mengelola pelayanan kesehatan di atasnya," ujarnya.

Terkait dengan pemilik kartu Jamkesmas yang sudah terdaftar di BPJS, katanya, kartu Jamkesmas masih bisa digunakan, karena hal terpenting adalah nomor yang sudah terdaftar di BPJS.

"Kartu hanya sekadar alat bukti," ujarnya.

Nantinya, kata dia, pelayanan BPJS hanya cukup lewat sidik jari seperti halnya yang sudah diterapkan di Rumah Sakit Fatmawati.

"BPJS juga akan menjalin kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk uji coba menggunakan sidik jari," ujarnya.

Hal terpenting, kata dia, terkait data seluruh penduduk terekam dengan benar sehingga BPJS bisa memanfaatkan sidik jari guna memastikan mereka menjadi peserta BPJS atau bukan.

Sementara itu, Ketua Ketenagakerjaan Persatuan Perusahaan Rokok Kudus (PPRK), Agus Suparyanto mengungkapkan, pelayanan kesehatan yang dikelola oleh PKKIRK selama ini berjalan cukup bagus dan sudah berlangsung lama.

Terkait aturan bahwa tahun 2019 harus sudah didaftarkan ke BPJS, kata dia, harus ada aturan yang jelas, karena keberadaannya sudah cukup lama.

"Hingga kini, belum ada mekanisme yang mengatur permasalahan tersebut dan diyakini belum bisa dikompromikan," ujarnya.

Menurut dia, pemerintah juga harus mengapresiasi, karena jaminan kesehatan pekerja di sektor rokok dikelola secara mandiri lewat iuran yang dibayar oleh perusahaan rokok.

Pekerja di sektor rokok yang akan melakukan pengobatan dilayani klinik yang dikelola oleh PKKIRK, sedangkan rumah sakit rujukan adalah Rumah Sakit Mardi Rahayu Kudus dan Rumah Sakit Islam. (www.setkab.go.id/TeamPD/Gs)

Tiba di Lamongan, Presiden SBY Kunjungi Makam Sunan Drajat

Lamongan, Jawa Timur - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bersama Ibu Negara, Ani Yudhoyono, Rabu (12/3) malam, tiba di Kecamatan Pacitan, Kabupaten Lamongan sekitar pukul 20.30 WIB. Setelah menyelesaikan kunjungan terakhir di Tunjungan Plaza, Surabaya, Presiden SBY melanjutkan kunjungan untuk berziarah di Makam Sunan Drajat sekitar pukul 22.00 WIB.

Sunan Drajat merupakan salah satu dari sembilan Wali Songo yang menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Sunan Drajat menempuh  5 metode dalam dakwahnya. Pertama, melalui pengajian secara langsung di masjid ataupun langgar/surau.

Kedua, dengan menyelenggarakan pendidikan di pesantren. Ketiga, memberi fatwa dan petuahnya dalam menyelesaikan masalah. Keempat, berdakwah dengan kesenian tradisional seperti tembang pangkur dengan iringan gending. Dan Kelima, menyampaikan ajaran Islam melalui ritual adat tradisional, asalkan tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Selain itu, ada empat pokok ajaran Sunan Drajat ialah:

1. Paring teken marang kang kalunyon lan wuta (berikan tongkat pada yang buta);
2. Paring pangan marang kang kaliren (berikan makan pada yang kelaparan);
3. Paring sandang marang kang kawudan (berikan pakaian pada yang telanjang); dan
4. Paring payung kang kodanan (berikan payung pada yang kehujanan).

Selain berziarah, Presiden SBY juga mengunjungi Pondok Pesantren Sunan Drajat yang berjarak sekitar 500 meter dari makam Sunan Drajat. Setelah itu,Presiden SBY beserta rombongan beristirahat di Tanjung Kodok Resort yang bersebelahan dengan Wisata Bahari Lamongan (WBL).

Pada Kamis (13/3) pagi, Presiden SBY dan rombongan akan menuju ke Kabupaten Tuban, guna mengunjungi peternakan sapi di Desa Bulu, Kecamatan Bancar. Peternakan sapi di desa ini  merupakan peternakan berskala besar yang dikelola oleh pemodal lokal.

Kunjungan Presiden SBY meninjau peternakan sapi ini karena Tuban kini menjadi salah satu daerah produsen sapi untuk memenuhi kebutuhan daging di Jawa Timur dan sejumlah kota besar di Pulau Jawa. Menurut data terakhir, populasi sapi dari seluruh peternakan di Kabupaten Tuban mencapai 315 ribu.

Presiden SBY dalam kunjungan kali ini didampingi antara lain oleh Mensesneg Sudi Silalahi, Seskab Dipo Alam, dan Mendikbud M Nuh. (www.setkab.go.id/TeamPD/Gs)

Indonesia Ingin Memproduksi Pesawat Tempur dan Pesawat Terbang Tanpa Awak

Jakarta - Menteri Pertahanan(Menhan)Purnomo Yosgiantoro selaku Ketua Harian Komisi Kebijakan Industri Pertahanan(KKIP) mengemukakan, KKIP telah melakukan pembinaan industri pertahanan secara bertahap dan berlanjut untuk meningkatkan kemampuan industri pertahanan tersebut, di antaranya dilakukan melakukan joint research and development maupun joint production.

Saat memberikan pemaparan di hadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selaku Ketua KKIP dan para pengurus dan anggota KKIP di di dermaga Koarmatim, Ujung, Surabaya, Jawa Timur,Rabu (13/3), Menhan Purnomo Yosgiantoro mengemukakan, dalam kurun waktu 2010-2013 KKIP telah merumuskan berbagai kebutuhan nasional yang bersifat strategis di bidang industri pertahanan.

“KKIP juga telah menetapkan beberapa program nasional, menerbitkan cetak biru riset alpahankam, serta merumuskan roadmap produk Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam),” paparnya.

Terkait pembangunan produk alat utama sistem persenjataan (alutsista) masa depan, Menhan menyebutkan, KKIP telah mencanangkan program new future products, meliputi pesawat tempur, pesawat angkut, kapal selama, kapal perang atas air, roket, peluru kendali, pesawat terbang tanpa awak, radar, combat management system, alat komunikasi, amunisi kaliber besar, bom udara, torpedo, propelan, kendaraan tempur, serta kendaraan taktis.

Sementara di bidang regulasi, menurut Menhan, i KKIP akan menyelesaian penyusunan beberapa aturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) tentang imbal dagang, PP tentang penyelenggaraan industri pertahanan, Peraturan Presiden (Perpres) tentang pengelolaan industri pertahanan, dan Perpres tentang syarat dan tata cara pengadaan alpalhankam.

Industri Pertahanan Andal

Dalam paparannya itu, Menhan Purnomo Yosgiantoro menyampaikan, KKIP yang dibentuk dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2013 merupakan amanat UU No. 16 Tahun 2012tentang industri pertahanan.

“Visi KKIP adalah terwujudnya industri pertahanan yang andal untuk kemandirian pemenuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam), sedangkan misinya adalah untuk menjamin komitmen dan konsistensi kebijakan untuk mewujudkan kemandirian, mewujudkan industri pertahanan yang profesional, efektif, efisien, terintegrasi dan inovatif, meningkatkan kemampuan memproduksi dan memelihara alpalhankam menuju kemandirian pemenuhan alpalhankam, serta meningkatkan penggunaan produksi industri pertahanan (inhan) dalam pemenuhan alpalhankam,” terang Menhan.

Adapun tugas KKIP antara lain merumuskan kebijakan nasional yang bersifat strategis di bidang industri pertahanan, menyusun dan membentuk rencana induk pertahanan yang berjangka menengah, mengoordinasikan pelaksanaan pengendalian kebijakan nasional industri pertahanan, menetapkan kebijakan pemenuhan kebutuhan alpalhankam, mengoordinasikan pelaksanaan pengendalian kebijakan nasional industri pertahanan, menetapkan kebijakan pemenuhan kebutuhan alpalhankam, mengkoordinasikan kerjasama luar negerii dalam rangka memajukan dan mengembangkan Inhan, melakukan sinkronisasi kebutuhan alpalhankam antara pengguna industri pertahanan, merumuskan pendanaan dan/atau pembiayaanIinhan, merumuskan mekanisme penjualan dan pembelian alpalhankam hasil Inhan ke luar negeri, dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Inhan secara berkala.

“Presiden adalah Ketua KKIP, sedangkan ketua hariannya adalah Menhan, dan Menteri BUMN sebagai Wakil Ketua. Anggotanya adalah Menperin, Menristek, Mendikbud, Menkominfo, Menkeu, Menlu, Menep PPN/Kepala Bappenas, Panglima TNI dan Kapolri,” jelas Menhan.

Ia menyebutkan, untuk pengembangan kekuatan pertahanan dan Inhan, pada 2010-2014 diarahkan untuk memenuhi postur alutsista kekuatan pokok, dilakukan revitalisasi inhan program jangka panjang, penyiapan program nasional. Pada 2015-2019 pembangunan alutsista diarahkan pada upaya mendukung postur kekuatan pokok, peningkatan kemampuan produksi, dan pengembangan alutsista.

Pada periode 2020-2024, lanjut Menhan, pengembangan akan dilakukan untuk mendukung postur ideal,pertumbuhan industri, serta peningkatan kerjasama internasional, dan nanti pada 2020-2025 diharapkan sudah mampu dalam kemandirian Inhan yang signifikan, kemampuan berkolaborasi secara internasional, serta perkembangan berkelanjutan.

Rapat KKIP itu  dihadiri oleh Menteri Pertahanan Purnomo Yosgiantoro selaku Ketua Harian KKIP, Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Mensesneg Sudi Silalahi, Seskab Dipo Alam, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida Alisyahbana, Menteri BUMN Dahlan Iskan, Mendikbud M. Nuh, Panglima TNI Jendral Moeldoko, para Kepala Staf angkatan dan Kapolri Jendral Sutarman. (www.setkab.go.id/TeamPD/Gs) 

Kader Partai Demokrat Boyong Artis Jakarta ke Sulawesi Tenggara

Kendari, Sulawesi Tenggara - Kader Partai Demokrat Umar Arsal punya teknik tersendiri melakukan pendekatan dengan warga. Selain menemui warga, bersilaturahmi, turun berbaur dengan warga, ia juga membawa penyanyi ibu kota negara, Jakarta, Fitri Karlina dan Intan Sariyem ke daerah pemilihannya di Sulawesi Tenggara(Sultra).

Anggota Komisi V DPR-RI ini membawa kedua penyanyi tidak hanya untuk menghibur konsituennya, melainkan diajak untuk kegiatan reses. Umar punya alasan khusus membawa penyanyi dangdut asal Jakarta.

“Saya bawa dua artis dangdut agar warga di dapil saya khususnya di Kota Kendari, Sultra,  bisa terhibur. Karena mereka tahu hanya di televisi saja, karena itu kita ajak. Dan juga biar tahu bagaimana kalau caleg turun, kegiatan reses anggota dewan jika turun bertemu dengan rakyat. Jadi biar rakyat juga tahu tugas dewan ternyata wajib turun ke dapil,” tegas Umar yang kembali maju sebagai Caleg dari Partai Demokrat untuk DPR-RI Daerah Pemilihan Sultra.

Dalam kesempatan itu Umar juga tidak sungkan-sungkan berbaur dengan masyarakat, bahkan ikut berjoget di sela-sela pesta syukuran nelayan di Pulau Bokhori, Kendari Sulawesi Tenggara.
“Ini cara kita agar dekat dengan rakyat,”katanya singkat.
Umar saat reses akan menghabiskan waktunya di daerah pemilihan. Terlebih jelang Pemilu 9 April 2014. Ia harus benar-benar memenuhi undangan dari konsituennya untuk bertemu.

“Hari ini hadiri syukuran nelayan, lalu jalan santai dengan warga, lalu silaturahmi, dan mengawal program Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono,” kata Umar.
Ia yakin, dengan kerja keras seluruh kader maka pada Pemilu 2014, Partai Demokrat kembali menjadi juara.
“Sebagai kader saya optimistis Partai Demokrat akan kembali jaya. Apalagi program-program Pemerintahan Presiden SBY sudah dirasakan rakyat,” ia menegaskan. (www.demokrat.or.id/TeamPD/Gs)

Pengurus DPD-Partai Demokrat Kalimantan Utara Dilantik

Tanjung Selor, Bulungan, Kalimantan Utara - Ketua Harian DPP-PD Syarief Hasan melantik Pengurus  Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Kalimantan Utara(DPD-PD Kaltara) di  Balai Pertemuan Umum, Tanjung Selor, Kab Bulungan, Kaltara, Jumat (7/3/2014). Pelantikan ini dihadiri Direktur Eksekutif DPP-PD Toto Riyanto, para Pengurus Harian DPP-PD, para Anggota FPD-DPR-RI, serta kader PD se-Kaltara.
 

Dalam pengarahannya Syarief Hasan menyampaikan salam dari  Ketua Umum DPP-PD Susilo Bambang Yudhoyono  (SBY) yang berhalangan hadir karena tugas kenegaraan dan Sekretaris Jenderal DPD-PD Edhie Baskoro Yudhoyono yang harus melaksanakan tugas kepartaian untuk memenangkan Pileg 9 April 2014 dan Pilpres 9 Juli 2014.

Syarief Hasan mengharapkan para  kader DPD-PD memenangkan Pemilu 2014. Saat ini daerah pemilihan (dapil) Provinsi Kaltara  masih masuk Provinsi Kaltim. Dengan demikian Pileg 2014 dapil Kaltim akan diikuti masyarakat dari 15 kota/kabupaten.  Sepuluh kota/kabupaten di Kaltim dan lima kota/kabupaten di Kaltara.
Para Pengurus DPD-PD Kaltara antara lain: Budiman Arifin (Plt Ketua),  Sabirin Sanyong (Wakil Ketua I), Pangeran Ukung (Wakil Ketua II), Hafidh Hassan (Sekretaris), dan Farida Novita Sari(Bendahara).

Dengan terbentuknya DPD-PD Kaltara maka panji-panji Partai Demokrat telah berkibar dengan megah di seluruh atau 34 provinsi Indonesia. Kaltara  adalah provinsi termuda di Indonesia. Provinsi ini terletak di bagian utara Pulau Kalimantan. Provinsi ini berbatasan langsung dengan negara tetangga, yaitu Negara Bagian Sabah dan Serawak, Malaysia Timur.

Kaltara resmi disahkan menjadi provinsi dalam rapat paripurna DPR pada tanggal 25 Oktober 2012 berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2012. (www.demokrat.or.id/TeamPD/Gs)

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono kerja bakti massal bersama warga Desa Ketro, Pacitan

Pacitan, Jawa Timur - Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono atau biasa disapa Ibas mengagendakan kegiatan kerja bakti massal bersama warga Desa Ketro, Kecamatan Kebonagung Pacitan, Jumat (7/3/2014).

“Kulo Boten ginaaken bosa jowo, boten nopo-nopo nje. Pripun kabare bapak ibu, sae,” ucap Ibas menjelaskan dirinya akan membawakan sambutan dalam bahasa Indonesia sambil menyapa warga.

Politisi muda ini juga mengekspresikan kegembirannya kepada warga yang menyambutnya dengan kegiatan kerja bakti massal yang dinilainya positif.

“Saya senang karena sampai di sini desanya bersih dan rapih. Saya terkesima melihat kebersamaan warga Desa Ketro membangun desanya. Lingkungannya bersih bersinar, semoga bisa menjadi kawasan percontohan bagi daerah lain,” Ibas mengharapkan.
Ibas juga menyampaikan ungkapan syukur karena selama ini warga Pacitan terus setia mendoakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Negara Ani Yudhoyono.

“Di saat sedih dan senang, warga Pacitan selalu bersama dan selalu mendoakan,” Ibas berterimakasih.
Kunjungan Ibas ke Desa Ketro Kebonagung Pacitan disambut ribuan warga yang tumpah ruah ke jalan utama desa. Untuk memeriahkan sambutan terhadap politisi muda ini, warga Ketro mempersembahkan seni tarian reyog dan marching band.
Turut mendampingi Ibas, Camat Kebonagung, Fatkur dan Kepala Desa Ketro, Winarno. Ungkapan bahagia warga atas kunjungan Ibas disampaikan Kepala Desa.

“Kami warga Ketro menyampaikan penghargaan atas ketersedian Mas Ibas rawuh di desa kami,” Winarno mengapresiasi. (ebyteam/TeamPD/Gs)

Dialog Rakyat untuk Bangsa, Presiden SBY Tempatkan Perekonomian Rakyat sebagai Strategi Pembangunan

Jakarta - Ketua Fraksi Partai Demokrat (FPD) MPR-RI Dr Ir Mohammad Jafar Hafsah menegaskan, konsep pembangunan Indonesia yang disusun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menempatkan perekonomian rakyat sebagai strategi pembangunan. Presiden saat ini memang paling berperan menentukan arah pembangunan karena MPR-RI tidak lagi menyusun miliki Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Penegasan tersebut disampaikan Jafar Hafsah dalam diskusi rakyat “Demokrasi Kita: Dialog Rakyat untuk Bangsa” yang mengangkat topik “Membangun UMKM Sebagai Usaha Strategis Penguatan Ekonomi nasional”di Sekretariat   Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP-PD) lantai 1,  Graha Kramat 7, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat,  Jumat, 7 Maret 2014. Diskusi, yang digelar hampir setiap hari usai makan siang tersebut, selain menampilkan Jafar Hafsah, juga dua pembicara yakni   Dr Berly Marwardaya (Dosen FE UI) dan Dr Upik Ruslina Wasrin (Dosen FE IPB/Mantan Direktur PT Sang Hyang Seri). Acara dipandu moderator Teguh Iman Perdana.

SBY menempatkan perekonomian rakyat sebagai strategi pembangunan karena UUD 1945 sudah mengatur secara tegas  dalam pasal 33.
“Jadi konsep pembangunan memang bertujuan, kemakmuran, kesejahteraan, dan keadilan. Itulah tujuan kita merdeka.
Termasuk dengan membangun UMKM ((Usaha Mikro Kecil dan Menengah) sebagai usaha strategis penguatan ekonomi nasional,” kata Jafar Hafsah. Upik Ruslina Wasrin  dalam pemaparannya, menjelaskan kepedulian BUMN (badan Usaha Milik Negara) untuk membina UMKM sangat nyata. Programnya, antara lain, PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan). Sasaran utamanya adalah membantu Pemerintahan SBY memerangi kemiskinan. 

Ada 4 komponen yang dibantu, yakni: pertama mereka  yang sama sekali yang tidak berdaya, kedua kelompok yang masih bisa diberdayakan untuk menanggulangi kemiskinannya, ketiga kelompok yang mempunyai peluang untuk kegiatan usah ekonnomi dan keempat kelompok yang sudah tidak perlu lagi dibantu sarana dan prasarananya.

Program PKBL merupakan amanah peraturan pemerintah untuk BUMN maupun persero. Menjadi kewajiban bagi kedua lembaga melakukan pembinaan terhadap usaha kecil dan pemberdayaan masyarakat. Juga membantu kondisi masyarakat tidak mampu. Sedanghkan PK (program kemitraan) untuk membantu kemampuan ekonomi usaha masyarakat tidak mampu.  Dengan program ini diharapkan masyarakat memiliki kemampuan bisnis.

Berly Marwardaya menyatakan, koperasi harus jadi soko guru di Indonesia. Untuk mengembangkan UMKM diperlukan koperasi simpan pinjam agar pengusha kecil dan menengah bisa meningkat dan maju bahkan jadi pengusaha besar. Persoalan modal juga bukan masalah karena sekarang sudah banyak bank yang menyalurkan dana  untuk usaha.

Acara “Demokrasi Kita: Dialog Rakyat untuk Bangsa”  mendapat sambutan hangat dari para kader, dan diliput puluhan  jurnalis. Hadir dalam dialog itu, para Pengurus Harian DPP-PD, para Anggota FPD-DPR-RI, Pimpinan Direktorat Eksekutif DPP-PD, serta kader dan simpatisan Partai Demokrat. (www.demokrat.or.id/TeamPD/Gs)

RI-Iran Berpandangan Sama dalam Perangi Ekstrimisme

Jakarta - Indonesia dan Iran memiliki pandangan yang sama tentang perlunya memerangi ekstrimisme dan mempromosikan sikap-sikap yang moderat. Menlu Marty Natalegawa menyampaikan hal ini dalam keterangan pers seusai mendampingi Presiden SBY menerima kunjungan kehormatan Menlu Iran Mohammad Javad Zarif di Kantor Presiden, Jumat (7/3) siang.

“Iran dan Indonesia berupaya dalam memerangi ekstrimisme, mempromosikan sikap-sikap yang moderat, terutama menampilkan antara demokrasi, islam, dan modernisasi sehingga dapat saling berjalan bersama,” kata Menlu Marty Natalegawa.

Dalam pertemuan Presiden SBY dan Menlu Iran Javad Zarif selama 20 menit tersebut dibahas pula sejumlah upaya peningkatan hubungan bilateral kedua negara. “Tidak ada satu pun masalah yang mengganggu hubungan kedua negara. Hubungan baik dan penuh persahabatan sudah lama terjalin antara Indonesia dan Iran,” ujar Marty.

Kedua negara berupaya mencari peluang baru dalam peningkatan hubungan bilateral di bidang ekonomi, teknologi dan penelitian, juga bidang energi. Dengan potensi sangat besar yang dapat dikembangkan kedua negara, penguatan kerja sama RI-Iran terus dilakukan termasuk melalui optimalisasi mekanisme bilateral.
Situasi di Timur Tengah, khususnya Suriah dan Palestina, tak luput dari pembahasan kedua pemimpin. Baik Indonesia maupun Iran merupakan pemain penting dalam diplomasi di tingkat regional dan internasional yang aktif memperjuangkan kepentingan negara-negara berkembang serta mengupayakan perdamaian dan keamanan di dunia.

“Indonesia berpandangan bahwa Iran perlu dilibatkan dalam penyelesaian konflik di Suriah. Adanya kesamaan pandangan antara RI-Iran, bahwa permasalahan hanya bisa diselesaikan dengan jalur diplomasi, tidak dengan jalur kekerasan,” Marty menjelaskan.
Di akhir pertemuan, Menlu Javad Zarif menyampaikan penghargaannya kepada Indonesia atas upaya terus-menerus untuk mendorong tercapainya perdamaian Palestina. (websitepresiden/TeamPD/Gs)

Presiden SBY Menerima Menlu Iran Javad Zarif

Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerima kunjungan kehormatan Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran Mohammad Javad Zarif dan delegasi di Kantor Presiden, Jumat (7/3) pukul 14.00. Kemarin, Javad Zarif telah mengadakan pembicaraan bilateral dengan Menlu RI Marty Natalegawa di Jakarta.

“Saya senang dengan dilaksanakannya pertemuan produktif antara Menlu Iran Mohammad Javad Zarif dan Menlu RI Marty Natalegawa. Saya percaya, hasil dari pertemuan tersebut akan memperkuat dan meningkatkan kerja sama bilateral kedua negara,” ujar Kepala Negara di awal pertemuan.

Menurut SBY, bulan lalu Sekretaris Kabinet Dipo Alam dalam kapasitasnya sebagai utusan khusus presiden telah menyampaikan surat undangan dari SBY kepada Presiden Iran Hassan Rouhani untuk berkunjung ke Indonesia. “Saya percaya kunjungan tersebut yang, insya Allah, akan dilaksanakan tahun ini bisa memperkuat hubungan bilateral dan kerja sama kita,” SBY menjelaskan.

Sementara itu Melu Zarif menyampaikan bahwa Iran memiliki hubungan persaudaraan yang erat dengan Indonesia. “Kami begitu menghormati pemerintah dan rakyat Indonesia, terutama karena Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia,” ujar Zarif.

Sejak dibukanya hubungan diplomatik pada 1950, hubungan bilateral Indonesia dan Iran terus berkembang dan terpelihara, baik di tingkat bilateral maupun multilateral. Dengan penduduk berjumlah 80 juta jiwa, Iran berpotensi menjadi tujuan utama ekspor Indonesia, antara lain untuk produk makanan, kertas, karet alam, suku cadang kendaraan, peralatan elektronik, dan bahan baku tekstil. Sedangkan produk impor Indonesia dari Iran berupa baja, aluminium, dan kacang-kacangan.

Menlu Mohammad Javad Zarif datang ke Indonesia dengan disertai Dubes Iran untuk RI Mahmoud Farazandeh, anggota Parlemen Mehdi Davatgari, dan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Marziyeh Afkham. Sedangkan Presiden SBY dalam pertemuan ini didampingi Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menlu Marty Natalegawa, Mendag Muhammad Luthfi, Menristek Gusti Muhammad Hatta, Mensesneg Sudi Silalahi, dan Seskab Dipo Alam. (websitepresiden/TeamPD/Gs)

Prestasi Pemerintahan SBY, 27 Maret 2014, WHO Berikan Indonesia Sertifikat Bebas Polio

Jakarta - Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kembali menuai penghargaan dari badan kesehatan dunia atau World Health Organization (WHO).
Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Tjandra Yoga Aditama menginformasikan, Indonesia akan menerima sertifikat bebas polio dari WHO pada 27 Maret 2014, di New Delhi, India.

“Direktur Regional  WHO SEARO (South East Asia Regional Office) akan menyerahkan sertifikat bebas polio tersebut  kepada  Menteri Kesehatan Indonesia, dan Menkes Negara SEARO lainnya, pada acara Polio-Free Certificate Signing Ceremony di Gedung WHO SEARO di New Delhi,” kata Tjandra melalui surat elektroniknya Jumat (7/3) pagi.

Menurut Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan(P2PL) itu, Kemenkes juga telah mengusulkan kepada Presiden SBY untuk mencanangkan Indonesia Bebas Polio, pada acara peresmian Rumah Sakit Pusat Otak Nasional, Jakarta.
“Pencanangan itu sekaligus menandai  dimulainya imunisasi pentavalen berskala nasional, dan eliminasi malaria pada 200 Kabupaten/Kota di Indonesia,” paparnya.

Tjandra menyebutkan, virus polio liar terakhir yang berhasil diisolasi ialah pada tahun 1995, yaitu tipe 1 di Provinsi Jawa Timur, dan tipe 3 di Provinsi Sumatera Utara. Sedang pada  2005 – 2006 telah terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB) virus polio tipe 1 impor yang berasal dari Timur Tengah.

Secara keseluruhan, KLB impor waktu itu terjadi di 10 provinsi dan 47 kabupaten/kota di seluruh Indonesia, dan kasus yang dilaporkan berjumlah 305. Setelah program penanggulangan yang dilakukan secara besar-besaran di bawah Pemerintahan Presiden SBY maka tidak pernah ada lagi kasus polio di Indonesia.

Sebagai komitmen terhadap program eradikasi polio global, menurut Tjandra, dalam 5 tahun ini Direktorat Jenderal P2PL telah melaksanakan program eradikasi polio (Erapo) yang terdiri atas:

• Pemberian Imunisasi polio secara rutin,

• Pemberian imunisasi massal pada anak balita melalui Pekan Imunisasi Nasional (PIN),

• Melakukan pengawasan terhadap  lumpuh layuh akut atau Acute Flaccid Paralysis (AFP)  yang ditunjang dengan pemeriksaan laboratorium,

• Meniadakan virus yang timbul,

• Mengamankan virus polio liar di laboratorium.

Terus Berkurang

Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi sebelumnya menyatakan penyakit polio saat ini sudah berkurang cukup banyak di Indonesia berkat pemberian vaksin. Meskipun begitu, kemungkinan kembalinya penyakit itu tetap mesti dicermati, karena bisa saja penularan itu datang dari negara lain.

Nafsiah Mboi menambahkan, hingga saat ini, vaksin polio tetap diberikan di Indonesia. Pemberian vaksin terbukti mencegah sejumlah penyakit. Selain polio, penyakit cacar pun berkurang banyak. “Dulu di tahun 1974 saat saya muda, wajah bopeng akibat penularan cacar mudah ditemui, sekarang kan tidak begitu lagi. Walau begitu, penularan cacar harus terus dipantau,” kata Menkes. (websitesetkab/TeamPD/Gs)

Revisi UU Keistimewaan Aceh dan Papua Segera Diselesaikan

Jakarta - Dalam draft revisi Undang-undang No.21 Tahun 2006 tentang Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat ditambahkan poin baru menyangkut kewenangan dan keuangan. Pemerintah juga segera merampungkan dua Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan satu Keputusan Presiden (Keppres) terkait UU Keistimewaan Aceh.
Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers seusai rapat terbatas kabinet yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Presiden, Jumat (7/3) siang.

“Presiden meminta revisi UU No. 21 Tahun 2001 tentang keistimewaan Papua dan Papua Barat dan UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dapat segera dirampungkan pada tingkat kementerian dan lembaga, lalu disampaikan kepada Presiden dalam waktu yang tidak lama,” kata Gamawan Fauzi.

Rancangan revisi UU Otsus Papua telah diserahkan oleh Gubernur Papua Lukas Enembe dan Gubernur Papua Barat Abraham Octavianus Atururi dalam pertemuan di Istana Bogor beberapa waktu lalu.
Revisi tersebut dilakukan setelah dilakukan evaluasi pelaksanaan Otsus di provinsi paling timur tersebut. “Sekarang ada beberapa poin baru menyangkut dengan kewenangan, keuangan,” Gamawan menjelaskan.

Mengenai UU keistimewaan Aceh, Gamawan menjelaskan masih ada dua RPP dan satu Keppres yang harus segera diterbitkan. Persoalan ini akan dibahas lebih lanjut dengan Pemerintah Aceh seusai pemilu legislatif nanti.

Dari delapan PP yang diamanatkan oleh UU No.11 Tahun 2006, enam PP sudah diselesaikan. Dua sisanya adalah PP tentang kewenangan bidang pertanahan dan PP tentang minyak dan gas. PP kewenangan bidang pertanahan menyangkut pemindahan Kakanwil menjadi dinas pertanahan Aceh. Dan untuk kewenangan lainnya yaitu menyangkut minyak lepas pantai 12 mil sampai 200 mil, masih dibahas dengan Pemerintah Aceh.

“Kalau itu selesai, maka hanya dua poin aja yang harus disepakati, yaitu minyak lepas pantai 12 mil sampai 200 mil dan peralihan dari Kakanwil ke Dinas Pertanahan,” tutur Gamawan.
Selain itu, Mendagri juga menjelaskan tindak lanjut UU Desa yang disahkan pada Desember 2013 lalu. Saat ini sedang disiapkan dua PP. Pertama, PP tentang pengaturan keuangan, dimana disepakati 10 persen dari dana transfer ke daerah. Kalau dana transfer ke daerah itu diasumsikan Rp 590 triliun, maka daerah secara bertahap akan mendapat 10 persen dari Rp 590 triliun jika mengacu pada asumsi APBN 2013.

“Dengan APBN meningkat, tentu porsinya akan meningkat karena ini persentase, itu harus diatur,” Gamawan menambahkan. Pendistribusian, pengawasan, penggunaan, dan pertanggungjawaban dana transfer tersebut akan diatur dalam PP.
Adapun PP kedua menyangkut peralihan dari status desa dan desa adat. Menurut Gamawan, kedua PP tersebut diharapkan sudah selesai pada Juli mendatang.

Sementara itu, terkait UU No. 24 Tahun 2013 tentang Adminstrasi Kependudukan yang mengatur peningkatan pelayan publik, beberapa hal yang selama ini menjadi beban masyarakat dihilangkan. Yaitu tentang akte kelahiran, akte kematian, kartu keluarga, hingga KTP seumur hidup. “Untuk pengaturan ini mulai dari 2014 awal dan dikerjakan di daerah secara reguler dan itu tidak akan memungut biaya sama sekali,” Mendagri menegaskan. (websitepresiden/TeamPD/Gs)