Presiden SBY Tegaskan Lahirnya UU Desa Didasari Pemikiran Negara Maju Harus Dimulai dari Desa

Yogyakarta - Apa yang mendasari keluarnya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa? Presiden Susilo Bambang Yudhoyono punya cerita. Cerita tersebut dibagikan kepada peserta Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II dan Seminar Nasional Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) di Jogja Expo Center, Yogyakarta, Senin (24/3) siang.

Sejak 2004, Presiden SBY sering blusukan ke desa dan kelurahan untuk bertemu sekaligus mengamati kehidupan nyata di desa.

“Saya mengambil kesimpulan bahwa kalau negara ingin maju bukan hanya provinsi, kota, dan kabupaten yang maju, tetapi kecamatan dan desa-desa di seluruh Indonesia haruslah makin maju,” kata SBY.

“Yang diperlukan adalah sebuah undang-undang, kebijakan, solusi untuk memungkinkan makin ke depan desa itu makin maju dan sejahtera,” Presiden menambahkan.

Didasari semangat itulah lahir UU Desa tersebut.

Cerita tersebut sekaligus menyambut keingingan Ketua DPP Apdesi Suhardi MY  dalam sambutannya pada pembukaan Rakernas II Apdesi. Suhardi menyampaikan terima kasih kepada Presiden SBY atas disahkannya UU No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan UU No.6 tahun 2014 tentang Desa.

“Sesuai janji Bapak Presiden beberapa tahun lalu, dengan disahkan undang-undang tersebut kami harapkan keberpihakan kepada desa lebih maksimal agar menjadi kebangkitan ekonomi masyarakat di tingkat desa,” ujar Suhardi.

Suhardi berharap agar anggaran desa dapat dialokasikan melalui APBN atau APBN-P 2015. Peraturan Pemerintah tentang UU Desa juga seyogyanya segera diselesaikan.

Presiden SBY menjelaskan, pemerintah terus meningkatkan ekonomi, penerimaan negara, pembelanjaan pemerintah dan pembangunan. Sejumlah kebijakan dan program aksi telah ditetapkan untuk meningkatkan perekonomian desa. Ada banyak program prorakyat telah digulirkan, seperti Beras untuk Rakyat Miskin (Raskin), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), beasiswa untuk siswa miskin, Jamkesnas dan sekarang BPJS, KUR, PNPM Perdesaan.

“Itu kebijakan dan program pemerintah yang kita berlakukan selama ini agar desa semakin baik,” kata SBY.

Dalam kesempatan ini, Presiden juga menyaksikan penyerahan Plakat Apdesi Award oleh Ketua DPP Apdesi kepada Bupati/Walikota yang memberikan perhatian lebih terhadap pembangunan Desa dan Kemasyarakatan. Para penerima penghargaan, antara lain, Bupati Paser, Bupati Cianjur, Bupati Bantul, Bupati Semarang, Walikota Banda Aceh, Bupati Kendal, Bupati Grobongan, Bupati Blora, dan Bupati Gunung Kidul.

Rakernas dan seminar nasional ini mengangkat tema Dari Desa untuk Indonesia. Kegiatan ini bertujuan memantapkan pemahaman kepala desa atau pemerintah desa selaku garda terdepan pembangunan masyarakat di pedesaan. Hadir sekitar 3.000 peserta dari Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Apdesi dan kepala desa se-Jawa.

Turut hadir Menko Polhukam Djoko Suyanto, Mensesneg Sudi Silalahi, Mendagri Gamawan Fauzi, Seskab Dipo Alam, dan Gubernur DIY Sultan Hamengkubuwono X.  (www.demokrat.or.id/TeamPD/Gs)