Kapolri: Belum Ada Pelanggaran Kampanye yang Berarti

Jakarta - Kapolri Jenderal Sutarman mengungkapkan belum ditemukan pelanggaran berarti selama pelaksanaan kampanye pemilu 2014 yang berlangsung sejak 16 Maret lalu. Memang ada laporan adanya dugaan politik uang di Sidoarjo, Jawa Timur, namun hal itu masih dalam penyelidikan.

“Ada laporan dari Sidoarjo akan adanya politik uang. Nanti diselidiki apakah itu termasuk ranah politik uang atau tidak,” kata Kapolri Sutarman dalam keterangan persnya usai mengikuti rapat terbatas di Kantor Presiden, Rabu (19/3) sore.

Sutarman menjelaskan, kalau ada seseorang memberikan uang kepada peserta kampanye untuk membeli makanan, maka hal itu masuk dalam anggaran kampanye. Bukan politik uang. “Tapi kalau, misalnya, dia bagi-bagi duit kepada para pemilih untuk memilih calon tertentu, itu baru politik uang. Ini masih dalam proses, nanti akan kita tindak lanjuti,” Sutarman menjelaskan.

Kondisi aman ini berkat kesadaran masyarakat akan pentingnya proses demokrasi. “Kalau masyarakat kita menghendaki aman, insya Allah akan aman. Dan Polri sebagai aparat penegak hukum dan keamanan bersama dengan aparat keamanan lainnya akan mengawal proses demokrasi ini agar berlangsung aman,” ujar Sutarman.

Mengenai kecelakaan kendaraan pembawa surat suara untuk pemilih tuna netra di Aceh pada 16 Maret lalu, Sutarman mengatakan hal itu sudah teratasi. Polri sudah ikut membantu sehingga sekarang logistik tersebut sudah sampai ke KPUD setempat.

Dalam kasus lain di Aceh, lanjut Kapolri, sudah ada 2 pelaku yang ditangkap. Dengan ini diharapkan situasi di Aceh akan kondusif.

“Rakyat Aceh khususnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya akan bisa menggunakan hak pilihnya tanpa perlu ditakuti oleh perasaan-perasaan, tekanan-tekanan kekerasan maupun tekanan lainnya sehingga rakyat akan menggunakan hak pilihnya dengan jernih,” kata Sutarman. (TeamPD/Gs) 

Indonesia Terus Bantu Temukan MH370

Jakarta - Indonesia akan terus membantu mencari hilangnya pesawat Malaysia Airlines MH370, sesuai permintaan prmerintah Malaysia. Indonesia akan menyisir jalur selatan di kawasan Samudera Hindia.

“Belum ada penarikan apapun terhadap upaya-upaya pencarian tersebut,” ujar Menko Polhukam Djoko Suyanto dalam keterangan persnya usai mengikuti rapat terbatas di Kantor Presiden, Rabu (19/3) sore.

Menurut Djoko, kita tetap melaksanakan bantuan tersebut sampai nanti pemerintah menganggap ini akan diteruskan apa tidak. “Tapi sampai saat ini masih terus dilakukan,” tambahnya.

Sejak 10 Maret lalu hingga saat ini Indonesia telah mengerahkan 5 kapal KRI, 1 pesawat Boeing 737 AU Patroli Maritim, dan 1 pesawat udara Angkatan Laut. “Pola atau mekanisme pencarian atau pertolongan ini dikoordinasi oleh Badan SAR Malaysia. Ke arah mana, siapa saja, dan negara apa saja yang terlibat disitu sangat ditentukan oleh Badan SAR Malaysia,” Djoko menjelaskan.

Daerah pencarian yang terdiri dari sektor utara dan sektor selatan. Menurut analisis terakhir, pergerakan pesawat berbelok dari arah teluk Thailand sampai ke Barat. Radar menangkap titik terakhir hilangnya pesawat MH370 di sekitar Kepulauan Andaman atau Nikobar, di Samudera Hindia.

“Jadi sektor selatan itu adalah sektor kita. Bukan berarti selatan sampai dengan Lautan Hindia di daerah Pelabuhan Ratu, tapi di Selatan di track terakhir pesawat itu. Ini yang sedang diorganisasikan oleh Badan SAR Malaysia,” Menko Polhukam menambahkan.

Mengenai permintaan Malaysia soal data-data 7 penumpang WNI, Djoko menegaskan bahwa permintaan tersebut juga diberikan kepada semua negara yang warganya juga berada dalam pesawat. Data-data penumpang itu untuk dilihat dan dikonfirmasi.

“Dan oleh Kapolri data itu sudah dicari dan sudah diyakinkan bahwa tidak ada terkait dengan sejarah kejahatan apapun terhadap 7 warga negara Indonesia yang berada di pesawat Malaysia Airlines tersebut,” tutur Djoko.

Menko Polhukam juga mengimbau kepada masyarakat untuk membiarkan upaya pencarian sampai ketemu dan sampai didapat data yang pasti dari kotak hitam pesawat tersebut. Seperti diketahui Lautan Hindia di daerah Andaman itu memang dalam, tidak seperti pada saat penemuan black box Adam Air di Selat Sulawesi beberapa tahun lalu.

“Itupun di Selat Sulawesi itu 2 minggu kemudian kita baru tahu ada disitu karena ada pecahan atau kepingan pesawat. Kita tunggu saja sampai ketemu baru kita analisa penyebabnya,” ujar Djoko.

Di lain pihak, Kapolri Sutarman dalam kesempatan yang sama juga kembali memastikan bahwa 7 penumpang WNI yang ada di pesawat MH370 tidak ada yang terafiliasi dengan terorisme. Tidak ada catatan kriminal terkait 7 penumpang tersebut.

“Data dan foto antemorten sudah saya kirim melalui kepolisian Malaysia untuk membantu Malaysia jika nantinya diketemukan para korban dari Indonesia,” Sutarman menegaskan. (TeamPD/Gs)

11 Peserta Konvensi Bawa Demokrat ke Final

Jakarta - Pengamat komunikasi politik Universitas Paramadina Hendri Satrio menilai bahwa Partai Demokrat, PDI Perjuangan Partai Golkar dan Partai Gerindra punya peluang untuk memenangkan pemilihan legislatif 2014.

Namun, yang tengah ditunggu adalah kapan partai binaan Susilo Bambang Yudhoyono, itu akan membuka kartu trufnya dengan mengumumkan siapa yang akan diusung sebagai calon presiden 2014-2019.

"PDIP, Golkar, dan Gerindra sudah membuka kartu truf-nya. Hanya Partai Demokrat yang belum melakukan apa yang sudah dilakukan ketiga kompetitornya," kata Hendri saat dihubungi wartawan, Rabu (19/3).

Menurut Hendri, sebenarnya kartu truf PD selain ada di figur SBY, juga berada pada sosok sosok 11 peserta Konvensi Capres PD. Menurutnya, sosok 11 peserta konvensi memiliki citra sama kuat dengan capres yang ada saat ini seperti Joko Widodo, Aburizal Bakrie dan Prabowo Subianto.

Menurut Hendri, skema PD sudah benar dengan menggelar konvensi. Hanya saja, sebaiknya seluruh peserta konvensi perlu bersatu melakukan promosi untuk memenangkan PD.

"Karena, kalau PD tidak mendapatkan suara yang cukup pada pileg, pada akhirnya mereka juga tidak akan bisa maju di pemilihan presiden," kata Hendri.

Karenanya, Hendri memprediksi dengan amunisi 11 peserta konvensi pertarungan di ‘final’ akan sama seperti pada 2004 dan 2009. "Siapa petarungnya? PDIP dan Partai Demokrat," tuntasnya. (TeamPD/Gs)

RCTI, MNC TV, TV One, ANTV, Indosiar, Metro TV dan Trans TV Langgar Iklan Kampanye Pemilu

Jakarta - Berdasarkan data yang dihimpun Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat dalam pelaksanaan kampanye hari pertama, Senin (16/3) lalu, sejumlah stasiun televisi telah melanggar ketentuan mengenai penayangan iklan kampanye Pemilihan Umum (Pemilu). Selain itu, KPI juga melihat adanya potensi pelanggaran terhadap pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran (P3 & SPS), yang dilakukan lembaga penyiaran dalam memberitakan kegiatan kampanye Pemilu.

Ketua KPI Pusat Judhariksawan dalam pertemuan Gugus Tugas pengawasan penyiaran pemilu di kantor Komisi Informasi Pusat (KIP), Jakarta, Selasa (18/3) menyebutkan, stasiun televisi yang melakukan pelanggaran penayangan iklan kampanye Pemilu adalah:

1. RCTI:  menayangkan 13 spot iklan partai Hanura – Wiranto &Hary Tanoesudibjo;

2. MNC TV: menayangkan 13 spot iklan partai Hanura – Wiranto & Hary Tanoesudibjo;

3. Global TV: menayangkan 13 spot iklan partai Hanura – Wiranto & Hary Tanoesudibjo;

4. TV One : menayangkan 14 spot iklan Golkar – Aburizal Bakrie;

5. ANTV: menayangkan 15 spot iklan Golkar – Aburizal Bakrie;

6. Indosiar: menayangkan 16 spot iklan Golkar – Aburizal Bakrie;

7. Metro TV : menayangkan 12 spot iklan Partai Nasional Demokrat (Nasdem); dan

8. Trans TV : menayangkan 14 spot iklan Partai Gerindra – Prabowo

Judhariksawan, mengingatkan bahwa ketentuan yang ada dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) menyebutkan bahwa iklan kampanye pada masa kampanye terbuka dapat dilakukan sebanyak maksimal 10 kali per partai per hari di setiap lembaga penyiaran.

Untuk itu, Judha meminta lembaga penyiaran menaati aturan yang telah ditetapkan penyelenggara pemilu, serta surat kesepakatan bersama antara KPU, KPI, Bawaslu, dan KIP tentang Tentang Kepatuhan pada Ketentuan Pelaksanaan kampanye Pemilihan Umum Melalui Media Penyiaran.

Pemberitaan

Ketua KPI Pusat Judhariksawan juga menyoroti masalah pemberitaan kampanye yang dilakukan oleh lembaga penyiaran. Dalam pemantauan KPI pada kampanye hari pertama tersebut, partai yang paling sering diberitakan oleh stasiun televisi yang berjaringan nasional adalah, Partai, PKS, PDIP, Partai Hanura, dan Partai Gerindra.

Secara khusus Judha menyoroti tentang pemberitaan kegiatan kampanye Partai Nasdem yang mendominasi di stasiun Metro TV. “Pada hari itu, pemberitaan Partai Nasdem mencapai 34 kali, jauh melebihi pemberitaan partai-partai lain yang berkisar 1-9 pemberitaan,” ujar Judha.

Dari pemantauan KPI pada hari pertama kampanye terbuka ini, KPI melihat adanya potensi pelanggaran terhadap pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran (P3 & SPS), yang dilakukan lembaga penyiaran. Judha mengutip pasal 11 ayat 22 dalam P3, bahwa lembaga penyiaran dilarang dipergunakan untuk kepentingan kelompok dan golongan.

“Temuan KPI ini sudah dikoordinasikan dengan Gugus Tugas pengawasan penyiaran pemilu. Untuk itu, KPI akan segera memanggil lembaga penyiaran yang bersangkutan. Sedangkan untuk pelanggaran jumlah spot iklan melebihi ketentuan, selain memanggil lembaga penyiaran yang melanggar, KPI juga akan meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menindaklanjuti hasil temuan ini dengan memanggil partai-partai politik yang bersangkutan,” papar Judha.

KPI mengingatkan lembaga penyiaran untuk selalu mengedepankan prinsip keberimbangan dalam menyiarkan berita-berita kampanye. Terkait pemberitaan penyiaran pemilu ini, KPI juga akan berkoordinasi dengan Dewan Pers untuk menindaklanjuti temuan yang memiliki potensi pelanggaran ini.

Sementara itu Ketua Bawaslu Muhamad yang hadir dalam kesempatan itu mengatakan, secara umum semua partai melanggar aturan kampanye pemilihan umum seperti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dirinya memastikan, Bawaslu akan segera menindaklanjuti setiap temuan pelanggaran tersebut. (TeamPD/GS)

Pemerintah Akan Sewa Pesawat Amfibi untuk Atasi Kebakaran

Jakarta - Kondisi terakhir kualitas udara di Riau sudah semakin baik, dimana menurut Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) sudah berada pada level 60-90. Untuk menghadapi musim kemarau yang kemungkinan terjadi pada April hingga Juni, pemerintah menambah kekuatan armada untuk water bombing, termasuk menyiapkan penyewaan pesawat amfibi dari Rusia.

Demikan dikatakan Menko Kesra Agung Laksono dalam keterangan persnya usai mengikuti rapat terbatas di Kantor Presiden, Rabu (19/3) sore.

Mengingat kebakaran juga sering terjadi delapan provinsi lain, untuk jangka waktu panjang pemerintah juga berencana membeli pesawat jenis itu.

“Di samping helikopter yang besar, juga ada pesawat-pesawat amfibi. Dalam jangka panjang kita harus mempersiapkan keadaan yang terburuk. Kita sudah siap baik penegakan hukumnya juga peralatan-peralatan yang memadai mengingat luasnya wilayah kita,” ujar Agung Laksono.

Pemerintah sedang mempelajari kemungkinan-kemungkinan tersebut, disesuaikan dengan keuangan negara. “Ini dipandang perlu di masa mendatang kita memiliki peralatan tersebut,” Agung menjelaskan.

Selain itu, Menko Kesra juga menyampaikan bahwa meskipun tadi pagi ada spot-spot api yang berasal dari Dumai, Pulau Rupat, dan sekitaranya tapi satgas darat sudah bisa melakukan operasi pemadaman sehingga keadaan dapat kembali terkuasai.

“Ini adalah realisasi dari instruksi Bapak Presiden bahwa dalam waktu 3 minggu sudah dicapai suatu keadaan dimana tidak ada kebakaran lahan dan hutan serta tidak ada lagi asap yang mengganggu masyarakat sekitar dan negara-negara lain,” ujar Agung.

Menurut Agung, laporan terakhir siang tadi mengatakan jarak pandang di Riau sudah mencapai 7 hingga 8 km sehingga aktivitas penerbangan sudah bisa dilakukan dengan baik.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Sutarman yang turut memberikan keterangan pers, mengatakan upaya penegakan hukum terkait bencana asap di Riau sudah dilakukan. Hingga saat ini yang ditangkap sudah 66 orang dan 1 korporasi.

“Ini sedang dalam proses, 1 sudah P21 sehingga diharapkan ini juga membuat jera kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran yang akhirnya mengganggu aktivitas seluruh masyarakat yang ada di sana,” tegasnya. (TeamPD/Gs) 

Tidak Ada WNI Terlibat dalam Hilangnya Pesawat Malaysia MH370

Jakarta - Tidak ada penumpang pesawat Malaysia Airlines MH370 yang berasal dari Indonesia terlibat dalam ‘terorisme’. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta Menko Polhukam Djoko Suyanto menjelaskan hal ini secara gamblang.

“Jangan sampai ada spekulasi dan berita-berita yang tidak benar,” kata Presiden SBY saat memimpin rapat terbatas kabinet di Kantor Presiden, Rabu (19/3) sore. Rapat dimulai pukul 15.00 WIB, setiba Presiden dari rangkaian kunjungan kerja ke Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Riau selama sepekan lebih.

Kalau ada kecurigaan Malaysia atau pihak manapun jangan-jangan ada warga negara dari negara manapun yang memiliki latar belakang terorisme, ujar Presiden, itu pasti bukan warga negara kita.

Presiden SBY sudah menerima laporan Menko Polhukam mengenai hal ini. Indonesia sendiri, bersama masyarakat internasional, turut membantu pencarian pesawat Malaysia MH370 yang hilang sejak 8 Maret lalu tersebut. Indonesia juga sudah melakukan penelitian terhadap penumpang asal Indonesia.

“Saya minta jelaskan dengan gamblang bahwa tidak perlu ada kecurigaan seperti itu karena kita sudah melakukan pengecekan di dalam negeri,” SBY menegaskan.

Isu pencarian pesawat MH307 merupakan salah satu topik bahasan rapat yang juga dihadiri Wapres Boediono ini. Topik lainnya adalah soal operasi penanganan bencana kebakaran dan asap di Riau serta keamanan pelaksanaan pemilu legislatif.

Dalam soal asap Riau, SBY menegaskan kembali bahwa operasi tanggap darurat harus selesai dalam tiga pekan. Bukan hanya memadamkan api dan menghilangkan asap, operasi juga harus menyentuh akar persoalan kebakaran.

“Akar-akar masalah dan penyebab utama kebakaran tersebut harus disentuh dan ini yang bisa mengubah sejarah agar setiap tahun tidak terjadi kebakaran lahan dan bencana asap di Riau,” Presiden SBY mengingatkan.

Ketika SBY meninggallan Riau pada Senin (17/3) lalu, keadaan jauh lebih baik daripada ketika baru tiba. Pemerintah pusat, lanjut SBY, akan membantu habis untuk mengatasi masalah tersebut.

Turut hadir dalam ratas, antara lain, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menko Kesra Agung Laksono, Mensesneg Sudi Silalahi, Menlu Marty Natalegawa, Menkeu Chatib Basri, Menhut Zulkifli Hassan, Kapolri Jenderal Sutarman, dan Panglima TNI Jenderal Moeldoko. (TeamPD/Gs)

Kembali ke Jakarta, Sore Ini Presiden SBY Pimpin Rapat Terbatas

Malang, Jawa Timur - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Negara Hj Ani Bambang Yudhoyono serta beberapa menteri mengakhiri rangkaian kunjungan kerja ke Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Riau. Menggunakan pesawat khusus kepresidenan Boeing 737-800 milik Garuda Indonesia, Presiden SBY meninggalkan Malang, Jawa Timur, melalui Bandar Udara Abdul Rachman Saleh, pukul 11.20 WIB.

Penerbangan Malang – Jakarta akan ditempuh dalam waktu lebih kurang 60 menit. Setiba di Jakarta nanti, Presiden SBY diagendakan memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, pukul 15.00 WIB. Rapat akan membahas sejumlah topik, antara lain, penanganan bencana asap di Riau, kampanye pemilu legislatif dari aspek keamanan, dan isu pesawat Malaysia Airlines MH307 dimana Indonesia turut terlibat upaya pencarian.

Rangkaian kunjungan kerja ini dimulai pada Selasa (11/3) pekan lalu. Meninggalkan Jakarta, Presiden SBY pertama-tama ke Surabaya untuk menghadiri gelar alutsista terbaru TNI-AL di Markas Komando Armada Kawasan Timur (Armatim) dan memberi arahan.Kepulangan ini sekaligus mengakhiri rangkaian kunjungan kerja Ke sidang pertama Komite Kebijakan Indsutri Pertahanan (KKIP) 2014. Dari Surabaya, SBY kemudian ke Lamongan dan Tuban.

Kunjungan ke Jawa Tengah diawali dari Kudus, untuk melihat langsung implementasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di RSUD Kudus, pada Kamis (13/3). SBY kemudian ke Semarang dan melakukan rapat virtual dengan Wapres Boediono di Jakarta serta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Syamsul Maarif di Pekanbaru. Presiden menggunakan teknologi telekonferensi dari Mabes Polda Jawa Tengah.

Rapat membahas perkembangan tanggap darurat bencana asap di Riau itu menghasilkan keputusan bahwa Presiden SBY akan melihat langsung ke Riau. Presiden meningkatkan proses tanggap darurat ini menjadi operasi terpadu dengan melibatkan TNI dan Polri.

Sebelum ke Riau, Presiden meninjau perkembangan pembangunan jalan tol Semarang-Solo, lalu esoknya, Sabtu (15/3) siang bertolak ke Pekanbaru dari Solo. Pulang dari Riau, SBY kembali meneruskan agenda kunjungan yang tertunda di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Mendampingi Presiden SBY kembali ke Jakarta, antara lain, Menko Polhukam Djoko Suyanto, Mendikbud Mohammad Nuh, dan Mensesneg Sudi Silalahi. (TeamPD/Gs)

Presiden SBY Kunjungi Pusat Perbelanjaan di Malang

Malang, Jawa Timur - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) didampingi Ibu Negara Ani Yudhoyono mengunjungi pusat perbelanjaan dan menikmati suasana santai dengan jalan-jalan di Malang Town Square (Matos), Jalan Veteran Kota Malang, Jawa Timur, Selasa malam (18/3).

Kedatangan Presiden bersama rombongan di pusat perbelanjaan Matos itu disambut antusias warga Malang yang berkunjung ke mal yang lokasinya berdekatan dengan sejumlah kampus serta lembaga pendidikan dasar dan menengah tersebut.

Masyarakat bergerombol menyambut kedatangan orang nomor satu di Indonesia ini untuk sekedar bersalaman atau foto dengan SBY yang juga Ketua Umum Partai Demokrat tersebut. Bahkan, ada kerumunan warga yang meneriakkan nama “SBY”.

Selain didampingi Ibu Negara Ani Yudhoyono, SBY juga didampingi oleh putranya Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), Gubernur Jatim Soekarwo, Mendikbud M Nuh, Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi, dan beberapa pejabat lainnya.

Presiden bersama rombongan melihat-lihat berbagai barang yang ditawarkan di pusat perbelanjaan tersebut. Usai melihat-lihat dagangan yang dipajang, rombongan presiden langsung menuju lantai dua Matos untuk makan malam bersama.

Menurut Komandan Korem (Danrem) 083 Malang Kolonel (Inf) Ardiansyah kedatangan presiden bersama rombongan ke Matos Malang hanya untuk makam malam setelah melakukan perjalanan jauh dari Tulungagung ke Malang.

Seusai makan malam, SBY yang dikawal ketat oleh aparat keamanan itu langsung menerima permintaan tanda tangan pembeli buku karangannya yang berjudul “Selalu Ada Pilihan”, dan tersedia di Gramedia Matos.

Selain dikawal ketat aparat keamanan, kedatangan SBY tersebut juga diawasi secara ketat oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Malang karena dikhawatirkan ada kampanye di luar jadwal yang ditetapkan.

“Selama di Kota Malang, SBY tidak boleh menggelar kampanye terbuka atau rapat umum, tapi kalau kampanye tertutup dalam ruangan dan sifatnya terbatas tidak masalah. Dan, jika kunjungan Pak SBY ini ditemukan adanya pelanggaran, kami tetap akan bertindak tegas,” kata Ketua Panwaslu Kota Malang Ashari Husein.

Presiden bermalam di Kota Malang dan pagi langsung bertolak ke Jakarta. Dalam kapasitas sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, SBY dijadwalkan kampanye terbuka di Malang pada Sabtu (22/3). (TeamPD/Gs)

Melalui Keppres No. 12/2014, Presiden SBY Ganti Istilah Cina dengan Tionghoa

Jakarta - Dengan pertimbangan istilah “Tjina” sebagaimana disebutkan dalam Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor SE-06/Pred.Kab/6/1967 tanggal 28 Juni 1967, yang pada pokoknya merupakan pengganti istilah “Tionghoa/Tiongkok” telah menimbulkan dampak psikososial-diskriminatif dalam hubungan sosial warga bangsa Indonesia dari keturunan Tionghoa, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 tentang pencabutan Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera itu.

Dalam Keppres yang ditandatangani pada 14 Maret 2014 itu, Presiden SBY menilai, pandangan dan perlakuan diskriminatif terhadap seorang, kelompok, komunitas dan/atau ras tertentu, pada dasarnya melanggar nilai, prinsip perlindungan hak asasi manusia.

“Karena itu, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis,” bunyi Menimbang poin b Keppres tersebut.

Presiden juga menjelaskan, sehubungan dengan pulihnya hubungan baik dan semakin eratnya hubungan bilateral dengan Tiongkok, maka dipandang perlu sebutan yang tepat bagi negara People’s Republic of China  dengan sebutan negara Republik Rakyat Tiongkok.

Dalam diktum menimbang Keppres itu disebutkan, bahwa ketika UUD 1945 ditetapkan, para perumus UUD tidak menggunakan sebutan Cina melainkan menggunakan frasa peranakan Tionghoa bagi orang-orang bangsa lain yang dapat menjadi warga negara apabila kedudukan dan tempat tinggalnya di Indonesia, mengakui Indonesia sebagai tanah airnya, dan bersikap setia kepada negara Republik Indonesia.

Karena itu, melalui Keppres No. 12/2014 tertanggal 14 Maret 2014 itu itu, Presiden SBY mencabut dan menyatakan tidak berlaku Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor SE-06/Pred.Kab/6/1967 tanggal 28 Juni 1967.

Selanjutnya, dengan berlakunya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 itu, maka dalam semua kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, penggunaan istilah orang dari atau komunitas Tjina/China/Cina diubah menjadi orang dan/atau komunitas Tionghoa, dan untuk penyebutan negara Republik Rakyat China diubah menjadi Republik Rakyat Tiongkok.

“Keputusan Presiden ini berlaku mulai tanggal ditetapkan,” bunyi Keputusan Presiden yang ditetapkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 14 Maret 2014 itu. (TeamPD/Gs)

Satu Juta Honerer Jadi PNS, Partai Demokrat Beri Bukti Bukan Janji

Tulungagung, Jatim: Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjelaskan, selama kepemimpinannya sebagai kepala negara dan pemerintahan, ada satu juta pegawai honorer telah diangkat menjadi pegawai negeri.

“Satu juta pegawai honorer telah kita angkat, dan akan terus kita tingkatkan lagi di masa yang akan datang, termasuk saudara kita dari honorer K2,” kata SBY dalam kampanye Partai Demokrat di Stadion Rejoagung Tulungagung, Jawa Timur, Selasa (18/3/2014).

Pengangkatan pegawai honorer menjadi PNS itu merupakan salah contoh program sukses selama kader terbaik Partai Demokrat itu menjadi Presiden.

Tentu saja banyak lagi program pembangunan dalam Pemerintahan SBY di antaranya, peningkatan kesejahteraan guru dan dosen, bantuan tunai langsung, jaminan persalinan, PNPM Mandiri, maupun bantuan-bantuan lainnya.

“Saya tanya, itu bukti apa janji? Bukti!” SBY mengingatkan sembari mengajak pendukung Partai Demokrat mempertahankan program itu untuk lima tahun ke depan.

SBY menjadi juru kampanye perdana Partai Demokrat di Jawa Timur dengan lokasi di Stadion Rejoagung, Kabupaten Tulungagung.

Dalam kampanye yang diikuti puluhan ribu pendukungnya itu, turut hadir Ibu Ani Yudhoyono, Sekjen DPP-PD Edhie Baskoro, para kader PD di kabinet, Direktur Eksekutif DPP-PD Toto Riyanto, para Anggota FPD-DPR RI, serta para kader utama PD. (TeamPD/Gs)

SBY Tegaskan Jadi Kader Partai Demokrat Selamanya

Tulungagung, Jawa Timur - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan, dirinya tetap menjadi kader Demokrat untuk selamanya. Hal itu diungkapkannya saat menjadi juru kampanye Partai Demokrat di Stadion Rejoagung, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Selasa (18/3/2014).

“Partai Demokrat adalah rumah kita semua. SBY kader Demokrat selamanya!” SBY berseru dalam orasi kampanyenya.

SBY yakin partai berlambang bintang segitga merah putih itu menjadi sebagai “rumah” politik dan akan semakin gemilang dan modern di masa yang akan datang, sehingga akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

“Itulah keyakinan SBY, keyakinan kita semua,” penggagas dan pendiri utama Partai Demokrat itu menekankan.

Selama sepuluh tahun memimpin Indonesia, SBY telah membawa bangsa ini menjadi lebih baik. Berbagai program prorakyat telah dibuat kader terbaik Partai Demokrat itu untuk meningkatkan kemajuan rakyat.

Tingkat pengangguran dan kemiskinan terus menurun, tingkat pendidikan dan kesehatan semakin baik, pemberantasan korupsi terus dilakukan. Oleh karena itu, jika ada pihak yang menuding negara semakin mengalami kemunduran, SBY menilai itu hal yang tidak jujur.

Menurutnya, kemajuan Indonesia dibuktikan dengan posisi perekonomian RI yang menempati peringkat 16 dunia.

SBY menjadi juru kampanye Partai Demokrat di Kabupaten Tulungagung, yang merupakan kampanye perdana di Jawa Timur. (TeamPD/Gs)

Di Tulungagung, SBY Buka Kampanye dengan Berita Duka

Tulungagung, Jawa Timur - Kampanye perdana Partai Demokrat di Tulungagung, Jawa Timur, Selasa (18/3/2014), dibuka dengan berita duka. Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang bertindak sebagai juru kampanye membuka orasi dengan pengumuman bahwa Sugeng Prayitno, salah satu kader partai berlambang bintang segitiga merah putih (warga Kelurahan Sumbergedong, Trenggalek), meninggal dunia dalam perjalanan menuju lokasi kampanye. SBY kemudian mengajak segenap pendukungnya untuk doa bersama.

“Ada berita duka, salah satu saudara kita dari Trenggalek, yang seharusnya ikut bersama-sama kita, tadi dalam perjalanan dari Trenggalek ke Tulungagung meninggal dunia di kendaraan. Saya mengajak untuk yang beragama Islam membacakan Al-fatihah, mendoakan agar almarhum diterima di sisi Allah SWT,” kata SBY.

Sugeng meninggal dunia di atas kendaraan yang membawanya dari daerah asalnya di Kabupaten Trenggalek menuju lokasi kampanye di Tulungagung. Kendaraan tersebut merupakan rombongan simpatisan yang hendak menghadiri kampanye. Belum diketahui pasti penyebab Sugeng berpulang.

Sementara itu, dalam kampanye yang diikuti kader partai dari berbagai daerah di sekitar Tulungagung, hadir Ibu Ani Bambang Yudhoyono,  Sekjen Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas,   para kader PD di kabinet, Direktur Eksekutif DPP-PD Toto Riyanto, para Anggota FPD-DPR RI, serta para kader utama PD. Panggung hiburan diisi oleh artis papan atas seperti Ikke Nurjanah, D’Massiv, serta Rio Febrian. (TeamPD/Gs) 

Ibas Tegaskan Partai Demokrat Siap Lanjutkan Pembangunan dengan Bukti Konkret

Tulungagung, Jawa Timur - Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono, yang akrab disapa Ibas, menegaskan, Partai Demokrat sangat siap melanjutkan program-program pembangunan yang sudah berjalan baik. Hal ini disampaikan Ibas di sela-sela kampanye terbuka hari ketiga Partai Demokrat di Kabupaten Tulungagung,Jawa Timur, Selasa (18/3).

“Mari bersama menentukan pilihan yang tepat sesuai hati nurani. Partai Demokrat siap melanjutkan pembangunan dengan bukti-bukti konkret bukan dengan janji-janji. Untuk itu, saya ingatkan pada 9 April nanti jangan Lupa coblos nomor 7 (nomor urut Partai Demokrat dalam pemilu – red),” ujar Ibas meminta partisipasi masyarakat menggunakan hak pilihnya dan tidak menjadi bagian dari golput.

Ibas menambahkan,  warga negara yang baik adalah warga yang berpartisipasi menentukan pemimpin masa depan bangsa melalui proses pemilu demokratis. Ibas pun menyampaikan Partai Demokrat berkomitmen mengawal pelaksanaan Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 berlangsung secara jujur dan adil (jurdil) untuk menghasilkan pesta demokrasi berkualitas. Bahkan, lanjut putra kedua Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini, Demokrat juga akan mengawal pelaksanaan Pileg dan Pilpres 2014 agar berlangsung aman.

“Komitmen ini sudah kami jalankan di internal partai melalui kader-kader Demokrat untuk memegang teguh prinsip bersih, cerdas, dan santun dalam berkampanye. Partai Demokrat akan menjunjung tinggi prinsip-prinsip kampanye yang telah disepakati bersama seluruh partai politik peserta pemilu, antara lain, Partai Demokrat akan menghormati kesepakatan siap menang dan siap kalah,” Ibas menegaskan.

Politisi muda ini menyampaikan, prinsip siap menang dan siap kalah juga dipegang teguh seluruh partai peserta pemilu.

“Sehingga pasca-pileg dan pilpres nanti, situasi Indonesia tetap kondusif, aman, dan damai,” kata suami Siti Rubi Aliya ini.

Kepada seluruh kader, relawan, dan pendukung Partai Demokrat, Ibas mengajak merapatkan barisan dan jangan terprovokasi kepentingan politik yang merusak proses demokrasi. Seluruh kader agar  menghangatkan hubungan silaturahmi dengan seluruh komponen masyarakat untuk membantu menciptakan pemilu damai, bersih, saling menghormati. Para kader juga harus peduli pada rakyat.

“Saya apresiasi antusiasme masyarakat Tulungagung yang ikut berpartisipasi menyukseskan kampanye Partai Demokrat. Hubungan yang baik ini patut dijaga bersama. Saya berharap, seluruh kader partai terus menjaga dan meningkatkan hubungan harmonis dengan masyarakat karena masa depan partai bergantung pada masyarakat,” Ibas mengingatkan.

Pada bagian akhir pernyataannya, Ibas meminta segenap komponen masyarakat mendoakan Partai Demokrat agar semakin tampil di depan membawa perubahan dan melanjutkan pembangunan yang sudah berjalan.

“Dengan segala kerendahan hati, saya mengajak seluruh komponen masyarakat, terutama para kader dan simpatisan Partai Demokrat,  untuk berdoa bersama di lingkungan masing-masing agar kampanye terbuka berjalan lancar,” Ibas mengharapkan. (TeamPD/Gs)