Demokrat: SBY Ditonjolkan karena Paling "Aman"

Jakarta - Sosok Presiden yang juga Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono sangat melekat di Partai Demokrat. Hampir semua atribut kampanye partai ini memuat gambar SBY. Jargon yang diusung pun "Partai Demokrat, Partainya SBY". Mengapa hanya sosok SBY yang ditonjolkan?

Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Melani Leimena Suharli mengatakan, SBY kembali ditonjolkan dalam kampanye Partai Demokrat sebagai pilihan yang "aman". "Dalam artian, Pak SBY kan sudah terbukti, dia Ketua Umum, dan juga Presiden," ujar dia di Jakarta, Jumat (21/3/2014).

Ketika ditanya alasan peserta-peserta konvensi tidak masuk dalam materi kampanye Demokrat, Melanie menjawab itu karena hingga sekarang partainya belum menetapkan calon terpilih dari konvensi itu. Saat ini Partai Demokrat masih menggelar konvensi calon presiden dengan 11 orang menjadi kandidat.

"Kalau saat ini (kandidat dari konvensi) dimunculkan, internal Demokrat akan merasa disingkirkan. Pasti akan bertanya kenapa bukan kami, justru peserta konvensi? Jadi yang paling aman dan tidak timbulkan kecemburuan ya Pak SBY sendiri," ucap Wakil Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat ini. 

Melani menampik partainya krisis tokoh. Menurut dia SBY adalah simbol nyata pemerintahan saat ini yang sukses memajukan Indonesia. Keberadaan SBY juga diperlukan untuk memperkuat slogan kampanye Demokrat pada Pemilu 2014 yaitu "Beri Bukti, Bukan Janji". 

Sebelumnya, Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Marzuki Alie pun tak menampik bahwa partainya terus mengedepankan sosok SBY dalam setiap kampanye politik. Hal itu dilakukan dengan kesadaran penuh bahwa SBY merupakan satu-satunya figur internal yang mampu mendongkrak dukungan publik terhadap Partai Demokrat. 

"Saya teliti di dua kali pemilu, rakyat lebih memilih partai karena sosok tokoh," kata Marzuki di Kompleks Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (20/3/2014). Dia menuturkan, partainya bisa saja menonjolkan figur selain SBY dalam kampanye politik. Cara itu pernah dicoba, tetapi belum menuai hasil seperti yang diharapkan. 

Selain kader internal, kata Marzuki, Partai Demokrat juga memiliki kandidat dari konvensi calon presiden yang dapat menjadi juru kampanye nasional. Namun, kehadiran para kandidat ini tak kunjung menuai respons publik karena minimnya pemberitaan. "Ya semuanya bisa ditokohkan, tapi memang tidak mudah. Saya juga kampanye, beriklan, tapi di daerah-daerah," ujar dia. (TeamPD/Gs)

Hemat Biaya, Partai Demokrat Tak Gelar Kampanye Terbuka di Bali

Denpasar, Bali - Partai Demokrat di Bali tidak melakukan kampanye terbuka  demi menghemat biaya. Tanpa kampanye terbuka, total dana yang bisa dihemat, baik keuangan parpol maupun para calon legislatif, bisa mencapai 70 persen.

"Partai kami di Bali, baik pengurus partai di kabupaten dan kota serta para calon legislatif tidak melakukan kampanye terbuka. Lebih baik kampanye dengan langsung melakukan pendekatan kepada massa pendukung," kata Ketua DPD Partai Demokrat Bali Made Mudarta di Denpasar, Jumat (21/3/2014).

Mudarta mengatakan, kampanye langsung kepada basis massa akan lebih efektif dan efisien dibanding harus menyelenggarakan kampanye terbuka di lapangan umum.

"Menurut kami kampanye terbuka dengan mengerahkan massa itu biaya sangat tinggi. Karena mengumpulkan massa mencapai ribuan orang tidak mudah, mulai dari sewa kendaraan, konsumsi, baju kaos dan uang saku," ujar politikus asal Kabupaten Jembrana itu.

Mudarta mengatakan, jika kampanye dengan sistem "simakrama" (tatap muka), sosialisasi dari ruamh ke rumah warga akan lebih efektif, artinya dana yang diserahkan tepat sasaran kepada massa pendukung partai.

"Dengan gaya kampanye seperti tersebut penghematan dana baik dari DPD maupun para Caleg mencapai 70 persen. Jadi kalau memang caleg itu memiliki dana kampanye lebih maka bisa disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan," ucapnya.

Ditanya apa dana kampanye tersebut dikenakan kepada para celeg? Mudarta mengaku tidak menarik dana dari para caleg. Partai menyerahkan kampanye sosialisasi tersebut kepada caleg bersangkutan.

"Kami tidak ada menarik dana dari bakal caleg untuk diloloskan menjadi caleg. Termasuk pada kampanye, DPD tak ada menarik dana dari caleg bersangkutan. Kami hanya mengarahkan kepada caleg agar bekerja secara maksimal untuk mendapat dukungan dirinya sendiri dan partai," katanya.

Sementara itu, Ketua KPU Bali Dewa Kade Raka Sandi mengatakan dari 12 partai politik yang menjadi kontestan pemilu. Hanya empat parpol yang mengajukan kampanye terbuka, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Golkar, Gerindra dan Partai NasDem.

"Hanya empat partai politik yang mengajukan kampanye terbuka. Sedangkan sisanya hanya menjadwalkan kampanye tertutup atau dengan gerakan sosialisasi ke kantong-kantong pendukungnya," kata Raka. (TeamPD/Gs)

Partisipasi Generasi Muda di Pemilu adalah Bukti Berkembangnya Demokrasi

Jakarta - Pesta demokrasi atau pemilihan umum merupakan mekanisme sistem pemerintahan sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara, sehingga dapat menciptakan masyarakat lebih baik. Karenanya proses demokrasi sangatlah penting bagi suatu negara.

“Pemuda dan pemudi sebagai generasi penerus bangsa merupakan salah satu segmen pemilih potensial dalam berdemokrasi. Kepedulian dan partisipasi generasi muda di dalam pesta demokrasi merupakan salah satu bukti  berkembangnya proses demokrasi,” demikian disampaikan Faisal Akbar SH, kader Partai Demokrat yang juga maju menjadi Caleg DPRD DKI (Dapil V DKI Jakarta) dalam rilisnya ke website demokrat, baru-baru ini.

Ia menegaskan, generasi muda merupakan salah satu pilar dalam mengembangkan demokrasi.

“Partisipasi dan kontribusi para generasi muda pada pesta demokrasi 9 April 2014 merupakan sebuah energi baru untuk masa depan Indonesia yang lebih bersinar,” Faisal Akbar menegaskan.

Faisal Akbar menambahkan, sebagai penerus bangsa sangatlah penting memahami arti dari berdemokrasi sesungguhnya, karena begitu banyak budaya yang dianut para aktor politik. Dan para pemuda-pemudi mempunyai peran agar kemajemukan agama, etnis, daerah, dan ideologi yang mengemuka berada dalam stabilitas politik pada pesta demokrasi mendatang.

“Saya mengajak dan menghimbau pemuda dan pemudi, para pemilih pemula, generasi penerus bangsa, menggunakan hak pilihnya pada pesta demokrasi yang diselenggarakan pada 9 April 2014. Pesta Demokrasi merupakan momentum penting untuk mewujudkan pencerahan dalam kehidupan kebangsaan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, menjunjung tinggi semangat nasionalisme atas dasar ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa dalam tatanan dunia baru yang damai, demokratis dan sejahtera,” Faisal memaparkan.

Ia menyampaikan, dengan menggunakan hak pilih sebaik-baiknya maka kita dapat merebut kesempatan dengan “mengedepankan politik yang bersih, elegan, cerdas dan santun” untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pajak Penghasilan SBY adalah Rp 261 juta Lebih

Jakarta - Tak seperti tahun-tahun sebelumnya, kali ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengisi langsung laporan pajaknya secara elektronik melalui -e-filing. Disaksikan Menteri Keuangan Chatib Basri, Direktur Jenderal Pajak Fuad Rahmany, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, dan Seskab Dipo Alam, Presiden SBY mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun 2013 di Kantor Presiden, Kamis (20/3) pukul 15.00 WIB.

Menggunakan laptop, Presiden terlebih dahulu melakukan registrasi menggunakan e-fin (electronic filing identification number), kemudian memeriksa bukti penerimaan elektronik yang diterimanya melalui email.

“Saya sudah memenuhi kewajiban saya, mudah-mudahan saudara-saudara kami betul menjalankan kewajiban,” kata Presiden SBY, seusai mengisi SPT Tahunan PPh-nya.

SBY menjelaskan, ia sudah melakukan pengecekan kewajiban pajak yang harus dibayarnya sesuai penghasilan 2013 lalu. Total penghasilan SBY adalah Rp 1 miliar 106 juta sekian, penghasilan kena pajak Rp 1 miliar 55 juta sekian. Pajak yang harus dibayarkan Rp 261 juta 796 ribu sekian.

“Sementara yang telah dipotong atau diambil langsung dari penghasilan saya Rp 215 juta 861 ribu sekian. Sehingga, yang harus saya lengkapi, sisanya Rp.45.935.285,” SBY menjelaskan.

Tahun-tahun sebeumnya Presiden datang langsung ke kantor Ditjen Pajak di Jakarta dan menyerahkan laporannya. Pernah pula memasukkan SPT Tahunan tersebut ke dalam drop box. Kali ini SBY memilih melaporkan pajaknya via internet. Teknologi ini memudahkan wajib pajak, terbuka dan transparan.

“Saya mendukung serta mengapresiasi kepada jajaran Kemenkeu dan Direktorat Jendral Pajak yang telah mengunakan metodologi e-filing sehingga wajib pajak dapat mengunakan sistem ini dengan cepat, tepat, efisien, serta menghindari isu-isu,” ujar Presiden SBY.

Presiden kembali mengingatkan bahwa negara memerlukan biaya untuk pembangunan, menjalankan roda pemerintahan, dan menyejahterakan rakyat. Komponen pajak adalah pilar dari pendapatan negara yang juga menjadi bagian penting dari pembelanjaan negara.

“Harapan saya, setiap wajib pajak membayar seusai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian sistem kita makin tertib, ditambah kesadaran makin tinggi, maka penerimaan dan pendapatan negara terus meningkat,” Presiden menegaskan. (TeamPD/Gs) 

DPC-Partai Demokrat Kota Cirebon Targetkan Tujuh Kursi

Cirebon, Jawa Barat - Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC-PD) Kota Cirebon Nasrudin Azis menargetkan meraih tujuh (dari 35) kursi DPRD Kota Cirebon pada Pemilu Legislatif (Pileg) 9 April 2014. Sebelumnya pada Pileg 2009, Partai Demokrat meraih kemenangan dengan perolehan 6 kursi DPRD di Kota Cirebon.

“Saya optimistis target tersebut dapat diraih karena pada Pileg 2009, Partai Demokrat juga mampu menjadi yang terbesar di Kota Cirebon,” kata Nasrudin Azis yang juga wakil Waklikota Cirebon kepada web demokrat di ruang kerjanya baru-baru ini.

Kunci kemenangan Partai Demokrat di Kota Cirebon, kata Azis yang telah memimpin DPC-PD Kota Cirebon sejak 2003, adalah adanya kebersamaan antara sesama kader. Tanggung jawab dipikul bersama.

“Saya mengajak para kader menghindari keinginan berkuasa. Keinginan berkuasalah yang menyebabkan keributan antar-kader. Itulah yang saya kembangkan selama 11 tahun memimpin DPC-PD Kota Cirebon. Saya tekankan bahwa semua kader berkewajiban mengembangkan partai;  semua kader memiliki tanggung jawab bersama,” kata Aziz.

Sebagai Wakil Walikota Corebon,. Azis tentu lebih mengutamakan tugas mengabdi pada masyarakat, tetapi  berkat prinsip tanggung jawab bersama maka para kader di Kota Cirebon mampu menjalankan tugas-tugas kepartaian.

“Semua tugas dan program partai dari pusat hingga cabang dapat terlaksana dengan baik,” kata Azis.

Sosok low profile ini  mengatakan, masyarakat Kota Cirebon sangat paham bahwa Nasrudin Azis yang Wakil Walikota adalah Ketua DPC-PD Kota Cirebon. Artinya keberhasilan   pembangunan di Kota Cirebon adalah keberhasilan Partai Demokrat. Lebih dari semua itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono adalah kader terbaik sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat. Sehingga  capaian Pemerintah mulai pusat hingga pelosok adalah capaian Partai Demokrat selaku partai utama pendukung  Pemerintahan SBY.

“Jadi apa yang saya lakukan swebagai Wakil Walikota Cirebon adalah menjalankan tugas Partai Demokrat sebagai pengawal tercapainya program Pemerintahan Presiden  SBY,” kata Azis yang dilantik sebagai Wakil Walikota Cirebon, berpasangan dengan Ano Sutrisno, pada 16 April 2013.

Azis menegaskan, jika  ada kebersamaan antar-kader maka tidak ada masalah menjalankan tugas ganda sebagai pengabdi masyarakat, baik sebagai  wakil walikota maupun Ketua DPC.

Azis juga menyatakan, masyarakat saat ini sudah sangat cerdas. Mereka memahami bahwa  opini buruk tentang Partai Demokrat di berbagai media massa adalah upaya politik untuk  menyudutkan Partai Demokrat terutama kekuatan kader terbaiknya SBY.

“Suguhan media itu adalah agenda politik dan masyarakat tahu. Mereka paham, mana fakta dan mana politik. Masyarakat cerdas,” Azis menyampaikan.

Terkait setahun memimpin Kota Cirebon bersama Ano Sutrisno, Azis menerangkan, saat ini pihaknya tengah membangun sistem terbaik. Artinya, sistem yang bagus dipertahankan dan kurang tepat diperbaiki. Termasuk pengaturan para pejabat di Kota Cirebon memakai pedoman berdasarkan profesionalisme pada tiap posisi.

Visi Kota Cirebon  adalah “Ramah”. R adalah singkatan religius. A artinya Aman. M artinya  Maju; jika akhlaknya baik dan kotanya aman, tentulah Kota Cirebon maju. A selanjutnya Aspiratif, Pemerintah Kota (Pemko) Cirebon siap mengakomodir seluruh aspirasi masyarakat. H artinya hijau karena  Pemko Cirebon mengharapkan kotanya memiliki ruang terbuka  hijau yang sesuai. Banyaknya oksigen yang tersedia, tentu semakin menyehatkan masyarakat Kota Cirebon. (TeamPD/Gs)

Herman Khaeron: Sektor Agraris Merupakan Keunggulan Bangsa

Cirebon, Jawa Barat - Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR-RI  E. Herman Khaeron yang akrab disapa Kang Hero menegaskan, sejarah perjalanan bangsa Indonesia telah membuktikan bahwa sektor agraris merupakan keunggulan bangsa kita di dunia. Sektor ini sangat memikat karena menguntungkan dari sisi perekonomian.

“Perjalanan bangsa kita telah membuktikan, mulai zaman kerajaan, zaman penjajahan, hingga zaman semaju ini, sektor agraris merupakan keunggulan bangsa kita. Sektor inilah yang memikat penjajah ketika mereka mencari rempah-rempah untuk selanjutnya merambah hal-hal lain yang secara ekonomis menguntungkan bagi penjajah,” kata Herman Khaeron kepada website demokrat di kediamannya, wilayah Kabupaten Cirebon, beberapa waktu lalu.

Wakil Ketua Komisi IV DPR-RI ini menyatakan, sektor agraris punya nilai tinggi pada masa penjajahan karena bangsa Eropa saat itu belum bisa mengembangkannya terkait permasalahan iklim.  Karenanya Herman berkeinginan kuat agar sektor agraris menjadi kekuatan ekoonomi bangsa.

“Bangsa Indonesia  harus menjaga  potensi yang ada dan berusaha agar produktifitas sektor ini semakin tinggi dan secara perekonomian makin bernilai. Sektor agraris harus memiliki nilai penting bagi bangsa. Sektor ini  butuh perhatian dan kebijakaan untuk kemudahan rakyat. Banyak problem  yang harus dipahami dan didalami, agar ke depan sektor agraris menjadi sektor unggulan bukan hanya bagi masyarakat Indonesia tetapi juga bagi dunia. Karena bukan tidak mungkin sektor agraris bisa lebih mahal daripada emas, karena pangan adalah kebutuhan utama  manusia,” kata Herman yang sebagai Wakil Ketua Komisi IV berkutat  di bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, dan perikanan.

Herman mengingatkan, sesungguhnya era kebangkitan sektor agraris bangsa ini telah dimulai ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mencanangkan revitalisasi pertanian di Jatiluhur, Jawa Barat, 11 Juni 2005. Pencanangan ini memiliki  filosofis bahwa Presiden SBY memberi perhatian khusus pada sektor agraris.

Berpedoman pada revitalisasi pertanian dan perhatian besar pada sektor agraris maka sejak menjadi Anggota DPR-RI pada 2009, terutama setelah menjadi Pimpinan Komisi IV,   Herman ikut berjuang melahirkan banyak regulasi yang bertujuan menyejahterakan petani.

Pada tahun 2010 dihasilkan  UU 13/2010 tentang Holtikultura yang didasarkan pada manfaat tanaman hortikultura bagi perekonomian rakyat. Pada  2012 dilahirkan UU tentang Pangan. Semangat UU ini adalah  kemandirian dan kedaulatan pangan. Antara Revitalisasi Pertanian yang dicanangkan SBY dan kesemua UU tersebut adalah mata rantai yang saling terkait.

“Ketika ada semangat revitalisasi maka harus ada regulasi yang menjadi payung hukum bagi berbagai program sejalan dengan bertambahnya anggaran,” kata Herman yang meraih S2-nya di Institut Pertanian Bogor.

Pada  2013, lahir UU tentang Perlindungan Pemberdayaan Petani. UU ini bertujuan melindungi petani dalam bentuk asuransi. Jika ada kejadian luar biasa maka pemerintah wajib mengganti kerugian  masyarakat. Pemerintah juga diwajibkan mendirikan bank khusus yang menangani permodalan pertanian. Hal lainnya, kemudahan lahan bagi petani melalui pemanfaatan lahan bebas milik negara. Juga keharusan membentuk lembaga ekonomi petani yakni Gabungan kelompok Tani.

Kerja Herman untuk menyejahterakan petani terus berlanjut. Ia bersama Komisi IV kini sedang menyusun UU tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan serta UU tentang Perkebunan.

Herman memang bertujuan bukan saja ikut serta menyejahterakan petani tetapi lebih dari itu mengangkat harkat dan martabat–petani.

“Sebagai pahlawan pangan, petani harus jadi profesi berrmartabat dan memiliki daya minat,” Herman  menegaskan.

Kini Herman kembali mencalonkan diri sebagai Anggota DPR-RI Daerah Pemilihan (dapil) Jawa Barat 8 yang meliputi  Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu dan Kota Cirebon.   Herman, yang dipercaya Ketua Umum Partai Demokrat SBY, sebagai Ketua Bapilu Partai Demokrat Dapil Jabar 8 merasa bersyukur mendapat amanah besar dari SBY. Ia menegaskan siap berjuang memberikan yang terbaik bagi pemberi amanah.

Herman juga menyadari betul, sebagai legislator, ia adalah wakil rakyat. Sebagai wakil rakyat, tentunya ia harus bergandengan dengan rakyat; membantu setiap kesulitan; dan terus memupuk harapan rakyat.

Kepada para kader Partai Demokrat, Ketua Departemen Pertanian DPP-PD itu  meminta seluruh kader aktif bergerak; door to door menyampaikan Program Pro-Rakyat Pemerintahan SBY semisal raskin, KUR, jamkesmas,  jampersal,  BOS,  bea siswa miskin, bantuan pemberdayaan petani dan nelayan,serta  banyak lagi program yang belum maksimal tersosialisasi.

Herman juga mengajak masyarakat untuk berterimakasih dalam pemberantasan korupsi kepada Presiden SBY (yang juga Ketua Umum Partai Demokrat). Ia menegaskan, SBY dan Partai Demokrat memberantas korupsi tanpa pilih kasih, bahkan para  kader sendiri ditindak.

“Marilah  memberikan apresiasi karena capaian Presiden SBY dan Partai Demokrat dalam menegakkan hukum serta keadilan untuk rakyat. SBY dan Partai Demokrat telah terbukti berani memberantas korupsi tanpa tebang pilih,” kata Herman Khaeron di ujung pertemuan. (TeamPD/Gs)

18 Poin Hasil Pertemuan Konsultasi Presiden SBY dan Pimpinan Lembaga Negara [3]

Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menghadiri pertemuan silaturahim dengan pimpinan lembaga-lembaga tinggi negara di Ruang Delegasi, Lantai 2 Nusantara V, Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Kamis (20/3) pukul 10.00 WIB. Pertemuan ini rutin diselenggarakan sejak 2009, kali ini pimpinan MPR menjadi tuan rumah.

Ketua MPR Sidarto Danusubroto dalam keterangan persnya seusai pertemuan menjelaskan bahwa pertemuan membahas masalah-masalah yang dihadapi dalam Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) 9 April nanti serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) pada Juli mendatang.

Pertemuan menghasilkan 18 poin. Berikut enam poin teraklhir dari hasil keputusan tersebut.

Ketigabelas, terkait dengan kewenangan Mahkamah Agung (MA). Seluruh perangkat di MA sudah disiapkan untuk menangani berbagai perkara pemilu yang terkait dengan kewenangan MA. Untuk menjamin kepastian hukum, tindak pidana pemilu tidak sampai pada kasasi tetapi akan selesai pada tingkat banding.

Poin keempat belas, yaitu Komisi Yudisial (KY) akan senantiasa mencermati proses peradilan terkait dengan pidana pemilu.

Lima belas, mengingatkan nilai strategis momentum pemilu legislatif, Presiden, dan Wapres terhadap upaya bangsa Indonesia mewujudkan kesejahteraan rakyat. Diharapkan kesuksesan pemilu legislatif, dan pemilu presiden dapat dijadikan prioritas ataupun agenda utama dalam pelaksanaan tugas-tugas lembaga negara.

Keenam belas, penyelenggaraan pileg dan pilpres 2014 harus berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan penegakan hukum secara tegas, subyektif, dan transparan apabila terjadi pelangaran hukum dalam pelaksanaannya.

Poin tujuh belas, netralitas PNS, TNI dan Polri adalah suatu keniscayaan, utamanya dalam menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban seluruh tahapan pemilu legislatif, Presiden dan Wapres.

Kemudian poin terakhir adalah imbauan kepada seluruh masyarakat untuk menggunakan hak pilih.

“Agar pemilu legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wapres berjalan berkualitas dan demokratis sehingga meminamlisir warga masyarakat yang tidak menyalurkan suaraanya saat pemungutan suara,” Ketua MPR Sidarto Danusubroto menjelaskan. (TeamPD/Gs)

18 Poin Hasil Pertemuan Konsultasi Presiden SBY dan Pimpinan Lembaga Negara [2]

Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menghadiri pertemuan silaturahim dengan pimpinan lembaga-lembaga tinggi negara di Ruang Delegasi, Lantai 2 Nusantara V, Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Kamis (20/3) pukul 10.00 WIB. Pertemuan ini rutin diselenggarakan sejak 2009, kali ini pimpinan MPR menjadi tuan rumah.

Ketua MPR Sidarto Danusubroto dalam keterangan persnya seusai pertemuan menjelaskan bahwa pertemuan membahas masalah-masalah yang dihadapi dalam Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) 9 April nanti serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) pada Juli mendatang.

Pertemuan menghasilkan 18 poin. Berikut enam poin kedua dari hasil pertemuan tersebut.

Poin tujuh, diharapkan semua berupaya agar tahap-tahap Pemilu 2014 dapat dilaksanakan dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan sehingga pada saatnya nanti baik anggota legislatif, presiden, dan wapres dapat dipilih tepat waktu seusai agenda ketatanegaraan yang disepakati.

Lalu, kedelapan adalah pemilu dapat dijalankan demokratis dan berkualitas sehingga bisa diterima semua pihak dan bisa lebih baik dari pemilu sebelumnya.

Kesembilan, terdapat tiga pihak yang berkepentingan untuk keberhasilan pemilu, peyelenggara pemilu, peserta pemilu, dan masyarakat. “Penyelenggara pemilu diharapkan dapat bekerja maksimal, bersih dan amanah. Peserta pemilu harus melakukan pendidikan politik rakyat dan masyarakat berpartisipasi dengan menyalurkan suaranya pada pemungutan suara,” Sidarto menjelaskan.

Poin kesebelas menyangkut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK mengingatkan seluruh peserta pemilu agar tidak menerima sumbangan dari pihak-pihak asing dan pihak lain yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Pengguna APBN dan APBD akan senantiasa diamati agar tidak terjadi penyimpangan termasuk penyalahgunaan untuk mendukung peserta pemilu,” Sidarto menjelaskan.

Kemudian keduabelas, mengingat pemilu merupakan arena konstelasi politik maka sangat mungkin dengan perolehan pemilu nanti muncul perselisihan hasil pemilu antara peserta dan penyelenggara pemilu terkait perolehan suara hasil pemilu.

“Jika nanti muncul perselisihan dalam pemilu khususnya menyangkut persoalan suara hasil pemilu, Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga penentu terakhir untuk menyelesaikan berbagai permasalahan terkait pemilu,” ujar Sidarto. (TeamPD/Gs)

18 Poin Hasil Pertemuan Konsultasi Presiden SBY dan Pimpinan Lembaga Negara [1]

Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menghadiri pertemuan silaturahim dengan pimpinan lembaga-lembaga tinggi negara di Ruang Delegasi, Lantai 2 Nusantara V, Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Kamis (20/3) pukul 10.00 WIB. Pertemuan ini rutin diselenggarakan sejak 2009, kali ini pimpinan MPR menjadi tuan rumah.

Ketua MPR Sidarto Danusubroto dalam keterangan persnya seusai pertemuan menjelaskan bahwa pertemuan membahas masalah-masalah yang dihadapi dalam Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) 9 April nanti serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) pada Juli mendatang.

Pertemuan menghasilkan 18 poin. Pertama, pertemuan konsultasi dan koordinasi ini merupakan pelaksanaan dari Keputusan MPR NO.1 tahun 2010 pasal 22 Ayat 2b.

Kedua, Pileg dan Pilpres harus diyakini sebagai momentum penting bagi Indonesia untuk dapat mengembangkan kualitas demokrasi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. “Demokrsi yang bukan hanya untuk kepentingan pertumbuhan demokrasi semata, tetapi demokrasi yang benar-benar lahir dan bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Demokrasi yang berasal dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat, dari semua untuk semua,” ujar Sidarto.

Keempat, tiga pemilu terdahulu berlangsung relatif demokratis, maka diharapkan pemilu 2014 juga dapat dilaksanakan dengan kualitas demokrasi yang lebih baik. Kelima, Pemilu yang diharapkan adalah pemilu yang dikehendaki Pasal 22 E Undang-undang Dasar (UUD)1945 yakni, pemilu yang demokratis dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia serta jujur, dan adil.

Poin keenam adalah, melalui pemilu rakyat diberi ruang untuk menentukan wakil rakyatnya di lembaga legislatif dan pemimpin nasional 5 tahun ke depan. “Partisipasi rakyat yang diharapkan adalah yang didasarkan pada kesadaran, bukan karena mobilisasi apalagi karena politik uang,” kata Sidarto.

Presiden SBY hadir didampingi Wapres Boediono, Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Mensesneg Sudi Silalahi, Seskab Dipo Alam, Mendagri Gamawan Fauzi, dan Kapolri Jenderal Sutarman. Sedangkan pimpinan lembaga tinggi negara yang hadir, selain Ketua MPR, adalah Ketua DPR Marzuki Alie, Ketua DPD Irman Gusman, Ketua BPK Hadi Purnomo, Ketua MK Hamdan Zoelva, Ketua MA Hatta Ali, Ketua KY Suparman Marzuki, serta Wakil Ketua MPR Melani Leimena Suharli dan Ahmad Farhan Hamid. (TeamPD/Gs)

Partai Demokrat Dukung Fatwa MUI Haramkan Money Politic

Jakarta - Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengharamkan politik uang (money politic) dan politik transaksional mendapat dukungan Partai Demokrat Sumatera Selatan (Sumsel).

Sekretaris DPD Partai Demokrat Sumsel, RHM Rasyidi mengatakan, partainya menyambut positif fatwa tersebut karena berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW yang memang melarang transaksi gelap semacam politik uang, serangan fajar, serangan Dhuha, serangan tengah malam, serta politik transasksional 'Wani Piro'.

"Tidak perlu jadi perdebatan karena fatwa yang dikeluarkan MUI berdasarkan pada hadits dan ketetapan agama. Jadi kita dari Partai Demokrat Sumsel menyambut positif," katanya, Kamis (20/3).

Ia menjelaskan, yang namanya politik transaksional, selain merugikan masyarakat jika dibiarkan akan membudaya. Alhasil, ketika para calon legislatif (caleg) terpilih dengan cara-cara haram tidak melaksanakan tugasnya dengan benar.

"Caleg yang menghalalkan berbagai cara ketika sudah jadi dewan dipastikan tidak berkah. Karena mereka banyak hitung-hitungan untung rugi," tandasnya.