Rombongan DPD-Partai Demokrat DKI Disambut Pawai Perahu

Jakarta - Kampanye ketiga DPD-Partai Demokrat DKI Jakarta pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2014, rencananya akan digelar, Rabu (26/3) besok, di Kepulauan Seribu. Dalam rangka persiapan pelaksanaan kampanye dan perjalanan menuju Kepulauan Seribu, Selasa (25/3), rombongan DPD Partai Demokrat DKI disambut pawai perahu oleh masyarakat setempat.

“Rencananya, kampanye ketiga akan digelar di Pulau Kelapa, Kepulauan Seribu,” kata Humas Tim Pemenangan Pileg DPD Partai Demokrat Jakarta Anis Fauzan di Jakarta, Selasa.

Anis Fauzan mengatakan, masyarakat Kepuluan Seribu sangat antusias guna mengikuti kampanye Partai Demokrat, menjelang Pileg 9 April mendatang. Antusiasme masyarakat itu tampak dari maraknya bendera dan atribut Partai Demokrat yang dipasang di perahu-perahu milik masyarakat.

“Pada kampanye besok, selain Ketua DPD Partai Demokrat DKI, juga akan dihadiri sejumlah juru kampanye, termasuk para caleg Partai Demokrat,” tandasnya.

Sementara, Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Nachrowi Ramli mengatakan, partainya tetap akan menargetkan meraih suara terbanyak di wilayah DKI pada Pileg mendatang. Termasuk, meraih dukungan suara dari para pemilih di Kepulauan Seribu.

“Kami tetap menargetkan untuk meraih suara terbanyak pada Pileg mendatang di wilayah DKI,” ujarnya. (TeamPD/Gs)

DPD-Partai Demokrat Hadirkan Endriartono Sutarto Sebagai Jurkam

Jakarta - Partai Demokrat akan menghadirkan salah satu peserta Konvensi calon Presiden yang juga mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Endriartono Sutarto sebagai juru kampanye (jurkam) dalam kampanye akbar di Kota Banda Aceh, Rabu (26/3).

“Kampanye akbar ini digelar di pelataran parkir Stadion Lampineung Banda Aceh, Rabu,” kata Kepala Divisi Informasi dan Komunikasi Kampanye Partai Demokrat Aceh Arif Fadillah di Banda Aceh, Selasa.

Selain menghadirkan juru kampanye nasional, kata dia, kampanye akbar tersebut juga menghadirkan juru kampanye lokal, di antaranya dari kalangan calon legislatif.

Arif Fadillah menyebutkan kampanye akbar tersebut menghadirkan sekitar 7.000 massa dari Aceh Besar dan Banda Aceh serta dari sejumlah kabupaten/kota di Provinsi Aceh.

“Selain massa dari kader dan simpatisan, kampanye akbar ini juga mengikutsertakan massa dari calon legislatif atau caleg Partai Demokrat. Setiap caleg diwajibkan membawa massa 25 orang,” sebut Arif Fadillah.

Dalam kampanye akbar tersebut, kata dia, Partai Demokrat akan memperkenalkan para caleg DPR RI, DPR Aceh daerah pemilihan Aceh satu meliputi Aceh Besar, Kota Banda Aceh, dan Kota Sabang serta pada caleg DPRK Banda Aceh.

Arif Fadillah yang juga caleg DPRK Banda Aceh menyebutkan, selain memperkenalkan pada caleg, kampanye akbar ini juga sebagai ajang penyampaian visi dan misi serta program kerja Partai Demokrat.

“Kampanye akbar ini juga diselingi hiburan artis ternama. Kami mengundang seluruh masyarakat Aceh untuk menghadiri dan menyukseskan kampanye akbar Partai Demokrat,” kata Arif Fadillah. (TeamPD/Gs)

Indonesia Patut Bangga Berhasil Jalankan Transisi Demokrasi

Brebes, Jawa Tengah - Sebuah negara bisa disebut berhasil melalui transisi demokrasi jika sudah berhasil menjalankan tiga-empat kali pemilihan umum (pemilu) secara damai dan demokratis. Indonesia patut bangga jika hal itu terjadi karena tak banyak negara mengalaminya.

Presiden SBY mengatakan hal ini saat bertemu dengan pemimpin media lokal di Hotel Dedy Jaya, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Selasa (25/3) siang. SBY bertemu para pemimpin media lokal ini dalam kapasitas sebagai presiden dan berharap pertemuan ini membawa kebaikan bagi rakyat Indonesia.

“Tanpa menghilangkan suasana kompetisi diantara partai-partai politik yang mengikuti Pemilihan Umum Legislatif tahun 2014 ini, secara nasional bisa dikatakan kampanye pemilu berjalan dengan dama, tertib, dan lancar,” kata Presiden SBY.

Kampanye pemilu 2014 sampai sejauh ini berjalan damai, tertib, dan lancar. Presiden SBY berharap pada pelaksanaan pemilu legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) situasi damai dan demokratis ini terus terjaga. Berkaca pada Pileg serta Pilpres dua kali sebelumnya, tahun 2004 dan 2009, Presiden berharap tahun ini pemilu legislatif dan pilpres juga dapat berjalan damai dan demokratis.

“Sebuah negara yang mengalami transisi demokrasi, yang sedang mengkonsolidasikan demokrasinya, kalau pemilu sudah berjalan 3-4 kali berjalan damai dan demokrasi, boleh dikata transisi demokrasi itu berhasil,” ujar Presiden yang mengaku sebagai ‘veteran pemilu’ karena sudah tidak mungkin mencalonkan diri lagi.

Jika bangsa Indonesia kembali mengukir sejarah pemilu 2014 ini berjalan baik, maka mestinya pemilu 2019 juga tidak ada masalah berarti. Jika hal igtu terjadi, maka Indonesia bisa dibilang sukses menjalani transisi demokrasi.

“Kalau 2019 juga baik, alhamdulillah kita boleh bangga karena tidak banyak negara yang melalui transisi demokrasi berjalan baik,” SBY menjelaskan.

Jika hal itu terjadi, Indonesia patut berbangga. Banyak negara lain yang gagal dalam proses transisi demokrasi tersebut.

Dalam kesempatan ini, Presiden SBY juga memberikan buku Selalu Ada Pilihan kepada para pemimpin media setempat. Sejumlah pemimpin media lokal yang hadir, antara lain, Pemred Radar Tegal Muh Abduh, Wapemred Radar Tegal Wawan Setiawan, Koordinator Biro Tegal Suara Merdeka Dwi Ariadi, Pemred Satelit Post Tegal Amin Nurrokhman, pemilik Nirmala FM Hartono , Direktur Rama FM Teguh Tetuko Ariyanto, dan Direktur CBS Slawi Wawan Ikhwanto.

Sedangkan Presiden SBY didampingi oleh, Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha, Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Politik Daniel Sparingga, dan Staf Khusus Presiden bidang Publikasi dan Dokumentasi Yani Basuki. (TeamPD/Gs)

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Telah Tandatangani Perpres Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial

Jakarta - Atas dasar pertimbangan, bahwa pada konflik sosial, perempuan dan anak cenderung lebih rentan terhadap bentuk-bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual, serta belum optimalnya perlindungan dan pemberdayaan untuk perempuan dan anak dalam konflik tersebut, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 7 Maret 2014 lalu, telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial.

“Perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik bertujuan untuk melindungi, menghormati, dan menjamin hak asasi perempuan dan anak dalam penanganan konflik,” bunyi Pasal 2 Perpres tersebut.

Perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik itu dilaksanakan oleh: a. Kementerian/lembaga terkait sesuai dengan kewenangannya; dan b. Pemerintah daerah dengan melakukan upaya pencegahan untuk menghindari perempuan dan anak dari dampak situasi dan peristiwa konflik.

Upaya pencegahan itu dilakukan di antaranya dengan: a. Meningkatkan peran unit pelayanan perempuan dan anak untuk memberikan perlindungan perempuan dan anak dalam konflik; b. Mengadakan pelatihan dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam konflik; dan c. Memfasilitasi penambahan penyediaan ruang publik/ruang terbuka hijau kota untuk perempuan dan anak.

Termasuk dalam upaya pencegahan itu adalah upaya penyelamatan dan perlindungan terhadap: a. Perempuan dan anak agar tidak mengalami kekerasan, dan b. Pembela hak asasi perempuan.

Adapun pelayanan khusus terhadap anak dalam konflik meliputi: a. Pengasuhan; b. Sarana bermain anak yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan; dan c. Rekreasi.

Melalui Perpres ini, Presiden SBY menegaskan, kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya memberdayakan perempuan dan anak dalam konflik sosial.

Pemberdayaan perempuan itu meliputi: a. Meningkatkan ketahanan hidup; b. Meningkatkan usaha ekonomi; dan c. Meningkatkan partisipasi perempuan sebagai pembangun, penengah dan perunding perdamaian.

“Meningkatkan ketahanan hidup sebagaimana dimaksud dilakukan dengan memberikan bimbingan dan pendampingan untuk penguatan mental spiritual,” bunyi Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 ini.

Adapun pemberdayaan anak dalam konflik dimaksud meliputi upaya untuk meningkatkan pemahaman terhadap anak untuk tidak melakukan kekerasan dengan melaksanakan pendidikan damai dan keadilan gender.

Tim Koordinasi

Guna mengefektifkan perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik, melalui Perpres No. 18/2014 itu, juga disusun rencana aksi nasional perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik. Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana aksi nasional sebagaimana dimaksud akan diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Perpres ini juga menegaskan, untuk melaksanakan perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik di tingkat pusat dibentuk Tim Koordinasi Pusat, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua: Menko Kesejahteraan Rakyat;

Wakil Ketua: Menko Polhukam;

Ketua Harian/Anggota: Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

Anggota: 1. Mendagri; 2. Menteri Pertahanan; 3. Menteri Agama; 4. Menteri Hukum dan HAM; 5. Mendikbud; 6. Menteri Kesehatan; 7. Menteri Sosial; 8. Menakertrans; 9. Menteri Perdagangan; 10. Menkominfo; 11. Menkop UKM; 12. Menteri Perumahan Rakyat; 13. Menteri PDT; 14. Menteri Pekerjaan Umum; 15. Kapolri; 16. Jaksa Agung; dan 17. Panglima TNI.

Tugas Tim Koordinasi Pusat adalah: a. Melakukan koordinasi pelaksanaan program perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik; b. Melakukan advokasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Presiden.

“Tim Koordinasi Pusat melaksanakan rapat koordinasi pelaksanaan program kegiatan perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam penanganan konflik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan,” bunyi Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 itu.

Dalam pelaksanaan tugas, Tim Koordinasi Pusat dibantu oleh kelompok kerja perlindungan dan pemberdayaan anak dalam konflik. Kelompok kerja ini merupakan wakil-wakil dari unsur pemerintah, organisasi kemasyarakatan, profesi, LSM, dan peneliti/akademisi.

Adapun di tingkat provinsi, gubernur bisa membentuk kelompok kerja perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak, yang bertugas melakukan koordinasi pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik di tingkat provinsi.

Kelompok kerja di tingkat provinsi itu terdiri atas unsur dinas terkait, instansi vertikal, penegak hukum, organisasi masyarakat, LSM, peneliti/akademisi, dan para tokoh agama, adat, masyarakat, dan penggiat perdamaian provinsi.

“Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik di masing-masing kementerian/lembaga, dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja negara masing-masing kementerian/lembaga,” bunyi Pasal 28 Ayat (1) Perpres ini.

Adapun pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik di tingkat provinsi, dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, sementara di tingkat kabupaten/kota dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.

“Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 29 Perpres yang diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin pada 11 Maret 2014 itu. (TeamPD/Gs) 

Pemerintah RI Sudah Lakukan Semua Cara Bebaskan Satinah

Jakarta - Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlidungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Gatot Abdullah Mansyur menegaskan, Pemerintah RI yang dipimpin Presiden Susilo  Bambang Yudhoyono (SBY) telah memaksimalkan upaya penyelamatan Satinah binti Jumadi Ahmad Rabin (40 tahun), tenaga kerja Indonesia (TKI) asal Dusun Mruten Wetan RT 02 RW 03, Desa Kalisidi, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, dari eksekusi hukuman mati terkait kasus pembunuhan yang pernah dilakukannya.

“Ini proses yang panjang dan kami telah melakukan seluruh cara,” kata Gatot dalam konperensi pers bersama Wakil Menteri Luar Negeri Wardana, Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kemenlu Tatang Boedie Utama Razak, dan mantan Ketua Satgas TKI/WNI Terancam Hukuman Mati Di Luar Negeri Maftuh Masyuni, di kantor Kemlu, Jakarta, Senin (24/3) siang.

Gatot yang sebelumnya menjabat sebagai Dubes RI untuk Arab Saudi itu menguraikan, upaya pemerintah yang telah dilakukan untuk membebaskan Satinah itu di antaranya dengan pendampingan dan bantuan hukum sejak kasus mulai disidangkan. Selain itu, juga upaya diplomatik, dimana pemerintah secara resmi telah meminta bantuan Kerajaan Arab Saudi, agar menurunkan hukuman Satinah sehingga bisa bebas asal mendapat maaf dari keluarga korban.

Ditambahkan Gatot, pada Februari 2014 lalu, ia mengantarkan sendiri surat yang ditulis oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada Raja Arab Saudi agar menyampaikan kepada keluarga majikan Satinah unutk menurunkan nilai diyat.

Sebelumnya, keluarga korban semula meminta diyat kepada Satinah senilai 15 juta riyal atau setara Rp 45 miliar. Namun,  dengan berbagai upaya pendekatan pemerintah  kepada keluarga korban maupun upaya diplomasi, diyat itu turun menjadi 10 juta riyal, dan sekarang menjadi 7 juta riyal.

“Kami mencoba terus mendampingi dan melakukan tawar-menawar agar nilainya dikurangi sesuai kemampuan,” ungkap Gatot.

Melengkapi upaya tersebut, lanjut Gatot, Pemerintah juga telah memfasilitasi anak kandung Satinah, Nur Afriana, dan kakak kandung Satinah, Paeri Al Feri, bertemu dengan Satinah di Penjara Buraidah, Arab Saudi, sebanyak tiga kali.

Kehadiran Nur Afriana dan Paeri Al Feri di Arab Saudi itu, kata Gatot, selain untuk menjenguk Satinah, juga untuk melakukan upaya-upaya guna membebaskan Satinah dari eksekusi hukuman mati. “Salah satunya adalah dengan menuliskan surat pribadi dari anak kandung Satinah yang ditujukan kepada ahli waris korban, guna mengetuk hati keluarga korban agar bersedia memaafkan atas perbuatan salah dan khilaf yang dilakukan ibunya,” kata Gatot yang saat itu ikut mendampingi anak Satinah menjenguk ibunya di Penjara Buraidah.

Gatot menambahkan, Pemerintah – dalam hal ini BNP2TKI bersama Kementerian dan Lembaga terkait pelayanan TKI lainnnya – kini juga tengah mengupayakan secara maksimal agar tak ada lagi TKI/WNI yang mendapat hukuman pancung.

Terkait penerapan hukum pancung di Arab Saudi itu, Kepala BNP2TKI menegaskan, bahwa hukuman itu memang tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Namun Pemerintah RI terus berupaya, agar kasus pemancungan yang dialami TKI Ruyati jangan sampai terulang dikarenakan tidak adanya pemberitahuan terlebih dulu baik kepada keluarga TKI maupun kepada Pemerintah RI melalui perwakilan di luar negeri (KBRI maupun KJRI). (TeamPD/Gs)

Penjaga Kios Makanan Itu Kaget Ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Memintanya Melanjutkan Sekolah

Brebes, Jawa Tengah - Nur Aini, seorang penjaga kios makanan berusia 17 tahun, kaget saat kiosnya didatangi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Negara Hj. Ani Bambang Yudhoyono. Ia sedang menunggui kiosnya yang berada di area Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Bumi Ayu, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, ketika SBY dan Ibu Ani mendatanginya, Senin (25/3) pukul 10.00 WIB.

Perempuan berkerudung itu ternyata hanya lulus sampai tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) karena tak punya biaya untuk melanjutkan sekolah. Nur Aini terpaksa putus sekolah karena harus bekerja untuk mengidupi diri dan keluarganya.

Mendengar cerita tersebut, SBY pun meminta Nur Aini tetap bersekolah. Presiden SBY langsung meminta kepada Mendikbud Mohammad Nuh, yang menyertai kunjungan ini, untuk mengurus keperluan sekolah Nur Aini. Presiden juga meminta Mendikbud mencatat nomor kontak Nur Aini agar dapat kerkomunikasi langsung nanti. Kepada Nur Aini, SBY juga meminta untuk tidak segan-segan menghubungi Mendikbud untuk merealisasikan janji meneruskan sekolahnya.

Presiden SBY dan rombongan singgah di area peristirahatan (rest area) SPBU di Kecamatan Bumi Ayu dalam perjalanan dari Purwokerto ke Brebes. Di bawah hujan rintik-rintik, rombongan berhenti untuk mengisi bahan bakar. Pada saat itulah SBY dan Ibu Ani turun dari mobil dan melihat-lihat kios-kios yang menjual aneka makanan bagi para pengunjung yang sedang beristirahat.

Hari ini, SBY dan Ibu Ani meneruskan kunjungannya ke Kabupaten Brebes, setelah kemarin dari Yogyakarta dan semalam menginap di Purwokerto. Terlihat mendampingi SBY, antara lain, Mensesneg Sudi Silalahi, Seskab Dipo Alam, dan Mendikbud Mohammad Nuh. (TeamPD/Gs)

Presiden SBY Sampaikan Dukacita Pada Keluarga Penumpang MH 370

Jakarta - Pengumuman Perdana Menteri (PM) Malaysia Najib Razak, di Kuala Lumpur, Senin (24/3),  yang menyampaikan, bahwa pesawat Malaysia Airlines dengan nomor penerbangan MH370 rute Kuala Lumpur-Beijing yang hilang sejak 8 Maret lalu, dipastikan berakhir/jatuh di Samudra Hindia disambut kesedihan mendalam oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Melalui akun twitter pribadinya @SBYudhoyono yang diunggahnya Senin (24/3) malam, Presiden SBY menulis, “Indonesia berdukacita atas tragedi yang menimpa pesawat MH370. Semoga keluarga yang ditinggalkan, tabah.”

Presiden SBY juga menyampaikan dukacita yang mendalam khususnya bagi keluarga 7 penumpang MH370  asal Indonesia. Ketujuh penumpang asal Indonesia itu adalah: Firman Siregar (25 tahun), Lo Sugianto (47), Indra Suria Tanurisam (57), Chynthya Tio Vinny (47) dan Willy Surijanto Wang (53) serta Ferry Indra Suadaya dan Suadaya Herryindra, masing-masing berusia 42 dan 35 tahun.

Kepada bangsa Malaysia dan PM Najib Razak, Presiden SBY juga menyampaikan dukacita atas tragedi MH370, yang dipastikan tidak ada penumpang pesawat di dalamnya yang selamat.

”To the government and people of Malaysia, please accept our heartfelt sympathy for this tragic circumstances,” tulis Presiden SBY dalam akun twitter pribadinya @SBYudhoyono itu. (TeamPD/Gs)

Nikmatnya Mengudap Durian di Pinggir Jalan Purworejo

Purworejo, Jateng - Dalam perjalanan Yogyakarta-Purwokerto, mobil yang membawa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Negara Ani Yudhoyono mendadak berhenti di Jalan Yogya Km 12 Desa Bagelen, Kecamatan Bagelen, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Senin (24/3) sore. Ada apa?

Rupanya di kiri kanan jalan banyak terdapat penjual durian. SBY dan Ibu Ani yang dikenal sebagai penggemar buah-buahan beraroma kuat dan khas tersebut turun dari mobil.

Pemilik kios durian pun senang mendapat rezeki mendadak.

“Pak SBY datang tentunya kita di sini semua kebagian rezeki. Duren laku. Saya senang sekali Pak SBY berkenan mampir ke kios kami. Mudah-mudahan dengan begini ke depannya kita diberi rezeki dan halal,” ujar Sunarti, 40 tahun, salah seorang pedagang.

Warga setempat heboh dengan kedatangan SBY dan Ibu Ani yang tak disangka-sangka ini. Anak-anak berebutan menyalami SBY, para bapak dan ibu mengambil kesempatan untuk berfoto bersama Presiden.

Presiden dan Ibu Negara menyantap durian khas Purworejo yang diambil dari Gunung Somongari. SBY mengajak warga untuk ikut menyantap bersama. Sambil sibuk mengabadikan momen langka tersebut, warga setempat asyik menyantap durian.

“Biar adil, diambili semua,” ujar SBY rombongan dan warga setempat.

Sunardi saat ditanya mengenai sosok Presiden yang baru saja menghampiri kiosnya, dengan mantap menyebutkan bahwa SBY adalah sosok negarawan yang sangat kharismatik. Ia juga menyampaikan harapan untuk penggati Presiden SBY nanti.

“Untuk pengganti Pak SBY bisa menjalankan program-program Pak SBY yang belum terealisasi,” kata pria berkaus merah ini.

Sekitar 15 menit, SBY dan Ibu Ani menyantap durian. Setelah sekali lagi menyapa warga yang tak henti mengelilingi Presiden dan Ibu Negara, perjalanan darat menuju kota Purwokerto pun dilanjutkan.

Nikmatnya mengudap durian di pinggir jalan. Mensesneg Sudi Silalahi, Seskab Dipo, Mendikbud Mohammad Nuh, dan Menpora Roy Suryo ikut menikmati durian khas Purworejo. (www.demokrat.or.id/TeamPD/Gs)