TNI-Polri Wajib Beli Alutsista Produksi Dalam Negeri

Surabaya - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyeru kepada seluruh jajaran TNI agar mendukung produksi industri pertahanan dalam negeri. Dengan semangat kemandirian ini harus diupayakan industri pertahanan yang kuat, kompetitif, dan tidak boleh kalah dari industri pertahanan negara sahabat.

“Wajib hukumnya TNI Polri membeli alat dari produk Indonesia sendiri. Jika belum bisa bikin sendiri, kita harus joint product, join research, innovation and development, dan joint investment. Jadilah industri pertahanan yang kompetitif. Dengan demikian bisa kita gunakan untuk kita sendiri dan bahkan untuk negara lain” tegas Presiden SBY di hadapan peserta sidang Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP), di Lounge Majapahit, Markas Komando Armada RI Kawasan Timur, Surabaya, Jatim, Rabu (12/3) siang.

Bagi Kepala Negara, industri strategis dan industri pertahanan, baik itu milik negara maupun milik swasta benar-benar menjadi tuan rumah di negerinya sendiri dan bisa berkontribusi secara nyata untuk pembangunan kekuatan pertahanan utamanya untuk alutsista, perlengkapan, dan peralatan militer.

“Insya Allah anggaran pertahanan RI akan makin besar, karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara juga makin besar. Setelah anggaran dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain, tentu ada porsi yang lebih besar untuk dialokasikan bagi pembangunan kekuatan pertahanan dan alutsista kita. Pesan saya adalah semua harus berangkat dari kebijakan yang benar, rencana yang tepat, dan alokasi anggaran yang tepat pula. Mari kita pastikan ekonomi kita makin kuat, dengan demikian bisa bangun kekuatan pertahanan yang juga makin kuat,” pesan Presiden SBY.

Presiden SBY mengimbau bangsa Indonesia untuk tetap bersatu. “Saya kurang senang, setelah kita punya policy, punya rencana, punya uang, dan mau membeli sesuatu diganggu dengan urusan-urusan yang tidak sepatutnya. Apakah urusan politik ataupun urusan yang lain. Kalau urusan menjaga kedaulatan negara dan mempertahankan keutuhan wilayah, we are one, Merah Putih,” tegasnya.

Sebelum mengakhiri masa baktinya sebagai Presiden pada 20 Oktober 2014, insya Allah Presiden SBY akan mengambil keputusan penting, bagaimana keberlanjutan pembangunan kekuatan, kebijakan, dan pertahanan Indonesia, termasuk kebijakan industri pertahanan yang bisa dilanjutkan.

“Presiden baru dan pemerintahan baru tentu memiliki kewenangan untuk melakukan perubahan, namun saya ingin membantu beliau dan pemerintahan berikutnya bahwa Indonesia punya policy, plan, intention yang bagus untuk meningkatkan kekuatan pertahanannya,” ungkap SBY.

Dalam kurun waktu 2010-2013, KKIP tercatat telah merumuskan berbagai kebijakan nasional yang bersifat strategis di bidang Industri Pertahanan. Terkait strategi mewujudukan kemandirian pertahanan, telah disusun pula master plan pembangunan industri pertahanan yang mencakup dua target utama yaitu alutsista dan industri pertahanan.

Target alutsista yang akan dicapai adalah alutsista yang memiliki mobilitas tinggi dan daya pukul, sedangkan target industri pertahanan yang akan dicapai adalah terwujudnya kemampuan memenuhi permintaan pasar dalam negeri, kemampuan bersaing di pasar internasional serta kemampuan mendukung pertumbuhan ekonomi.