Jumat, 28 Maret 2014

Kinerja Pemerintahan SBY Membanggakan Bangsa

Medan, Sumatera Utara - Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono menegaskan, kinerja pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sangat positif  bagi bangsa ini.
Politisi muda yang akrab disapa Ibas ini mengingatkan, selama SBY menjabat sebagai Presiden RI telah banyak menorehkan prestasi membanggakan untuk bangsa ini. Sehingga melahirkan banyak penghargaan baik penghargaan nasional maupun internasional. Menjelang akhir pemerintahannya, SBY  juga semakin agresif menunjukan kinerjanya dalam mendorong ekonomi kerakyatan.
“Keberhasilan sebuah bangsa salah satunya merupakan sumbangsih besar dari seorang pemimpin bangsa. Dalam hal ini, Pak SBY telah membuktikan bahwa dengan kepemimpinannya, rakyat semakin bergerak maju,” kata Ibas di sela-sela Kampanye Akbar Partai Demokrat di Medan, Sumatera Utara, Jumat (28/3/2014).
Begitu pula terhadap sistem demokrasi yang diterapkannya, Ibas memaparkan, semua elemen bangsa dapat menikmatinya dengan kebebasan berpendapat. Tentu harapan semua penduduk dan Rakyat Indonesia adalah agar keberhasilan politik SBY sebagai Presiden Republik Indonesia yang usianya kurang dari 1  tahun lagi menjadikan Indonesia lebih kuat, mandiri dan bermartabat.
Tak hanya itu, Ibas pun menambahkan bahwa perkembangan kedaulatan negara pun sangat dijaga Pemerintahan SBY dengan penguatan pertahanan dan keamanan Indonesia.
“Modernisasi alutsista dan kesejahteraan TNI/Polri terus ditingkatkan. Dengan begitu, bangsa kita semakin mandiri dalam mengemban tugas keutuhan wilayah NKRI,” Ibas menyampaikan.
Ibas juga berkata bahwa demi mencapai pembangunan yang merata, SBY berjuang agar UU Desa segera tercapai.
“Disahkannya UU Desa tidak terlepas dari upaya pemerintah untuk memajukan dan memberdayakan masyarakat pedesaan. Kalau negara ingin maju, bukan hanya provinsi yang maju, namun kabupaten dan kota harus maju, begitu juga kecamatan, tetapi akhirnya desa-desa di seluruh Indonesia haruslah makin maju,” ia menjelaskan.
Ibas kemudian mengajak seluruh kader, simpatisan dan masyarakat untuk bersatu menuju Indonesia makin maju, demokratis dan dihormati dunia. Karena Partai Demokrat akan terus mendengar dan bekerja untuk memperbaiki yang belum baik dan meningkatkan yang sudah baik.

“Mari bersama menentukan pilihan yang tepat. Partai Demokrat siap melanjutkan pembangunan dengan bukti-bukti konkret bukan dengan janji-janji. Untuk itu, saya ingatkan pada 9 April nanti jangan lupa coblos nomor 7 (nomor urut Demokrat dalam pemilu – red),” Ibas mengakhiri pernyataannya. (TeamPD/Gs)

Soal Anggaran Kampanye, SBY: Semuanya Terang Benderang

Medan, Sumatera Utara - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjelaskan sendiri soal anggaran kampanye saat bertemu pemimpin redaksi dan wartawan senior Medan. Presiden menegaskan bahwa semua seusai aturan.
“Semuanya terang benderang. Ini berlaku sejak 2004 ketika Presidennya Ibu Megawati, berlaku juga 2009 saat saya dan Pak Jusuf Kalla. Yang jelas, apa yang diatur dalam undang-undang dan peraturan itulah yang saya taati,” kata Presiden SBY di Hotel JW Marriott, Medan, Sumatera Utara, Jumat (28/3) siang.
Mengenai perangkat yang melekat pada Presiden itu memang dibiayai negara. “Kalau perangkat melekat Presiden itu dibiayai oleh negara, hanya itu. Sisanya pasti tidak menggunakan biaya negara satu rupiah pun,” SBY menegaskan.
Presiden juga telah meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit saat selesai kampanye nanti.
Kemudian, Presiden meski melakukan kampanye namun terus memantau seluruh kejadian di Tanah Air. “Meskipun hari ini saya berkampanye sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tapi hakikatnya saya di mana pun tetap bekerja sebagai Presiden, mengambil keputusan, pekerjaan administrasi juga saya lakukan. Saya memantau apa yang terjadi secara nasional,” SBY menjelaskan.
Kamis (27/3) malam, Presiden SBY menerima laporan dari Kapolri Jenderal Sutarman, yang menjelaskan pelaksanaan kampanye berjalan baik.
“Hangat pasti, memanas iya, saling menyerang. Ya itulah politik. Tapi semua terukur, ada yang keras, tapi menurut saya tidak melebihi kepatutannya. Mudah-mudahan terjaga sampai dengan tanggal 5 April dan 9 April mendatang,” ujar SBY.
Hadir dalam pertemuan ini Muhammad Syahrir (Ketua PWI Sumut), Farianda Putra (Medan Pos), Simon Pramono (LKBN Antara Medan), Teruna Jasa Said (Berita Sore), Prabudi Said (Waspada), Adi Pramono (RRI Medan).
Sementara itu, Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Politik Daniel Sparringa dalam kesempatan terpisah menambahkan bahwa Presiden SBY sangat menghormati undang-undang dan peraturan lain yang terkait dengan akuntabilitas anggaran negara. “Prinsip itu pula yang dipatuhinya untuk menarik garis yang tegas di antara kegiatan yang dibiayai negara dan tidak,” ujar Daniel. (TeamPD/Gs)

Banyak Hal Bisa Terjadi dalam Empat Bulan ke Depan

Medan, Sumatera Utara - Pemilihan presiden (pilpres) 2014 akan lebih seru dibanding 2009. Banyak hal bisa terjadi dalam empat bulan ke depan sampai pelaksanaan pilpres, Juli mendatang.
“Sekarang tidak ada incumbent. Pak Jokowi kalau dilakukan survei sekarang mungkin paling tinggi, setelah itu mungkin ada Pak Prabowo, kemudian yang lain-lain. Tetapi empat bulan itu apa pun dapat terjadi. Politik itu cair dan dinamis,” ujar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Presiden mengatakan hal ini saat bertemu dengan pemimpin redaksi dan wartawan senior Medan, Sumatera Utara, di Hotel JW Marriott, Jumat (28/3) pukul 14.00 WIB. Hadir dalam pertemuan ini Muhammad Syahrir (Ketua PWI Sumut), Farianda Putra (Medan Pos),Simon Pramono (LKBN Antara Medan), Teruna Jasa Said (Berita Sore), Prabudi Said (Waspada), Adi Pramono (RRI Medan).
Menurut Presiden SBY, pemilu 2014 adalah jembatan untuk kesinambungan dari satu generasi ke generasi, pemimpin ke pemimpin yang lain, pemerintah ke pemerintah yang lain, dan wakil rakyat ke wakil rakyat yang lain. Oleh karena itu pemilu harus berlangsung secara damai dan demokratis.
Presiden kembali mengingatkan bahwa pada tahun 2004 dan 2009 Indonesia dapat mengukir sejarah dalam melaksanakan pemilu. SBY berharap pemilu 2014 dapat mendapatkan kesuksesan yang sama.
Indonesia adalah negara yang kompleks, rumit, dan merupakan negara yang betul-betul melaksanakan pemilihan langsung (direct presidential election). “Yang rumit ini kalau bisa bertahan 3-4 kali maka transisi demokrasi kita berhasil, konsolidasi demokrasi kita berhasil,” Presiden menjelaskan.
Oleh karena itu, Kepala Negara mengajak para pemimpin redaksi dan wartawan senior untuk mencapai tujuan besar, yaitu pemilu yang damai, demokratis, dan adil dalam menghasilkan wakil-wakil rakyat dan pemimpin rakyat untuk 5 tahun ke depan menuju Indonesia yang lebih baik.

Hadir mendampingi Presiden SBY dalam pertemuan ini Mensesneg Sudi Silalahi, Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Politik Daniel Sparringa, Staf Khusus Presiden bidang Hubungan Internasional Teuku Faizasyah, dan Staf Khusus Presiden bidang Publikasi dan Dokumentasi Yani Basuki. (TeamPD/Gs)

Pemerintahan SBY Bawa Indonesia Bebas Polio

Jakarta - Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan Indonesia, yang berada dalam Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), sebagai negara bebas polio. WHO menyatakan status ini Kamis (27/3) pada Conference Hall World Health Organization, South-East Asia Regional Office di New Delhi India.
Selain Indonesia WHO juga menyatakan 10 negara Asia Tenggara telah bebas polio, yang berarti virus tersebut hilang dari 80% wilayah dunia. Sebelumnya  Sri Lanka, Maldives dan Bhutan sudah bebas virus tersebut selama lebih 15 tahun.
Dalam laporannya, BBC menyebutkan  India secara resmi mencatat tiga tahun berturut turut tanpa kasus baru polio.
Pernyataan WHO ini merupakan “tonggak sejarah” dalam usaha dunia menghilangkan virus yang mematikan tersebut.
Direktur kawasan Asia Tenggara WHO Dr Poonam Khetrapal mengatakan,  setelah pemberian sertifikat ini bukan berarti Indonesia menghentikan program imonusasi terhadap balita.
“Ini adalah masalah yang sejak lama dihadapi kawasan, tetapi sekarang kita bebas polio”. Meskipun demikian penyakit ini masih  mewabah di Afghanistan, Nigeria dan Pakistan.
Tantangan besar
Direktor Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Kementerian Kesehatan Prof. Tjandra Yoga Aditama menegaskan, walau telah dinyatakan bebas polio, Indonesia masih akan terus melakukan upaya pencegahan.
Tjandra Yoga Aditama menyebut empat langkah pengamanan:
1.  Menjaga dan meningkatkan cakupan imunisasi,
2). Mengubah secara bertahap vaksin polio menjadi B-OPV  dan IPV utk menghilangkan strain hidup,
3). Menjaga Surveilans Acute Flaccid Paralysis (AFP) apada angka 2 %
4). Mengamankan virus polio yang ada di laboratorium.
Meskipun pengumuman ini sangat besar pengaruhnya di dunia, WHO mengakui masih menghadapi tantangan besar sebelum memasuki era dunia bebas polio 2018.
WHO mengingatkan bahwa polio muncul kembali di negara konflik seperti Suriah yang sebelumnya berhasil mengatasinya.
Penyakit ini terutama menimpa anak di bawah lima tahun. Virus menyebar dari makanan dan air beracun yang kemudian dapat memasuki sistem saraf sehingga menyebabkan kelumpuhan pada setiap 200 infeksi.
Asia Tenggara merupakan  kawasan keempat yang dinyatakan bebas polio. Sebelumnya WHO menyatakan bebas polio bagi  Amerika, Pasifik Barat dan Eropa. Sedang Laut Tengah bagian timur dan Afrika masih belum mendapatkan status yang sama.
Sepanjang sejarah pemerintahan, Indonesia telah dengan sungguh-sungguh berusaha membebaskan rakyatnya dari penyakit menular dan mematikan.
* Pada 1959, di masa Presiden Sukarno, pemerintah  memulai Komando Pembasmian Malaria (KOPEM),
* Pada 1974, pada masa pemerintahan Presiden Suharto,  Indonesia dinyatakan bebas Cacar. Delapan tahun kemudian, yaitu pada 1980, dunia dinyatakan bebas Cacar.
* Pada 2014, masa Presiden SBY, Indonesia bebas polio

* Pada 2014, masa  Presiden SBY,  Indonesia telah mendapat pengakuan WHO & UNICEF sebagai negara yang telah berhasil melakukan eliminasi tetanus maternal dan neonatal pada 88,7% Kabupaten/Kota di Indonesia, yang meliputi 97,4% penduduk Indonesia.Pada April – Mei 2014, pemerintah akan melakukan eliminasi di 200 Kabupaten/Kota. (TeamPD/Gs)

Tidak Ada Anggaran Negara untuk Kampanye SBY

Medan, Sumatera Utara - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sangat taat pada aturan. SBY tidak akan menggunakan anggaran negara untuk kepentingan kampanye atau yang tidak dibenarkan oleh undang-undang dan peraturan. Presiden akan mengundang BPK untuk mengaudit.
Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi menegaskam hal ini dalam keterangan pers di Hotel JW Marriott, Medan, Sumatera Utara, Jumat (28/3) pukul 09.30 WIB. Keterangan pers dilakukan untuk menanggapi berita di media massa yang menduga Presiden SBY melanggar peraturan perundang-undangan tentang pemilu.
“Mengenai biaya pesawat dan akomodasi telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Kalau itu harus menggunakan dana kampanye partai, sepenuhnya dana itu yang digunakan. Tidak ada satu rupiah pun anggaran negara yang digunakan untuk kampanye,” ujar Sudi Silalahi.
Untuk memastikan tidak terjadi kesalahan dalam penggunaan anggaran negara, seusai masa kampanye Presiden SBY akan mengundang BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) mengaudit dana kampanye atau dana yang digunakan selama kampanye pemilu agar tidak terjadi kesalahan.
“Pelaksanaan kampanye capres dan cawapres tahun 2004 dan 2009 itu dijadikan rujukan. Presiden mematuhi aturan-aturan tersebut sehingga tidak terjadi kesalahan. Itu semua sudah teraudit,” Sudi menjelaskan.
Mengenai Mesesneg dan Seskab yang menyertai Presiden, Sudi menjelaskan bahwa meski dalam suasana kampanye, tugas-tugas pemerintahan dan kenegaraan baik sebagai Presiden atau Kepala Negara semua tetap berjalan.
“Semua instruksi Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan untuk semua pihak yang memang seharusnya menjalankan tugasnya sesuai bidang masing-masing tetap berjalan,” Sudi menegaskan.
Instruksi-insturksi tersebut disampaikan melalui Mensesneg dan Seskab,. Surat-surat yang harus ditandatangani Presiden pun menjadi prioritas, tidak pernah ada yang terabaikan.
Saat di Lampung, Sudi menambahkan, SBY juga kembali menulis surat untuk Raja Arab Saudi terkait kasus Satinah. “Selama perjalanan beliau, tugas pemerintahan dan kenegaraan berjalan dengan baik. Kita pastikan itu,” Sudi menandaskan.
Pesiden SBY juga akan meninggalkan kampanye jika ada situasi yang mendesak untuk ditangani. Misalnya, saat SBY meninggalkan kampanye di Magelang, Jawa Tengah, untuk mengatasi bencana asap di Riau.

Bahkan saat cuti pun, SBY hanya akan menggunakan sekitar 1 jam untuk kampanye. “Tidak pernah menggunakan seharian, paling satu jam. Saya kira itu lumrah,” ujar Sudi. (TeamPD/Gs)

Durian Lokal Tak Kalah Enak, Presiden SBY Saja Makan…

Medan, Sumatera Utara - Kedatangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Ani Yudhoyono di ‘Ucok Durian’, bukan saja mengagetkan Zainal Abidin, pemilik kedai durian di Jalan KH. Wahid Hasyim, Medan, Sumatera Utara, Kamis (27/3) malam, itu. Bagi Ucok, begitu Zainal akrab dipanggil, kedatangan SBY dan Ibu Ani merupakan promosi ampuh durian lokal khas Medan.
“Presiden saja makan. Durian kita ndak kalah sama durian impor,” kata Ucok, yang masih tak percaya orang nomor satu di Indonesia tiba-tiba datang ke kedainya dan mencicipi durian.
Malam ini, Presiden SBY dan Ibu Ani diam-diam menikmati kuliner khas Medan. Tanpa banyak yang tahu, tiba-tiba mampir ke ‘Ucok Durian’, salah satu kedai durian yang banyak dikunjungi. Mencicipi beberapa polong durian, SBY mengakui durian Medan memang enak.
“Top ini. Duren betul,” ujar SBY yang memang penggemar buah berkulit duri yang tajam itu.
Para pengunjung yang sedang menikmati durian, sontak kaget menyadari ada SBY serta Ibu Ani diantara mereka. Tak ingin kehilangan kesempatan, mereka langsung berebut posisi terdekat dengan Presiden dan Ibu Negara sembari mengabadikan momen istimewa ini dengan kamera ponsel mereka.
Bagi Ucok (42) dan karyawannya, kedatangan SBY juga berarti rejeki karena banyak orang yang kemudian mampir ke kiosnya demi melihat Presiden berbaur dengan masyarakat. “Semoga membawa rezeki buat kami,” ujar Batubara, seorang karyawan ‘Ucok Durian’ berusia 45 tahun.
“Senang dan kaget ternyata Pak SBY mau ke tempat seterbuka ini, penuh dan padat, sama masyarakat juga berbaur, benar-benar nggak sangka,” ujar Nabila, 22 tahun, mahasiswi Universitas Sumatera Utara.

Mensesneg Sudi Silalahi, Seskab Dipo Alam, Menkop dan UKM Syarifudin Hasan, dan Kapolri Jenderal Sutarman turut mengudap durian di kawasan wisata kuliner Medan ini.(TeamPD/Gs) 

Presiden SBY Ini Era Infrastruktur

Deli Serdang, Sumatra Utara - Meningkatnya kelas menengah di Indonesia membuat permintaan terhadap barang dan jasa meningkat pula. Ada keperluan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi, membangun lebih banyak infrastruktur yang diperlukan, termasuk kapasitas transportasi darat, laut, dan udara.
“Ini akan terus terjadi, ini awalan yang baik karena insya Allah pergerakan ekonomi kita akan terus terjadi, dengan cacatan manajemen pemerintahan harus tepat dan pengelolaan perekonomian harus dijalankan dengan baik,” kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Presiden mengatakan hal itu pada bagian lain sambutannya saat meresmikan Bandar Udara Internasional Kualanamu di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Kamis (27/3) siang.
Asia akan mengalami perkembangan pesat. Dalam konteks itu, Indonesia tidak boleh tertinggal. Solusinya? “Konektivitas Indonesia harus kita bangun,” ujar SBY.
Sebelum Indonesia diintegrasikan dengan kawasan Asia maupun global, maka konektivitas domestik harus kita tingkatkan. Dari situlah lahirnya Masterpalan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). “Kita memerlukan masterplan itu bukan sekedar RPJMN, APBN, ataupun RKP tapi kita perlu masterplan yang tajam, hidup, dan dapat diukur kemajuannya,” SBY menjelaskan.
“Ini era kita membikin lebih baik ekonomi Indonesia, membangun lebih banyak infrastuktur, dan mengokohkan konektivitas di seluruh tanah air,” Kepala Negara menegaskan.
Pada kesempatan ini, Presiden kembali mengundang BUMN dan swasta dalam negeri untuk ikut menyuskeskan infrastruktur. Sebelum kita mengundang mitra dari negara sahabat. (TeamPD/Gs)