Dialog Rakyat untuk Bangsa, Presiden SBY Tempatkan Perekonomian Rakyat sebagai Strategi Pembangunan

Jakarta - Ketua Fraksi Partai Demokrat (FPD) MPR-RI Dr Ir Mohammad Jafar Hafsah menegaskan, konsep pembangunan Indonesia yang disusun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menempatkan perekonomian rakyat sebagai strategi pembangunan. Presiden saat ini memang paling berperan menentukan arah pembangunan karena MPR-RI tidak lagi menyusun miliki Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Penegasan tersebut disampaikan Jafar Hafsah dalam diskusi rakyat “Demokrasi Kita: Dialog Rakyat untuk Bangsa” yang mengangkat topik “Membangun UMKM Sebagai Usaha Strategis Penguatan Ekonomi nasional”di Sekretariat   Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP-PD) lantai 1,  Graha Kramat 7, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat,  Jumat, 7 Maret 2014. Diskusi, yang digelar hampir setiap hari usai makan siang tersebut, selain menampilkan Jafar Hafsah, juga dua pembicara yakni   Dr Berly Marwardaya (Dosen FE UI) dan Dr Upik Ruslina Wasrin (Dosen FE IPB/Mantan Direktur PT Sang Hyang Seri). Acara dipandu moderator Teguh Iman Perdana.

SBY menempatkan perekonomian rakyat sebagai strategi pembangunan karena UUD 1945 sudah mengatur secara tegas  dalam pasal 33.
“Jadi konsep pembangunan memang bertujuan, kemakmuran, kesejahteraan, dan keadilan. Itulah tujuan kita merdeka.
Termasuk dengan membangun UMKM ((Usaha Mikro Kecil dan Menengah) sebagai usaha strategis penguatan ekonomi nasional,” kata Jafar Hafsah. Upik Ruslina Wasrin  dalam pemaparannya, menjelaskan kepedulian BUMN (badan Usaha Milik Negara) untuk membina UMKM sangat nyata. Programnya, antara lain, PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan). Sasaran utamanya adalah membantu Pemerintahan SBY memerangi kemiskinan. 

Ada 4 komponen yang dibantu, yakni: pertama mereka  yang sama sekali yang tidak berdaya, kedua kelompok yang masih bisa diberdayakan untuk menanggulangi kemiskinannya, ketiga kelompok yang mempunyai peluang untuk kegiatan usah ekonnomi dan keempat kelompok yang sudah tidak perlu lagi dibantu sarana dan prasarananya.

Program PKBL merupakan amanah peraturan pemerintah untuk BUMN maupun persero. Menjadi kewajiban bagi kedua lembaga melakukan pembinaan terhadap usaha kecil dan pemberdayaan masyarakat. Juga membantu kondisi masyarakat tidak mampu. Sedanghkan PK (program kemitraan) untuk membantu kemampuan ekonomi usaha masyarakat tidak mampu.  Dengan program ini diharapkan masyarakat memiliki kemampuan bisnis.

Berly Marwardaya menyatakan, koperasi harus jadi soko guru di Indonesia. Untuk mengembangkan UMKM diperlukan koperasi simpan pinjam agar pengusha kecil dan menengah bisa meningkat dan maju bahkan jadi pengusaha besar. Persoalan modal juga bukan masalah karena sekarang sudah banyak bank yang menyalurkan dana  untuk usaha.

Acara “Demokrasi Kita: Dialog Rakyat untuk Bangsa”  mendapat sambutan hangat dari para kader, dan diliput puluhan  jurnalis. Hadir dalam dialog itu, para Pengurus Harian DPP-PD, para Anggota FPD-DPR-RI, Pimpinan Direktorat Eksekutif DPP-PD, serta kader dan simpatisan Partai Demokrat. (www.demokrat.or.id/TeamPD/Gs)