Aparat Desa Minta Foto Bareng di Istana, Presiden SBY Setelah 9 April

Yogyakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengabulkan permintaan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) untuk berfoto bersama di Istana Negara. Namun, foto bersama itu akan dilakukan setelah pelaksanaan pemilihan umum legislatif selesai.

"Nanti saja setelah 9 April. Nanti supaya tidak dihubungkan dengan politik. Kecintaan kita sesama pemimpin negeri ini. Baik di Istana Negara atau Bogor silakan. Tapi diatur Pak Gamawan. Berapa jam ya nanti," kata SBY di Yogyakarta, Senin (24/03/2014).

Dalam rapat kerja Apdesi ini, SBY meminta kinerja para pemimpin desa dapat semakin ditingkatkan untuk melayani masyarakat. Dia berpesan agar para pemimpin terdepan ini dapat bekerja secara nyata dan tidak banyak berjanji, namun harus memberikan bukti.

"Jangan banyak memberi janji tapi buktikan dengan aksi nyata. Sebagai pemimpin jangan pernah beri janji," tutur dia.

Menurut SBY, kepala desa bukanlah pemimpin terendah di negeri ini, sebagaimana disebut oleh Ketua Dewan Pusat Apdesi Suhardi dalam pidato sambutan. Kepala desa merupakan pemimpin terdepan di masyarakat.

"Saya klarifikasi bahwa kepala desa bukan pemimpin terendah tetapi pemimpin terdepan negeri ini. Tidak berbeda dengan Presiden, Gubernur, dan Bupati. Jadi sama posisinya," ujar SBY.

Sementata itu, Kepala Desa Pagersari, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, Rusdiyono mengaku senang jika foto bersama dengan SBY di Istana Negara benar-benar terjadi. Dia mendukung foto bersama dilakukan setelah 9 April.

"Senang sekali. Karena kita juga sudah menunggu momen ini ya sebagai kenang-kenangan saja," kata Rusdiyono.

Rakernas Apdesi II di JEC Jogkakarta ini juga dihadiri Menkokesra Agung Laksono, Mendikbud M Nuh, Menpora Roy Suryo, Mendagri Gamawan Fauzi, Gubernur DIY Sultan HB X. 

Kegiatan ini juga memberikan penghargaan kepada 9 kabupaten yang mendukung program desa.  9 kabupaten tersebut adalah Kaltim, Ciancur, Bantul, Semarang, Aceh, Kendal, Grobogan, Blora, dan Gunungkidul. (TeamPD/Gs)

Presiden SBY: Tak Boleh Sejengkal Tanah RI Diganggu Siapapun

Tabanan, Bali - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menghadiri silaturahmi dengan keluarga besar veteran Bali di Taman Pujaan Bangsa (TPB) Margaranan, Tabanan, Bali, Minggu 23 Maret 2014. Dalam kesempatan itu, Presiden menggugah kembali spirit nasionalisme dan patriotisme warga negara Indonesia. 

Menurutnya, semangat kepahlawanan pejuang kemerdekaan di Bali sebagaimana yang dilakukan pahlawan nasional I Gusti Ngurah Rai dan pejuang lainnya harus menjadi warisan spirit untuk menumbuhkan semangat nasionalisme dan patriotisme warga negara.

Di hadapan ratusan veteran pejuang kemerdekaan, Jenderal Purnawirawan TNI ini mengungkapkan dirinya adalah bagian dari keluarga besar veteran. Sebagai keluarga besar veteran, dalam dirinya juga mengalir darah militer yang memiliki komitmen untuk memegang teguh sumpah militer (prajurit TNI) untuk senantiasa memastikan tetap berdiri tegaknya kedaulatan NKRI.

"Nasionalisme dan patrionisme dengan cinta bangsa dan Tanah Air. Kedaulatan Indonesia harus tetap tegak berdiri. Tidak boleh satu jengkal tanah (wilayah NKRI) yang digangu oleh siapa pun. Itulah hakekat nasionaloisme dalam situasi perang," kata Presiden SBY.

Menurut dia, konsesus dasar bangsa ini yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, harus tetap tegak berdiri. "Tidak boleh siapapun mengganggu dan merongrongnya," kata Yudhoyono.

Ditambahkan Presiden SBY, nasionalisme dan patriotisme dewasa ini, hendaknya dimanifestasikan sesuai konteks dan dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Keduanya dapat diwujudkan dengan mengisi pembangunan, memajukan perekonomian, meningkatkan kesejateraan rakyat, menciptakan keamanan, terwujudnya relasi hidup yang harmoni dan berkeadilan sosial.

"Mengembangkan pariwisata Bali untuk kesejahteraan, itu juga bentuk pelaksanaan nasionalisme," katanya.

Pada kesempatan itu, Presiden Yudhoyono mengucapkan terima kasih dan penghragaan atas jasa pahlawan Bali yang telah berjuang hingga tetes darah terakhir di medan tempur untuk mewujudkan Indonesia merdeka. 

"Bangga dengan yang telah dilakukan pahlawan di Bali. (Perang) Puputan terjadi di mana-mana.

Ada di mana-mana.  Kita beri penghargaan kepada pejuang Bali," katanya.

Ia mengajak semua komponen masyarakat untuk menghormati jasa pahlawan bangsa. Bangsa yang besar, kata Yudhoyono, adalah bangsa yang menghormati pahlawan.

"Kita berdiri di sini, di tempat sejarah ini sebagai ucapan terima kasih dan pengharagaan," katanya lagi. (TeamPD/Gs)

Dahlan Iskan Puji Pidato Politik SBY Saat Kampanye di Malang

Malang, Jawa Timur - Peserta konvensi Partai Demokrat Dahlan Iskan tak hentinya memuji pidato Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menurut dia, gaya pidato Ketua Umum Partai Demokrat ini sangat berbeda dengan kampanye lain atau sebelumnya. 

"Gaya pidatonya singkat, tapi mengena. Sungguh luar biasa bagi saya," tutur Dahlan usai mendampingi SBY di atas panggung saat kampanye terbuka di Stadion Kanjuruhan, Sabtu (22/3/2014), sore.

Kondisi ini, lanjut dia, menepis pandangan berbagai pihak, jika Partai Demokrat sulit kembali mendapat simpati dari rakyat.

Ini juga membuktikan, di daerah Partai Demokrat masih mendapatkan tempat dan perhatian dari rakyat. "Ini sangat kontrakdiktif. Di Jakarta, Demokrat seperti tak ada, tapi di daerah banyak yang simpati," sambungnya.

Dahlan kembali terkesan dengan gaya SBY selama kampanye. Meski dalam durasi waktu yang singkat, SBY mampu membuat kampanye menjadi menarik. "Pendek sekali, di masa lalu tidak ada. Namun membawa kesan yang tinggi," pujinya.

Ia melanjutkan, begitu juga dengan menggambarkan Partai Demokrat sebagai Rumah Kita. Rumah, kata dia, adalah tempat berteduh dan bisa membuat semua situasi menjadi aman. "Jangan lupa Demokrat adalah Rumah Kita. Saya sangat terkesan," sambungnya.

Ditanya soal pencapresan, Dahlan kembali enggan memastikan kecuali setelah dirinya terpilih atau lolos konvensi. "Itu masih jauh, soal capres atau cawapres. Karena konvensi belum final," tegasnya mengakhiri wawancara. (TeamPD/Gs)

Sodikin Siapkan Seribu Saksi untuk Suara Partai Demokrat

Bekasi, Jawa Barat - Caleg Partai Demokrat Dapil 4, nomor urut satu telah mempersiapkan seribu lebih saksi agar mengawal suara Partai Demokrat 9 April 2014. Hal itu dikatakan Sodikin yang juga menjabat sebagai Sekertaris DPC Partai Demokrat Kota Bekasi.

“Saya sengaja mengumpulkan saksi untuk pelatihan, semuanya telah siap. Alhamdullilah kami dipermudah mendapatkan saksi karena semuanya temen dan kader yang loyal,” terang Sodikin kepada bekasibusiness ketika ditemui di Resto Mekar Molek, Pondok Gede. Minggu (22/3/2014).

Bahkan, ia juga mempersiapkan saksi Sodikin agar turun ke massa. Selama ia menjadi anggota DPRD dan ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota bekasi, ia dikenal bermasrakat.

“Semua aspirasi masyarakat yang di himpun sudah kami realisasikan. Meskipun, masih banyak PR seperti masalah banjir dan kesehatan,” jelasnya.

Sodikin mengakui, banyak masyarakat yang mengeluhkan pelayanan di kecamatan dan kelurahan serta pelayanan kesehatan di RSUD Kota Bekasi.

“Budaya seharusnya dilayani dan diterapkan di kelurahan dan kecamatan. Saat ini, masih banyak PNS yang tak tanggap dengan keluhan warga,” keluhnya.

Ia menambahkan, jika pelayanan di RSUD Kota Bekasi masih jauh dari harapan, maka kedepannya harus di bangun puskesmas di setiap kelurahan dengan fasilitas rawat inap. Ini harus di lakukan untuk mengurangi beban di rumah sakit umum.

”Fasilitas misalnya di kantor kelurahan, kecamatan dan puskesmas sebaiknya diperbaiki. Seperti, pelayanan kesehatan harus ada dimana masyarakat tinggal, contohnya disetiap kelurahan,” papar Sodikin. (www.bekasibusiness.com/TeamPD/Gs)

Presiden SBY Instruksikan PP tentang Desa Bisa Diteken Mei 2014

Yogyakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan peraturan pemerintah (PP) untuk mengimplementasikan UU No.6 tahun 2014 tentang Desa bisa tuntas pada Mei 2014. Penuntasan PP tersebut penting agar UU Desa segera membawa manfaat yang nyata bagi saudara-saudara kita di pedesaan.

“Saya ingin bulan Mei sudah saya tandatangani. Undang-Undangnya ada, tinggal peraturan pemerintah. Bantulah Menteri Dalam Negeri agar Mei bisa kita keluarkan,” kata Presiden SBY saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II dan Seminar Nasional Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) di Jogja Expo Center, Yogyakarta, Senin (24/3) siang.

Dengan UU Desa ini, Presiden berharap pembangunan desa makin baik. Pemerintah makin meningkatkan anggaran untuk desa. Kapasitas perangkat desa dapat ditingkatkan, UKM lebih hidup, kaum perempuan diberi ruang untuk mengatur desa.

“Harapan kita, isinya segara kita tuangkan dalam peraturan pemerintah dan kemudian kita jalankan,” Presiden menambahkan.

Menurut UU tersebut, anggaran untuk desa dialokasikan dari APBN sebesar 10 persen berupa transfer dana ke daerah. Jumlah desa di Indonesia lebih 70 ribu desa. Total dana transfer per desa ini akan lebih dari Rp 1,4 miliar per tahun.

“Disamping itu desa masih mungkin mendapatkan alokasi dari APBN Kabupaten dan Kota sesuai dengan kemampuan kabupatan dan kota,” SBY menjelaskan.

Sebelumnya, Presiden SBY bercerita bahwa selama blusukan ke berbagai desa di Indonesia sejak 2004 lalu, ia melihat banyak perubahan di desa. Ada kemajuan yang, antara lain, diindikasikan melalui kepemilikan telepon genggam, pakaian, kendaraan, rumah, sekolah, dan puskesmas.

“Dengan tulus saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi pada kepala desa, pemimpin terdepan yang telah memajukan kehidupan saudara-saudara di desa dan kelurahan,” ujar Presiden SBY.

Presiden berpesan agar apa yang telah dilakukan 10 tahun ini jangan sampai berhenti, bahkan perlu ditingkatkan sehingga upaya percepatan desa menuju desa sejahtera dapat segera terwujud. UU Desa dibuat agar desa makin maju dan sejahtera. (www.demokrat.or.id/TeamPD/Gs)

Presiden SBY Tegaskan Lahirnya UU Desa Didasari Pemikiran Negara Maju Harus Dimulai dari Desa

Yogyakarta - Apa yang mendasari keluarnya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa? Presiden Susilo Bambang Yudhoyono punya cerita. Cerita tersebut dibagikan kepada peserta Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II dan Seminar Nasional Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) di Jogja Expo Center, Yogyakarta, Senin (24/3) siang.

Sejak 2004, Presiden SBY sering blusukan ke desa dan kelurahan untuk bertemu sekaligus mengamati kehidupan nyata di desa.

“Saya mengambil kesimpulan bahwa kalau negara ingin maju bukan hanya provinsi, kota, dan kabupaten yang maju, tetapi kecamatan dan desa-desa di seluruh Indonesia haruslah makin maju,” kata SBY.

“Yang diperlukan adalah sebuah undang-undang, kebijakan, solusi untuk memungkinkan makin ke depan desa itu makin maju dan sejahtera,” Presiden menambahkan.

Didasari semangat itulah lahir UU Desa tersebut.

Cerita tersebut sekaligus menyambut keingingan Ketua DPP Apdesi Suhardi MY  dalam sambutannya pada pembukaan Rakernas II Apdesi. Suhardi menyampaikan terima kasih kepada Presiden SBY atas disahkannya UU No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan UU No.6 tahun 2014 tentang Desa.

“Sesuai janji Bapak Presiden beberapa tahun lalu, dengan disahkan undang-undang tersebut kami harapkan keberpihakan kepada desa lebih maksimal agar menjadi kebangkitan ekonomi masyarakat di tingkat desa,” ujar Suhardi.

Suhardi berharap agar anggaran desa dapat dialokasikan melalui APBN atau APBN-P 2015. Peraturan Pemerintah tentang UU Desa juga seyogyanya segera diselesaikan.

Presiden SBY menjelaskan, pemerintah terus meningkatkan ekonomi, penerimaan negara, pembelanjaan pemerintah dan pembangunan. Sejumlah kebijakan dan program aksi telah ditetapkan untuk meningkatkan perekonomian desa. Ada banyak program prorakyat telah digulirkan, seperti Beras untuk Rakyat Miskin (Raskin), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), beasiswa untuk siswa miskin, Jamkesnas dan sekarang BPJS, KUR, PNPM Perdesaan.

“Itu kebijakan dan program pemerintah yang kita berlakukan selama ini agar desa semakin baik,” kata SBY.

Dalam kesempatan ini, Presiden juga menyaksikan penyerahan Plakat Apdesi Award oleh Ketua DPP Apdesi kepada Bupati/Walikota yang memberikan perhatian lebih terhadap pembangunan Desa dan Kemasyarakatan. Para penerima penghargaan, antara lain, Bupati Paser, Bupati Cianjur, Bupati Bantul, Bupati Semarang, Walikota Banda Aceh, Bupati Kendal, Bupati Grobongan, Bupati Blora, dan Bupati Gunung Kidul.

Rakernas dan seminar nasional ini mengangkat tema Dari Desa untuk Indonesia. Kegiatan ini bertujuan memantapkan pemahaman kepala desa atau pemerintah desa selaku garda terdepan pembangunan masyarakat di pedesaan. Hadir sekitar 3.000 peserta dari Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Apdesi dan kepala desa se-Jawa.

Turut hadir Menko Polhukam Djoko Suyanto, Mensesneg Sudi Silalahi, Mendagri Gamawan Fauzi, Seskab Dipo Alam, dan Gubernur DIY Sultan Hamengkubuwono X.  (www.demokrat.or.id/TeamPD/Gs)

Pemerintah Masih Terus Negosiasikan Hukuman Mati Satinah

Yogyakarta - Pemerintah Indonesia terus melakukan negosiasi (perundingan untuk mencari kesepakatan) dengan keluarga korban pembunuhan yang dilakukan tenaga kerja Indonesia (TKI) Satinah binti Jumadi Ahmad, di Arab Saudi. Negosiasi alot karena keluarga korban meminta uang pengganti atau diyat sebesar 7,5 juta riyal atau sekitar Rp 25 miliar.

Menko Polhukam Djoko Suyanto menyampaikan hal ini di dalam pesawat sesaat setelah lepas landas dari Bandara Ngurah Rai, Denpasar, Bali, menuju Yogyakarta, Senin (24/3) pagi. Djoko menyertai kunjungan kerja Presiden SBY.

“Pemerintah terus melakukan negosiasi agar hukuman Satinah dapat diringankan,” Djoko Suyato menegaskan.

Satinah divonis hukuman mati oleh Pengadilan Buraidah, Arab Saudi, setelah terbukti melakukan pembunuhan dan perampokan terhadap majikannya, Nura Al Gharib. Peristiwanya terjadi pada 2007 lalu dan vonis mati untuk TKI asal Ungaran, Jawa Tengah, tersebut jatuh pada 2010.

Negosiasi terus dilakukan melalui Kemenlu. Hasilnya, pemerintah Arab Saudi memberikan maaf kepada Satinah. Namun, di sana berlaku ketentuan pemberian maaf dalam kasus pembunuhan harus datang dari keluarga korban.

“Ini yang jadi kendala utama,” ujar Djoko.

Yang jadi kendala besar, lanjut Djoko, untuk memaafkan tindakan Satinah keluarga korban menuntut uang diyat atau tebusan sebesar 7,5 juta riyal atau sekitar Rp 25 miliar. Padahal, menurut Menko Polhukam, pada kasus sebelumnya diyat paling besar adalah 1,5 juta riyal.

“Dalam rapat-rapat dan pertemuan utusan-utusan kita dengan keluarga korban, dilakukan negosiasi apakah layak permintaan uang diyat sebesar itu. Secara tradisional permintan diyat itu biasanya setara 100-150 ekor unta. Harganya naik turun tapi kurang lebih Rp 1,5 sampai Rp 2 miliar,” Djoko menjelaskan.

Permintaan sebesar Rp 25 miliar itu, lanjut Djoko, berlebihan –meski nyawa tak bisa diukur dengan harga.

“Itu berlebihan dan bisa menjadi komoditi yang tidak pas, tidak bagus ke depannya,” Djoko menegaskan.

Pemerintah sebenarnya telah membentuk tim advokasi dan tim pengacara untuk menangani kasus-kasus TKI di Arab Saudi. Contoh kasus yang berhasil ditangani tim tersebut adalah Satinem, yang berhasil dibebaskan dari hukuman mati.

Seluruh upaya dilakukan Pemerintah Indonesia dalam kasus seperti ini. Selain mengirimkan tim untuk bernegosiasi dengan Pemerintah Saudi dan keluarga korban, Presiden SBY juga mengirimkan surat kepada Raja Arab Saudi untuk minta keringanan terhadap penjatuhan hukuman mati.

“Penjelasan ini perlu karena seolah-olah Pemerintah RI tidak peduli, TKI tidak bersalah. Sejak kasus mencuat sudah puluhan kali tim ke Arab Saudi,” Djoko menandaskan.

Sebagaimana diberitakan, vonis mati untuk Satinah seharusnya dilakukan pada Agustus 2011. Tetapi berkat negosiasi Indonesia, tenggat waktu diperpanjang hingga tiga kali, yaitu Desember 2011, Desember 2012, dan Juni 2013. Diyat yang semula diminta sebesar 10 juta riyal selanjutnya menjadi 7,5 juta riyal, yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 tahun 2 bulan. Tanggal 3 April mendatang merupakan batas akhir vonis untuk dijalankan. (www.demokrat.or.id/TeamPD/Gs)

Presiden SBY Tiba di Yogyakarta

Yogyakarta - Setelah melakukan perjalanan udara sekitar 1 jam 20 menit dari Bali, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tiba di Pangkalan TNI AU Adisucipto, Yogyakarta, Senin (24/3) pukul 10.15 WIB. Di kaki tangga pesawat khusus kepresidenan Boeing 737-800 milik Garuda Indonesia, Presiden disambut Gubernur Sultan Hamengkubuwono X. Ini merupakan kunjungan kerja.
Presiden SBY bersama Sultan HB X kemudian bersama-sama menuju Jogja Expo Center untuk membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II dan Seminar Nasional Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi).
Sesudah acara tersebut, SBY dan Ibu Ani beserta rombongan akan melanjutkan perjalanan darat ke Purwokerto, Jawa Tengah. Menurut rencana, SBY dan Ibu Ani akan bermalam di kota yang merupakan ibukota Kabupaten Banyumas tersebut.
Menyertai Presiden SBY, diantaranya Menko Polhukam Djoko Suyanto, Mensesneg Sudi Silalahi, Mendikbud Mohammad Nuh, dan Seskab Dipo Alam. (www.demokrat.or.id/TeamPD/Gs)

Caleg Partai Demokrat Tinjau Pasar Indra Sari

Pangkalanbun, Kalimantan Tengah - Keramaian Pasar Indra Sari, Jalan Pangeran Antasari, Pangkalanbun, Kota Waringin Barat (kobar), di kejutkan dengan kedatangan para calon anggota legislative DPRD Kobar, rombongan tersebut dari Partai Demokrat Daerah Pemilih (dapil) 1, 2 dan 3, minggu (23/03) sekitar pukul 09.00. pagi

Rombongan Demokrat itu, antara lain Rusmadi Abdullah (Ketua Demokrat Kobar, caleg Dapil 1),  Suyono (Caleg Dapil 1), Titiek Sriyanti (Caleg Dapil 1), M Darhamsyah (Caleg Dapil 1). Lainnya, Rusmalena (Caleg Dapil 2), Een Juhaetiyah (Caleg Dapil 2), Gusti Muhammad Rian Supriyansyah (Caleg Dapil 2) dan Puji Setiyo Sinaga (Caleg Dapil 3)
Antusiasme masyarakat dan pedagang yang sedang bertransaksi tercipta. Cara blusukan para politisi partai berlambang bintang mercy itu, cukup mendapat sambutan. Sehari-hari, apalagi di hari Minggu, warga memang ramai mendatangi lokasi yang menjadi sentra masyarakat Pangkalan Bun dan sekitarnya dalam berbelanja kebutuhan pokok.
Masuk ke pasar dan bercengkrama dengan masyarakat dan pedagang menjadi pemandangan lain hari itu. Bila pada hari-hari biasa pedagang melayani kalangan umum, sekarang para calon wakil mereka di kursi DPRD nanti. 
Ikut pula caleg dari Partai Demokrat yang sebelumnya sudah menjadi anggota dewan (incumbent). Sebut saja, Titiek Sriyanti yang masuk dalam Dapil Kobar 1. Usai berkeliling pasar, Titiek menyempatkan diri berbelanja kebutuhan dapur. Ia juga membeli buah nangka.
Para politisi ini sempat beristirahat di sebuah warung gorengan. Masih dalam area pasar, namun di sekitaran daerah parkiran. Tepatnya di dekat pintu masuk samping kiri Pasar Indra sari. Sembari beristirahat para caleg memesan es teh sebagai pelepas dahaga. 
Menurut Titiek menemui langsung masyarakat lebih efisien dalam mensosialisasikan pemilu dan visi misi mereka. Terlebih lagi masyarakat kini lebih cerdas. Mereka tak ingin mendengar janji-janji namun lebih pada tindakan langsung.
Hal senada diutarakan Een Juhaeriyah. Caleg Dapil Kobar 2 ini melihat banyak pedagang yang menggelar dagangannya di lapak atau alas sederhana. “Ini membuktikan mereka itu ingin difasilitasi lebih baik, untuk meningkatkan penghasilan mereka.”
Sebagai seorang pengusaha Een Jaheriyah mengaku mengerti tentang seluk-beluk dunia perekonomian. Dengan kegiatan seperti ini ia mengetahui apa yang sangat dibutuhkan masyarakat. Karena itu, jika kelak terpilih dan berhasil duduk di DPRD Kobar, ia akan mati-matian memperjuangkan berbagai skema perekonomian untuk membantu para pedagang.
Caleg Dapil Kobar 2, Gusti Muhammad Rian Supriansyah, menitikberatkan perjuangannya pada pendidikan dan kepemudaan. Sebagai kader muda Partai Demokrat, Supri sapaan akrabnya  lebih memprioritaskan pembinaan kaum muda sebagai calon pemimpin masa depan.
Bahkan Suyono yang merupakan senior para caleg Demokrat tersebut mengatakan, tidak mempermasalahkan siapa yang unggul nantinya, yang muda atupun sebaliknya. Yang penting ia bekerja demi rakyat. “Karena kami dari partai sama, caleg Demokrat kami anggap seperti keluarga.”
Ketua Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kobar, Rusmadi Abdullah menjelaskan, pilihan mereka kali ini, intinya ingin menemui langsung masyarakat secara langsung. Mereka juga ingin mengurangi euforia kampanye pada umumnya. “Kami berkumpul bersama dan terjun langsung ke lapangan (di pasar atau lokasi) agar lebih mudah. Terutama dalam menyerap aspirasi masyarakat.”
Yanto, salah seorang masyarakat yang ditemui di lokasi berkomentar, caleg  blusukan itu sudah bagus, karena berarti mereka berani turun langsung ke masyarakat. Namun, ia berharap hal itu jangan cuma saat ini, pada saat kampanye. 
“Sebagai anggota masyarakat, saya berharap nanti kalau mereka sudah jadi tetap rajin ke lapangan. Intinya jangan jadikan ini sebagai pencitraan,” kata Yanto sambil menggendong anaknya. (TeamPD/Gs)

Presiden SBY Menilai Desa Sekarang Makin Maju

Jogjakarta - Selama kunjungan kerja ke berbagai desa di Indonesia sejak 2004 lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melihat banyak perubahan di desa. Ada banyak kemajuan, antara lain terlihat dari kepemilikan telepon genggam, pakaian, kendaraan, rumah, sekolah, dan Puskesmas. 

“Dengan tulus saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi pada kepada desa, pemimpin terdepan yang telah memajukan kehidupan saudara-saudara di desa dan kelurahan,” kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat sambutan Peresmian Pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II dan Seminar Nasional Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) di Jogja Expo Center, Yogyakarta, Senin (24/3).

Kepala Negara berpesan agar apa yang telah dilakukan sepuluh tahun ini jangan sampai berhenti, bahkan perlu ditingkatkan sehingga upaya percepatan desa menuju desa sejahtera dapat segera terwujud.

“UU Desa dibuat agar desa makin maju dan sejahtera,” tegas Presiden SBY.

Kepala Negara juga menceriterakan latar belakang dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Menurut Presiden SBY, sejak 2004 sering blusukan ke desa dan kelurahan untuk bertemu sekaligus mengamati kehidupan nyata di desa.

“Saya mengambil kesimpulan bahwa kalau negara ingin maju bukan hanya provinsi, kota, dan kabupaten yang maju, tetapi kecamatan dan desa-desa di seluruh Indonesia haruslah makin maju,” katanya.

Yang diperlukan, kata SBY, adalah sebuah undang-undang, kebijakan, solusi untuk memungkinkan desa makin ke depan makin maju dan sejahtera. (TeamPD/Gs)