Rapat Terbatas tentang Pagu Indikatif APBN 2015 dan Modernisasi Kepolisian RI

Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Wapres Boediono, Senin (10/3) pukul 14.00 WIB, memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden. Ada 2 hal yang dibahas dalam ratas kali ini yang dibagi menjadi dua sesi. Pertama, mendengarkan Kepala Bappenas Armida Alisjahbana dan Menkeu Chatib Basri berkaitan dengan rancangan awal dan pagu indikatif untuk tahun 2015. Kedua, mendengarkan laporan Kapolri Sutarman berkaitan dengan pembangunan kekuatan dan profesionalisme serta modernisasi Kepolisian Republik Indonesia.

Untuk agenda yang pertama, Presiden menjelaskan, meskipun RKP dan APBN 2015 itu akan dilaksanakan oleh Presiden dan pemerintahan yang baru, namun sesuai dengan amanah dan ketentuan UU, pemerintah tetap bertugas menyusunnya. Namun demikian, sangat memungkinkan setelah pemerintah baru terbentuk setelah 20 Oktober mendatang akan ada revisi atau peninjauan kembali RKP dan APBN 2015.

“Saya ingin menyampaikan kepada pengganti saya nanti sebelum berakhir masa jabatan saya tentang rencana yang kita susun ini agar mengerti dan bisa memikirkan apakah itu akan dijalankan dulu kemudian baru dilakukan perubahan APBN misalnya, atau segera dilakukan perubahan. Itu adalah hak Presiden dan pemerintahan yang baru,” SBY mengungkapkan. Presiden berharap bahwa Presiden Indonesia terpilih nantinya dapat berhasil menjalankan RKP dan APBN 2015.

Dalam pengantar singkatnya tersebut, Kepala Negara juga menyinggung tentang nilai tukar rupiah yang pada sebulan terakhir ini menguat secara signifikan. Dimana beberapa bulan lalu rupiah sempat berada di angka 13.000 per dolar AS, kini rupiah sudah berada di kisaran angka 11.500 per dolar AS. “Kita berharap akan ada equilibrium yang tepat dan stabil,” kata SBY.

Meskipun keadaan ekonomi Indonesia dan juga dunia sudah mulai membaik, namun bukan berarti keadaan ekonomi Indonesia dan dunia baik-baik saja. Menurut Presiden, rancangan ini dibangun atas dasar asumsi-asumsi dari posisi sekarang dan juga asumsi kira-kira tahun depan kondisi perekonomian global, regional, dan Indonesia sendiri akan seperti apa.

Selain kedua agenda tersebut, SBY juga kembali menyinggung mengenai bencana asap yang kembali terjadi di Riau. Menurut SBY, ada 2 faktor yang menyebabkan hal ini terjadi. Pertama, keadaan cuaca tahun ini yang cenderung tidak normal, apalagi adanya ramalan akan terjadi El Nino sehingga dengan cuaca seperti itu maka hutan-hutan akan mudah terbakar. Faktor kedua adalah adanya kelalaian atau kesengajaan oleh penduduk lokal atau usaha tertentu ataupun gabungan yang membakar ladang, maka dampaknya akan jauh lebih besar dibandingkan di waktu yang lalu.

Terkait hal itu, Presiden sudah menginstruksikan agar pihak-pihak yang sengaja atau lalai melakukan pembakaran yang menyusahkan penduduk dan juga berimbas ke negara lain agar diberikan sanksi hukum yang tegas.

“Saya diberitahu, sudah sejumlah orang diperiksa. Instruksi saya cepat, kalau perlu pengadilan dipercepat sehingga rakyat tahu yang lalai itu benar-benar diberikan sanksi,” Presiden menegaskan. “Agar pelaksanaan, penindakan dan proses hukum dipercepat, tetap adil tapi dipercepat. Dengan demikian menimbulkan efek yang baik agar mereka tidak begitu saja merusak, membakar dan mengganggu aktivitas masyarakat,” tambahnya.
Tampak hadir dalam rapat kali ini antara lain Menko Polhukam Djoko Suyanto, Mensesneg Sudi Silalahi, Menlu Marty Natalegawa, dan Seskab Dipo Alam. (websitepresiden/TeamPD/Gs)