Setiap Negara Perlu Miliki Kekuatan Pertahanan yang Cukup

Surabaya - Setiap negara memerlukan kekuatan pertahanan yang cukup. Demikian juga dengan Indonesia. “Saya tidak percaya dan saya kurang setuju jika ada yang mengatakan dunia masa kini tidak lagi memerlukan kekuatan pertahanan. Katanya dunia akan lebih damai, demokrasi akan hadir dimana-mana, dan setiap konflik dapat diselesaikan secara damai. I do not believe it,” ujar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Penegasan tersebut disampaikan Presiden SBY selaku Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) pada Sidang KKIP 2014, di Lounge Majapahit, Markas Komando Armada Republik Indonesia Kawasan Timur, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (12/3) siang.

Meskipun tidak lagi menganut geopolitik pasca perang dunia kedua dan tidak lagi hidup dalam suasana perang dingin, menurut Presiden SBY, sebagai negara yang berdaulat Indonesia memerlukan kekuatan pertahanan yang tangguh.

“Hari ini kita melihat hasil modernisasi dan pembangunan kekuatan matra laut. Beberapa saat yang lalu, kita juga saksikan hal yang sama di jajaran TNI AU dan insya Allah dalam waktu dekat, akan kita lihat secara langsung apa yang dilakukan oleh TNI AD,” Presiden menambahkan.

Sebelumnya, di berbagai kesempatan, Presiden SBY telah menyampaikan bahwa Indonesia sudah cukup lama tidak meningkatkan kemampuan alutsista serta melakukan modernisasi kekuatan pertahanan, antara lain, 15 tahun silam ketika Indonesia mengalami krisis. Indonesia juga tidak cukup melakukan langkah-langkah modernisasi karena krisis ekonomi yang dalam. “Kita tidak memiliki resources, sumber finansial untuk lakukan modernisasi dan pembangunan kekuatan,” tutur SBY.

“Alhamdulillah, justru pada saat ekonomi global mengalami gejolak dan krisis, ekonomi Indonesia tumbuh positif bahkan tergolong tinggi diantara negara-negara G20 dan akhirnya dengan ijin Allah SWT, kita bisa melakukan modernisasi kekuatan dan peningkatan, serta penambahan alutsista dan sekaligus pembangunan kekuatan dan peningkatan profesionalitas jajaran kepolisian kita,” SBY menjelaskan.

Sidang Komite Kebijakan Industri Pertahanan ini merupakan sidang perdana KKIP dengan keanggotaan sesuai UU No.16 tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. Pada sidang perdana ini, Presiden SBY mendengarkan laporan dari Menhan Purnomo Yusgiantoro mengenai hal yang sedang dan akan dilakukan KKIP dalam rangka pengembangan industri pertahanan.

“Tujuan dilaksanakannya pertemuan ini sangat penting, agar kita bisa merencanakan, mengembangkan kebijakan, dan kemudian disertai dengan implementasi kebijakan untuk kepentingan industri pertahanan secara khusus, dan untuk kepentingan pertahanan kita secara umum,” terang SBY.

Hadir pada pertemuan ini, antara lain, Menhan Purnomo Yusgiantoro, Mendikbud M. Nuh, Menteri BUMN Dahlan Iskan, Menteri PU Djoko Kirmanto, Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana, Menkominfo Tifatul Sembiring, Menteri Perindustrian MS Hidayat, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, Seskab Dipo Alam, Panglima TNI Jenderal Moeldoko, KASAL Laksamana Marsetio, Ketua KEN Chairul Tandjung, Wakil Menteri Agama Nazarudin Umar, dan Gubernur Jawa Timur Soekarwo.