Berkereta ke Kuala Namu

BMKG: Potensi Terjadinya Tsunami di Indonesia Sudah Berakhir

Jakarta - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan pernyataan berakhirnya potensi tsunami di Indonesia akibat gempa bumi dengan Kekuatan 8 Skala Richter di Chili, Amerika Selatan, Rabu (2/4).

BMKG mengeluarkan pernyataan tersebut melalui akun Twitternya, @infoBMKG, Kamis (3/4) pagi. “Potensi Tsunami Akibat Gempabumi Tanggal 2 April 2014 dengan Kekuatan 8 Skala Richter di Chili Dinyatakan Berakhir untuk Wilayah Indonesia.”

Sebelumnya, Rabu (2/4) BMKG mengeluartkan peringatan dini akan datangnya gelombang tsunami akibat gempa bumi besar berskala 8 SR pada kedalaman 10 km di Pantai Utara Chili atau 240 Barat laut Bombay India pada Rabu (2/4) pukul 06.46 WIB.

BMKG dalam peringatan dini itu menyebutkan “Tinggi potensi tsunami 0 – 0,5 meter, waktu kedatangan tsunami pada Kamis (3/4) pukul 05.11 wib hingga 19.44 Wib.”

Atas keluarnya peringatan dini oleh BMKG, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Syamsul Maarif, memerintahkan agar peringatan dini tersebut disampaikan kepada masyarakat dan Badan Pengendalian Bencana Daerah (BPBD). Syamsul  juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan selalu waspada, dan belum perlu ada pengungsian.

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho  menyebutkan, peringatan dikeluarkan berdasarkan analisis penjalaran tsunami.  BMKG telah menyampaikan peringatan dini tsunami tersebut kepada Posko BNPB.

“Ada 115 lokasi di kabupaten/kota dari 19 provinsi  di Indonesia akan berpotensi terjadi tsunami. Tinggi potensi tsunami 0 – 0,5 meter,” kata Sutopo Purwo Nugroho.

Gempa di  Pantai Utara Chili sendiri telah menimbulkan tsunami setinggi 1,92 meter di wilayah pesisir Chili, Peru, Ekuador, Kolombia, Panama, Kosta Rika dan Nikaragua. Gempa dan tsunami telah menimbulkan kerusakan dan korban jiwa. (TeamPD/Gs)

BPRI Wujud Tanggung Jawab Pemerintah Siapkan Pemimpin Masa Depan

Jakarta - Negara, dalam hal ini pemerintah, memiliki tanggung jawab untuk menyediakan peluang belajar kepada generasi muda agar bisa menjadi manusia unggul dan berdaya saing tinggi. Falsafah dan motto ‘pendidikan untuk semua’ telah dikembangkan pemerintah melalui program aksi dan kebijakan nyata.

“Miisalnya, pemberian beasiswa kepada anak dari keluarga yang tidak mampu dan program prorakyat sebagai penanggulangan kemiskinan melalui Program BOS (Bantuan Operasional Sekolah),” kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat meluncurkan ‘Indonesia Presidential Scholarship’ atau Beasiswa Presiden Republik Indonesia (BPRI), di Istana Negara, Rabu (2/4) sore.

Persoalan yang sering dihadapi generasi muda Indonesia adalah, ujar Presiden SBY, apakah mereka semua memiliki kesempatan untuk terus belajar dan menjadi manusia unggul tersebut. Oleh karena itu, pendidikan untuk semua menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam 10 tahun terakhir ini.

“Anggaran cukup besar untuk memastikan anak-anak Indonesia bisa bersekolah dengan mudah. Sekolah makin berkualitas dan yang tidak mampu kita gratiskan. Itu basic policy yang kita jalankan,” SBY menjelaskan

Setelah peluang untuk bersekolah diberikan, lanjut Kepala Negara, maka terpikir cara untuk bangsa ini bisa mempercepat membangun manusia unggul tersebut. Dengan perekonomian yang makin kuat, tumbuh, dan pendapatan dan belanja negara yang besar, pemerintah bisa memberikan peluang yang lebih besar lagi.

Indonesia Presidential Scholarhsip merupakan program aksi untuk membangun manusia unggul tersebut.

“Kita berikan rasa keadilan pendidikan untuk semua dan diutamakan memberikan kesempatan bagi saudara-saudara yang tidak mampu. Dengan demikian, kalau ini diletakkan dalam kebijakan nasional terpadu dan berwawasan ke depan, jalan yang kita tempuh benar dan tepat. Masih ada potensi besar untuk meningkatkan bangsa kita,” Presiden SBY menjelaskan.

Menurut SBY, pemimpin masa depan harus dipersiapkan dan dibentuk dengan baik. Pemerintah harus secara aktif mempersiapkannya untuk profesi apa pun. Presiden berharap program Beasiswa Preesiden ini bisa mempersiapkan pemimpin pada10-20 tahun mendatang.

“Gunakan dengan baik. Ikuti pendidikan dengan baik, laksanakan tugas dengan semangat, hormat, dan pengabdian untuk negara. Negara menunggu darma bakti kalian untuk kemajuan bangsa dan negara,” SBY berpesan. (TeamPD/Gs)

Presiden SBY, Pemerintah Luncurkan Program Beasiswa Presiden RI

Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, didampingi Wapres Boediono, meluncurkan ‘Indonesia Presidential Scholarship’ atau Beasiswa Presiden Republik Indonesia (BPRI) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (2/4) pukul 15.00 WIB. 

Program beasiswa ini diberikan Pemerintah Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk menempuh jenjang pendidikan magister (S2) dan doktor (S3) di sejumlah perguruan tinggi terbaik dunia.

Mendikbud Mohammad Nuh menjelaskan, beasiswa tersebut disampaikan oleh Presiden sejak awal 2013 untuk mempersiapkan generasi emas 100 tahun pada tahun 2045 dimana bangsa Indonesia akan memiliki populasi usia muda yang besar. Diharapkan dengan program beasiswa ini akan lahir pemimpin baru yang berpengetahuan, berketerampilan, serta cinta dan bangga dengan tanah airnya.

Gagasan program ini sudah ada sejak awal 2013, namun baru kali ini resmi diluncurkan.

“Ketika kiamat esok hari, kita punya benih, maka tanamlah benih itu. Masa kampanye bukanlah masa yang steril dalam kebaikan, selama tidak disalahgunakan,” ujar M. Nuh.

Sementara itu, Presiden SBY menjelaskan bahwa peluncuran BPRI ini merupakan babak penting dalam perjalanan bangsa Indonesia menuju bangsa yang lebih maju. Yakni, dengan memiliki SDM (sumber daya manusia) yang unggul.

Potensi SDA yang baik harus diikuti dengan manusianya yang juga unggul, maju, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memiliki daya saing yang tinggi. “Itulah sebenarnya cara pandang yang harus dibangun jika ingin 100 tahun setelah merdeka, Indonesia benar-benar menjadi bangsa dan negara yang maju dan sejahtera,” kata Presiden SBY dalam sambutannya.

Selain meluncurkan BPRI, SBY juga meresmikan tujuh perguruan tinggi negeri (PTN) baru di Indonesia. PTN tersebut adalah Universitas Teuku Umar (Aceh Barat), Universitas Tidar Magelang, Universitas Siliwangi (Tasikmalaya), Universitas 19 November (Kolaka), Politeknik Negeri Subang, Politeknik Negeri Ketapang, dan Politeknik Tanah Laut, Tanah Laut (Kalsel).

Dengan adanya BPRI ini, maka semakin banyak jenis beasiswa yang dijalankan oleh LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan). Sebelumnya LPDP sudah menjalankan program Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI). Data terakhir jumlah penerima BPI sudah ada sekitar 1.500 orang. Anggaran untuk dua jenis program beasiswa itu adalah Rp 500 miliar per tahun. Dana itu merupakan bagian dari hasil pengelolaan dana abadi pendidikan yang berjumlah Rp 15 triliun lebih.

Hadir pula dalam acara ini Menlu Marty Natalegawa, Mensesneg Sudi Silalahi, Seskab Dipo Alam, Wamenag Nasaruddin Umar, dan Panglima TNI Jenderal Moeldoko. (TeamPD/Gs)

Hindari Pantai, Ada Tsunami Akibat Gempa di Chili

Jakarta - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini akan datangnya gelombang tsunami akibat gempa bumi besar berskala 8 SR pada kedalaman 10 km di Pantai Utara Chili atau 240 Barat laut Bombay India pada Rabu (2/4) pukul 06.46 Wib.

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho menyebutkan, peringatan dikeluarkan berdasarkan analisis penjalaran tsunami.  BMKG telah menyampaikan peringatan dini tsunami tersebut kepada Posko BNPB.

“Ada 115 lokasi di kabupaten/kota dari 19 provinsi  di Indonesia yang berpotensi terjadi tsunami. Tinggi potensi tsunami 0 – 0,5 meter,” kata Sutopo Purwo Nugroho dalam siaran persnya, Rabu (2/4).

Ia menyebutkan, hempa di  Pantai Utara Chili sendiri telah menimbulkan tsunami setinggi 1,92 meter di wilayah pesisir Chili, Peru, Ekuador, Kolombia, Panama, Kosta Rika dan Nikaragua. Gempa dan tsunami telah menimbulkan kerusakan dan korban jiwa.

BNPB memperkirakan waktu kedatangan tsunami pada Kamis (3/4) pukul 05.11 wib hingga 19.44 Wib. Status peringatan adalah WASPADA.

“Artinya Pemda Provinsi/Kabupaten/Kota yang berada pada status WASPADA diharap memperhatikan dan segera mengarahkan masyarakat untuk menjauhi pantai dan tepian sungai di sekitar pantai. Waktu tiba gelombang dapat berbeda. Gelombang yang pertama bisa saja bukan yang terbesar,” kata Sutopo.

Menurut Sutopo, daerah di pesisir di Provinsi Papua seperti Kota Jayapura, Jayapura, Sarmi, Waropen, Biak Numfor, dan  Supiori diperkirakan akan berpotensi terjadi tsunami pada pukul 05.11 hingga 05.51 Wib. Demikian pula daerah lain seperti di Malut, Maluku, Papua Barat, Banten, Jatim, DIY, Jateng,  Jabar, Lampung, NTB, NTT, Bali, Suawesi dan Kaltim juga berpotensi tsunami dengan tinggi 0 – 0,5 meter dengan waktu bervariasi. Daerah-daerah yang berpotensi terkena tsunami dapat di akses di www.bnpb.go.id .

Kepala BNPB, Syamsul Maarif, telah memerintahkan agar peringatan dini tersebut disampaikan kepada masyarakat dan BPBD. “Masyarakat dihimbau tetap tenang dan selalu waspada. Belum perlu ada pengungsian,” ujar Sutopo. (TeamPD/Gs)

Manfaat Jalur Rel Ganda di Kawasan Pantai Utara Jawa

Jakarta - Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat ini sedang membangun dan mengembangkan jalur rel ganda untuk beberapa rute perjalanan. Sejak tahun 2012 sudah dimulai pengerjaan jalur rel ganda untuk rute Jakarta-Surabaya yang direncanakan akan dioperasikan di sejumlah bagian pada April 2014.

Jalur rel ganda adalah jalur kereta yang jumlahnya dua atau lebih dengan tujuan agar masing-masing jalur digunakan untuk arah yang berbeda. Hal ini dilakukan untuk menghindari kecelakaan kepala dengan kepala (head on) serta untuk meningkatkan kapasitas lintas. Di samping itu juga bisa meningkatkan aksesibilitas bila terjadi gangguan terhadap salah satu jalur (Wikipedia 2014).

Jalur rel ganda ini dibangun dengan pembiayaan dana yang  bersumber dari APBN 2012 sebesar Rp.1,190 triliun dan juga dari APBN 2013 sebesar Rp.1,208 triliun (http://m.dephub.go.id 21/1/2012).

Pengerjaan jalur rel ganda yang menghubungkan Jakarta hingga Surabaya ini terbagi dalam beberapa segmen pengerjaan di sejumlah wilayah. Segmen-segmen tersebut antara lain: Cirebon-Brebes sepanjang 63 km, Pekalongan-Semarang  sepanjang 90 km, Semarang-Bojonegoro sepanjang 180 km, Bojonegoro-Surabaya sepanjang 103 km. Pengoperasian jalur rel ganda kereta api di wilayah Pantai Utara Pulau Jawa tersebut dapat memberikan sejumlah manfaat terutama dalam bidang ekonomi dan juga terkait dengan perpindahan manusia, barang, dan jasa (bisniskeuangan.kompas.com 2014/03/27).

Perpindahan manusia dan juga barang dan jasa akan ditempuh dengan waktu yang lebih singkat dengan adanya pengoperasian jalur ganda ini. Dengan adanya jalur ganda ini waktu tempuh tersebut dapat dipangkas menjadi 8-9 jam di mana sebelumnya ditempuh 10-12 jam. Jadwal perjalanan dan lalu lintas kereta pun akan semakin banyak dengan dimulainya pengoperasian jalur rel ganda kereta api ini.

Menurut Wakil Menteri Perhubungan, Bambang Susanto, melalui pengoperasian jalur ganda kereta api di Pantura ini diharapkan terjadi peningkatan lalu lintas kereta api hingga 200 kali setiap hari, di mana sebelumnya hanya mencapai 84 kali setiap hari. Dengan semakin  singkatnya waktu tempuh perjalanan dan peningkatan lalu lintas kereta api ini dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat karena proses pemindahan barang dan jasa akan semakin cepat sampai, dan tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan yang diakibatkan karena masalah keterlambatan (http://m.dephub.go.id 2014/03/12)

Manfaat lainnya yang juga bisa didapatkan oleh masyarakat dan pelaku bisnis adalah terkait dengan keamanan perjalanan kereta itu sendiri. Hal ini jika dikaitkan dengan waktu tempuh perjalanan yang semakin singkat yang hanya dibutuhkan waktu 8-9 jam, maka tidak akan adanya lagi persilangan antara kereta api yang kerap terjadi pada penggunaan jalur tunggal kereta yang pada akhirnya akan semakin baiknya keamanan perjalanan. Hal lain juga yang patut menjadi perhatian adalah dengan adanya peningkatan lalu lintas barang dan jasa di Pantura dengan jalur rel ganda, maka diharapkan perjalanan peti kemas dapat dipindahkan dari yang sebelumnya menggunakan jalan darat di Pantura menggunakan kendaraan pengangkut barang seperti kontainer ke jalur kereta api dengan jalur rel ganda ini. Karena dengan pemindahan tersebut dan tidak lagi menggunakan kendaraan pengangkut barang seperti konteiner dapat memberikan manfaat terkait dengan efisiensi bahan bakar, turunnya polusi, mengurangi kemacetan di daerah Pantura, dan juga jalan di sekitar daerah Pantura akan lebih bertahan lama dan tidak cepat rusak (bisniskeuangan.kompas.com 2014/01/09).

Sebelumnya juga terdapat sejumlah kendala dalam pengerjaan jalur rel ganda kereta api ini. Kendala tersebut lebih disebabkan karena masalah pembebasan lahan di sejumlah titik yang dilalui oleh jalur ganda tersebut. Titik-titik tersebut berada di Semarang, kawasan dekat Sungai Bengawan Solo, dan kawasan Tandes,  Surabaya. Namun hal tersebut dapat diatasi pemerintah dalam hal  ini adalah Kementerian Perhubungan.

Menurut Wakil Menteri Perhubungan, untuk daerah Semarang tanah yang digunakan adalah tanah negara namun sudah ada keputusan yang menyatakan tanah yang ditempati warga dapat diganti dengan syarat harus mengajukan sertifikat terlebih dahulu. Untuk daerah Sungai Bengawan Solo, terdapat kemajuan yaitu para warga di sana telah menyetujui penggantian lahan (bisnis.liputan6.com 2014/2/26). Untuk kawasan Tandes, Surabaya sendiri yang terjadi adalah pemerintah harus menggeser letak jalur rel ganda dengan tujuan agar masyarakat yang terkena penggusuran dapat diminimalisasi. Masyarakat yang digusur dikawasan tersebut menempati wilayah yang secara hukum merupakan milik dari PT KAI. Oleh karena itu sejak dari awal pembangunan jalur rel ganda ini, Pemerintah Provinsi Jawa Timur  secara terus menerus melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan harapan masyarakat bisa mengerti bahwa pembangunan jalur rel ganda ini adalah untuk kepentingan masyarakat sendiri (m.dephub.go.id 2012/05/07)

Dengan pembangunan jalur rel ganda kereta api di wilayah Pantai Utara Jawa ini diharapkan benar-benar membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Selain itu juga ada peningkatan ekonomi di kawasan-kawasan yang  dilalui oleh jalur rel ganda tersebut, yang pada akhirnya kesejahteraan masyarakat juga meningkat. (TeamPD/Gs)

Pembangunan PLTU Nagan Raya Dipercepat untuk Atasi Listrik Sumut

Jakarta - Untuk mengatasi defisit listrik di Sumatera Utara, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta pembangunan Pusat Listrik Tenaga Uap (PLTU) Nagan Raya dipercepat. Dalam dua pekan ke depan harus sudah rampung. Menko Perekonomian Hatta Rajasa menyampaikan hal tersebut dalam keterangan persnya usai menghadiri rapat terbatas kabinet di Kantor Presiden, Rabu (2/4) siang. Rapat sendiri membahas pengembangan infrastruktur Bandara Ahmad Yani Semarang, Jateng, dan kelistrikan di Sumatera Utara (Sumut).

“Langkah jangka pendek yang pertama adalah mempercepat pembangunan PLTU Nagan Raya dengan kapasitas listrik 2×95 MW. Proses pembangunan PLTU ini sudah memasuki tahap pemasangan pipa pada April ini. Jadi, solusi jangka pendek sudah teratasi,” ujar Hatta Rajasa.

Ada juga usulan ‘excess power’ dengan menambah kapasitas yang ada di PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) menjadi 130 MW, dari semula 90 MW.

Presiden secara tegas memberikan tenggat dua pekan untuk menyelesaikan persoalan jangka pendek masalah listrik di Sumut tersebut. Tenggat yang sama juga berlaku untuk pembahasan teknis pengembangan Bandar Udara Internasional Ahmad Yani di Semarang, Jawa Tengah.

Dalam dua pekan ke depan, Presiden SBY meminta pembicaraan antara Kementerian Pertahanan (Kemenhan) sebagai pemilik lahan bandara dengan PT Angkasa Pura sebagai pihak pengelola bandara dapat diselesaikan.

“Dalam dua pekan ke depan, Bapak Presiden meminta agar ini bisa dirampungkan. Menko Polhukam juga akan segera memimpin rapat bersama Kemenhan dan pihak-pihak terkait lainnya mengenai Bandar Udara Ahmad Yani,” Hatta menjelaskan.

Dalam rapat tadi, ujar Menko Perekonomian, juga dilaporkan adanya usulan baru dari Kemenhan dan Dirjen Kekayaan Negara Kementrian Keuangan dalam menetapkan pola kerja sama bagi hasil sebagai upaya percepatan pembangunan Bandara Ahmad Yani .

“Nantinya dalam keekonomian yang akan dikelola Angkasa Pura ini masuk dalam kategori commercially viable sehingga dapat mempercepat Bandara Ahmad Yani di Semarang,” Hatta menambahkan. (TeamPD/Gs)

Presiden SBY Telah Instruksikan Lanjutkan Pengembangan Bandara Semarang

Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mengeluarkan instruksi untuk membicarakan lebih lanjut pengembangan insfrastruktur Bandar Udara Internasional Ahmad Yani, Semarang, Jawa Tengah, yang sempat terhenti. Penundaan terjadi karena ketidaksesuaian antara pemerintah pusat dan daerah.

Presiden SBY menjelaskan hal ini dalam pengantar rapat terbatas kabinet di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (2/4) pukul 11.00 WIB. Rapat yang juga dihadiri Wapres Boediono ini membahas pengembangan Bandara Ahmad Yani Semarang dan peningkatan daya listrik untuk Provinsi Sumatera Utara.

“Saya tahu, pengembangan infrastruktur sempat terhenti, karena tidak ada kesesuaian antara pihak-pihak terkait. Termasuk antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Namun saya senang, setelah menyampaikan instruksi pada 14 maret lalu, sudah dilakukan pembahasan lebih lanjut oleh pihak-pihak tersebut,” ujar Presiden SBY.

Membantu mempercepat pembangunan infrastruktur di Jateng merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah. Presiden SBY bahkan telah meminta menteri terkait untuk mempermudah setiap urusan dalam pengembangan infrastruktur di Jateng tersebut.

“Dengan demikian tidak ada lagi yang mandek, yang terhenti. Kalau segera bisa dituntaskan akan membawa kebaikan yang nyata bagi perekonomian di Jawa Tengah,” SBY menegaskan.

Presiden pernah pula menyampaikan komitmen ini saat meresmikan groundbreaking Infrastruktur Gas Bumi Terintegrasi Jawa Tengah, di Semarang, pada Maret lalu.

Mengenai masalah kelistrikan di Sumut, Presiden menjelaskan saat ini baru bisa disuplai 1.600 Mega Watt dari kebutuhan 1.800 Mega Watt. Menurut Presiden, hal ini disebabkan karena adanya peningkatan kebutuhan industri komersial dan rumah tangga di wilayah tersebut.

“Terkait hal ini, harus ada solusi jangka pendek, menengah, dan panjang. Saya sudah bicara dengan saudara Gubernur Sumatera Utara, Menteri BUMN, dan pihak-pihak terkait untuk segera diimplementasikan,” Presiden menjelaskan.

Presiden ingin masa bakti Kabinet Indonesia Bersatu II yang tersisa 7 bulan lagi, masalah listrik di Sumut ini bisa tuntas.

“Apa yang bisa kita percepat, kita percepat dan kurangi permasalahan untuk masa pemerintahan yang akan datang,” SBY menambahkan.

Hadir dalam rapat terbatas ini, antara lain, Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menko Kesra Agung Laksono, Menkeu Chatib Basri, Menteri BUMN Dahlan Iskan, Menparekraf Mari Elka Pangestu, Mendag M.Luthfi, Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo, Menhut Zulkilfi Hasan, Menteri ESDM Jero Wacik, dan Kapolri Jenderal Sutarman. (TeamPD/Gs)

Pemerintah Tetapkan Pekerja (Buruh) Libur saat Pileg 9 April 2014

Jakarta - Dengan harapan agar para pekerja/buruh dapat menyalurkan aspirasi politik dalam pesta demokrasi yang diselenggarakan lima tahun sekali, pemerintah menetapkan pada hari H pelaksanaan Pemilu Legislatif (Pileg) 9 April 2014 sebagai hari libur bagi buruh atau pekerja.

Penetapan itu tertuang dalam surat edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Se.2/Men/III/2014 tentang hari libur bagi pekerja/buruh pada pelaksanaan pemungutan suara Pemilu 2014, yang ditandatangani oleh Menakertrans Muhaimin Iskandar pada 26 Maret 2014.

Surat edaran yang ditujukan kepada Para Gubernur, Para Bupati/Walikota di seluruh Indonesia untuk selanjutnya disebarluaskan kepada para pengusaha, pekerja/buruh dan stake holder terkait lainnya.

Sekjen Kemnakertrans Abdul Wahab Bangkona mengatakan, penetapan 9 April sebagai hari libur bagi pekerja/buruh ini dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012.

“Penerbitan Surat edaran ini juga sesuai Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara yang telah menetapkan 9 April sebagai hari libur atau hari yang diliburkan,” kata Abdul Wahab Bangkona di Jakarta, Selasa (1/4/).

Abdul Wahab mengatakan dalam surat edaran tersebut disebutkan bahwa apabila pekerja/buruh harus bekerja pada tanggal pemungutan suara, maka pengusaha harus mengatur waktu kerja agar pekerja/buruh dapat menggunakan hak pilihnya.

“Sedangkan Pekerja/buruh yang bekerja pada tanggal pemungutan suara, berhak atas upah kerja lembur dan hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh yang dipekerjakan pada hari libur resmi,” kata Abdul Wahab mengutip surat Menakertrans itu.

Menurut Abdul Wahab,  upah kerja lembur ini hanya dilakukan kepada buruh yang tetap bekerja saat pemilu. “Jadi benar-benar dihitung saat pekerja atau buruh melakukan pekerjaan pada 9 April nanti. Jika nanti ada pemungutan suara ulang di daerah tertentu, kebijakannya berpedoman pada peraturan KPU,” tuturnya.

Berdasarkan hasil sensus penduduk 2010, jumlah angkatan kerja Indonesia mencapai 107,7 juta jiwa. Dari jumlah itu, yang bekerja sebagai buruh adalah 34,7 juta jiwa. Selain itu ada 26 juta kepala keluarga bekerja di sektor pertanian. (TeamPD/Gs)

Layat Azrul Azwar, Presiden SBY Kenang Inisiatif Kembangkan Pramuka

Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ibu Negara Ani Yudhoyono melayat jenazah Prof Dr Azrul Azwar, mantan Ketua Kwarnas Gerakan Pramuka di Gedung Kwarnas, Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat. SBY mengenang Azrul yang penuh inisiatif mengembangkan gerakan Pramuka.

SBY datang ke Gedung Kwarnas, Rabu (2/4/2014) pukul 12.30 WIB didampingi Ibu Ani dan Menpora Roy Suryo. SBY memakai safari abu-abu gelap lengan panjang, Ibu Ani memakai dress dan kerudung hitam dan Roy Suryo memakai kemeja hitam dan mengenakan hasduk (setangan leher) Pramuka. Setelah beberapa saat melayat jenazah, SBY sempat mengungkapkan kesan dan pesannya.

“Bangsa Indonesia berduka dengan wafatnya tokoh almarhum Profesor Doktor Azrul Azwar. Saya telah bekerja sama dengan almarhum, selama hampir 10 tahun. Beliau amat tekun, memiliki semangat tinggi dan bekerja keras untuk mengembangkan Pramuka,” kata SBY.

Pada akhir 2005, SBY sempat berbincang dengan Azrul. Saat itu Azrul mengungkapkan untuk melakukan gerakan revitalisasi pramuka.

“Dengan penuh semangat almarhum menjalankannya. Saya mencatat banyak inisiatif dan gerakan Pramuka baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Ini penting karena bagian dari pembangunan watak, dan pelatihan fisik serta mental anak-anak kita dan menjamin tali silaturahmi insya Allah akan terjalin kerukunan. Itulah jasa almarhum,” imbuh SBY.

SBY meninggalkan Gedung Kwarnas pada pukul 12.50 WIB. Tak lama kemudian, pukul 12.55 WIB, Wapres Boediono datang. Memakai kemeja abu-abu biru dan lengan panjang dan berpeci, Boediono melayat selama 5 menit sebelum akhirnya meninggalkan Gedung Kwarnas. (TeamPD/Gs)

Pemerintahan SBY Dirikan PTN di Kolaka, Magelang, Tasikmalaya, dan Aceh Barat

Jakarta - Dalam rangka peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia serta pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan tinggi di Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Daerah Istimewa (DI) Aceh, Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mendirikan perguruan tinggi negeri (PTN) di Kolaka, Magelang, Tasikmalaya, dan Aceh Barat.

Melalui Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2014 yang ditandatangani Presiden SBY pada 1 April 2014, pemerintah mendirikan Universitas Sembilanbelas November Kolaka sebagai PTN di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud).

“Universitas Sembilanbelas November Kolaka menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi,” bunyi Pasal 2 Perpres tersebut.

Adapun di Magelang, Jawa Tengah, melalui Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 yang ditandatangani oleh Presiden SBY pada 1 April 2014, pemerintah mendirikan Universitas Tidar sebagai PTN di lingkungan Kemdikbud, yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

Sedang di Tasikmalaya, Jawa Barat, melalui Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2014 yang ditandatangani oleh Presiden SBY pada 1 April 2014, pemerintah mendirikan Universitas Siliwangi sebagai PTN di lingkungan Kemdikbud,  yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

Sementara di Aceh Barat, DI Aceh, melalui Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2014 yang ditandatangani oleh Presiden SBY pada 1 April 2014, pemerintah mendirikan Universitas Teuku Umar sebagai PTN di lingkungan Kemdikbud, ,  yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

Segala pembiayaan yang diperlukan bagi penyelenggaraan Universitas Sembilanbelas November Kolaka, Sulawesi Tenggara; Universitas Tidar Magelang, Jateng; Universitas Siliwangi Tasikmalaya, Jabar; dan Universitas Teuku Umar Aceh Barat, DI Aceh, menurut Pasal 3 dari keempat Perpres di atas, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Pemerintah Daerah dapat membantu pembiayaan sebagaimana dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” bunyi Pasal 3 Ayat (2) Perpres No. 22/2014, Perpres No. 23/2014, Perpres No. 24/2014, dan Perpres No. 25/2014 itu.

Jadi PNS Pusat

Sebelum dinegerikan, Universitas Sembilanbelas November Kolaka dikelola oleh Yayasan Pembangunan Pendidikan Indonesia Kolaka. Sementara Universitas Tidar Magelang sebelumnya dikelola oleh Yayasan Perguruan Tinggi Borobudur Tidar, Universitas Siliwangi Tasikmalaya dikelola oleh Yayasan Universitas Siliwangi, dan Universitas Teuku Umar dikelola oleh Yayasan Pendidikan Teuku Umar Johan Pahlawan.

Dengan berlakunya Peraturan Presiden itu, maka sema kekayaan, hak, dan kewajiban dari yayasan-yayasan tersebut dialihkan menjadi kekayaan, hak, dan kewajiban universitas-unversitas di atas. Demikian juga semua mahasiswanya, yang semula tercatat sebagai mahasiswa di perguruan tinggi yang diselenggarakan yayasan-yayasan itu menjadi mahasiswa universitas-universitas di atas.

Adapun terkait dengan status kepegawaian, Pasal 6 Perpres No. 22/2014, Perpres No. 23/2014, Perpres No. 24/2014, dan Perpres No. 25/2014 menyebutkan, Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah dapat dialihkan statusnya menjadi PNS Pusat yang ditugaskan pada Universitas Sembilanbelas November Kolaka, Universitas Tidar Magelang, Universitas Siliwangi Tasikmalaya, dan Uiversitas Teuku Umar Aceh Barat.

Sementara pegawai yang bukan PNS dapat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sepanjang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang ditugaskan di masing-masing universitas itu.

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan keempat Perpres di atas, akan diatur oleh Mendikbud, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Menteri Keuangan, dan/atau Kepala Badan Kepegawaian Negara. (TeamPD/Gs)

Kembali ke Jakarta, Presiden SBY Langsung Pimpin Ratas

Palembang, Sumatera Selatan - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali ke Jakarta setelah kunjungan sehari di Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (2/4) 08.00 WIB, melalui Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II. Pukul 11.00 WIB nanti, Presiden akan menggelar rapat terbatas kabinet membahas persoalan listrik di Sumatera Utara dan perluasan Bandara Ahmad Yani di Semarang.

Sebenarnya SBY berencana kembali ke Jakarta kemarin, setelah menyelesaikan sebuah acara. Namun karena cuaca di Palembang kurang bersahabat, SBY dan Ibu Ani kemudian mengunjungi Benteng Kuto Besak, sore hari. Bahkan ketika berada di benteng yang terletak di bawah Jembatan Ampera, persisnya di tepi Sungai Musi, itu angin bertiup sangat kencang disusul hujan yang agak deras.

Saat tiba di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II untuk kembali ke Jakarta, Presiden dan Ibu Negara sempat menyapa masyarakat umum yang ada di bandara. “Assalammualaikum,” ujar Presiden SBY sembari mendatangi mereka. Terlihat beberapa warga mengabadikan momen tersebut dengan kamera dari ponsel mereka. Usai menyapa dan bersalaman dengan masyarakat, SBY dan Ibu Ani pun langsung menuju pesawat.

Pukul 15.00 WIB, seusai rapat kabinet, Kepala Negara juga akan meluncurkan “Indonesia Presidential Scholarship” di Istana Negara.

Turut dalam rombongan dari Palembang ini, antara lain, Mensesneg Sudi Silalahi dan Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha. (TeamPD/Gs)

SBY, Demokrat, dan Keberhasilan Pemerintah

Inilah janji-janji SBY yang telah dipenuhi. Simak sampai akhir.

Tujuh Berita Baik dari SBY untuk Warga Sumsel

Palembang, Sumatera Selatan - Suara serempak belasan ribu massa yang meneriakkan kata “SBY… SBY… SBY..!” terdengar bergemuruh saat Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memasuki arena kampanye terbuka di lapangan Benteng Kuto Besak, di tepi Sungai Musi, Palembang, Sumatera Selatan, Selasa, 1 April 2014. Mendung menggayut dan angin meniupkan kesejukan bagi 15-an ribu peserta kampanye yang terdiri dari simpatisan, anggota, dan kader Partai Demokrat setempat.

“Apa kabar, Palembang?” SBY bertanya

“Baiiiik..!” Belasan ribu warga menyahut.

“Palembang kota penuh kenangan,” ujar SBY sembari menambahkan cucunya (Airlangga Satriadhi Yudhoyono, putra Edhie Baskoro Yudhoyono-Siti Rubi Aliya Baskoro Yudhoyono) juga berdarah Palembang.

Sumsel dan Palembang memang punya kenangan khusus bagi SBY. Saat berpangkat Mayor Jenderal, SBY pernah bertugas sebagai Panglima Kodam Sriwijaya (1996-1997), yang bermarkas di Palembang.

SBY membuka orasi dengan menyerukan, “Mari kita bekerja… bekerja… bekerja..!”

Ia mengingatkan bahwa rakyat tidak suka partai yang dalam kampanyenya kerap menjelek-jelekkan partai lain.

“Saya membawa tujuh kabar baik bagi Palembang dan Sumatera Selatan,” ujar SBY dengan suara mantap.

“Pertama, kereta api batu bara mulai dibangun tahun ini,” kata SBY disambut riuh peserta.

Kedua, kata SBY, Pembangkit Listrik Tenaga Batubara Mulut Tambang akan segera beroperasi, menambah daya bagi Provinsi Sumatera Selatan.

Yang ketiga, Duplikasi Jembatan Musi 2 akan segera rampung. Ini akan membuat transportasi orang dan barang yang melintasi sungai Musi semakin lancar.

Keempat, IAIN Raden Fatah menjadi Universitas Negeri. Institut Olahraga pertama Indonesia juga dibuka di Palembang.

Kelima, Bandara Sultan Mahmud Baharuddin telah menjadi bandara internasional.

“Saya kemarin meresmikan Bandara Pagar Alam,” kata SBY yang segera disambut massa dengan gembira.

Keenam, kata SBY, berjalannya BPJS Kesehatan yang menanggung layanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu.

“Terakhir (ketujuh) UU Desa sudah kita sahkan,” SBY menegaskan, “Desa-desa bisa mendapat anggaran sampai Rp1,4 milyar per tahun; per desa, untuk kemandirian dan kesejahteraan desa.”

Masyarakat Palembang dan Sumatera Selatan menang sangat menantikan kedatangan SBY yang menggagas dan mendirikan Partai Demokrat.  Sebelum kedatangan SBY, bendera, umbul-umbul, baliho, spanduk, serta poster khas Partai Demokrat sudah terpasang di seluruh jalanan Kota Palembang hingga kawasan Lapangan Benteng Kuto Besak. Simpatisan, anggota, dan kader  Partai Demokrat pun tidak henti-hentinya meneriakkan dukungan terhadap SBY dan Partai Demokrat.

“Rumah besar kita adalah Indonesia,” kata SBY, “Rumah kita yang kecil adalah..?”

“Demokraaat..!” belasan ribu hadirin segera menyambut dengan teriakan riuh.

Setelah keriuhan itu, lagu “Rumah Kita” mengalun merdu dari mulut penyanyi Rio Febrian.

“Partai Demokrat rumah kita…” koor serempak hadirin bergema di ujung lagu.

Setelah alunan lagu “Rumah Kita”,  SBY menyampaikan, warga Indonesia di mana saja bisa memanfaatkan program-program pro-rakyat yang diusung Pemerintahannya selaku Presiden RI. Program-program tersebut antara lain KUR, PNPM, BOS, PKH, Beasiswa Prestasi, dan program-program lainnya.

Dalam masa Pemerintahan Presiden SBY, kebijakan seperti BPJS dan UU Desa berhasil disahkan.

“Sepuluh tahun ini, yang saya pimpin telah banyak memberi bukti, maka dengan kerja keras kita berbuat lebih banyak lagi,” SBY menegaskan.

SBY juga mengingatkan para kader, anggota, dan simpatisan Partai Demokrat agar dalam berkampanye tidak menyerang partai lain.  Partai Demokrat tidak pernah memandang partai lain sebagai musuh. SBY pun mengajak masyarakat Palembang serta Indonesia bersatu memberikan yang terbaik untuk Indonesia.

Setelahnya, sembari diiringi lagu “Tendangan Dari Langit” SBY, Ibu Ani Yudhoyono, dan rombongan melempar tujuh bola sepak yang telah ditandatangani SBY.

“Nanti tanggal 9 April, coblos apa?” SBY bertanya.

“Nomor tujuuuh,” hadirin menyahut serempak.

SBY kemudian melakukan simulasi pencoblosan kertas suara pada lambang dan nomor Partai Demokrat yaitu nomor 7 (Tujuh).

Simpatisan dan warga Palembang juga mendapatkan hiburan dari  artis ternama asal Jakarta  yaitu Wali Band, D’Massiv, Rio Febrian, Ikke Nurjanah dan MC beken Edwin serta Jodi.

Usai berorasi, tibalah acara yang ditunggu hadirin di semua tempat kampanye. SBY turun panggung untuk bersalaman, berfoto bersama, menandatangani kaus maupun topi hadirin. (TeamPD/Gs) 

Pemerintah Samakan Persepsi Dana Hibah dan Bansos dengan KPK

Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan BPKP untuk berkoordinasi dengan KPK dalam menyamakan persepsi dana hibah dan bantuan sosial. Hal ini disampaikan Mendagri Gamawan Fauzi dan Menkeu Chatib Basri dalam keterangan pers usai Sidang Paripurna Kabinet di Kantor Presiden, Selasa (1/4) pagi.

Berkaitan dengan surat yang dikirimkan KPK kepada Presiden SBY beberapa saat lalu, menurut Chatib, pemerintah merespons baik atas usulan KPK dan meminta Kemenkeu, Kemendagri, dan BPKP untuk berkoordinasi di KPK. Dalam surat KPK sendiri terdapat dua usulan. Pertama, saran-saran agar bantuan sosial dipusatkan kepada Kementerian Sosial. Kedua, perlunya kehati-hatian dalam penggunaan dana yang berkaitan dengan diskresi (pengambilan keputusan sendiri).

“Bapak Presiden sudah meminta kepada kami, dan Menteri Keuangan, serta BPKP untuk berkoordinasi dengan KPK dalam waktu dekat ini. Untuk menyamakan persepsi tentang dana hibah dan bantuan sosial mana yang bersifat perlindungan sosial yang sudah terprogram di daerah, dan mana yang belum terprogram yang bisa dicairkan sewaktu-waktu. Nah, yang belum terprogram ini sebenarnya sesuatu yang rawan,” ujar Mendagri.

Kepala Negara menginstruksikan kepada kementerian dan lembaga agar berhati-hati dan memedomani peraturan dalam pencairan dana non-program atau yang belum direncanakan ini, lanjut Gamawan. Presiden juga meminta instansi pengawasan pusat maupun daerah untuk melakukan pengawasan ketat dalam pencairan dana bansos.

Gamawan, juga menyampaikan bahwa pemerintah menyambut baik dan memberikan apresiasi tinggi atas surat dari KPK, baik yang yang ditujukan kepada Presiden SBY maupun kepala daerah di seluruh Indonesia, karena prisip dari surat tersebut adalah mencegah disalah-gunakannya dana hibah dan bantuan sosial, baik pemilihan kepala daerah dan pemilihan legislatif.

Menyangkut APBD, dana hibah dan bansos sebenarnya telah diatur dalam Peraturan Mendagri, Permendagri 32 tahun 2011 dan Permendagri 39 tahun 2012.

“Di situ diatur dengan sangat ketat bagaimana bansos dan hibah dapat dicairkan. Permendagri dirumuskan bersama-sama dengan KPK karena itu KPK dalam suratnya kepada para gubernur, bupati, walikota, antara lain meminta agar mentaati semua aturan-aturan yang termuat dalam Pemendagri 32 dan 39 tersebut, dan tidak disimpangi aturan-aturan tersebut,” Gamawan menyampaikan.

Kemendagri, juga mengirimkan surat kepada para kepala daerah untuk mengingatkan agar berhati-hati dalam pencairan dana hibah dan bansos sehingga tidak berakibat terjerat kasus-kasus hukum.

Sementara Chatib Basri menambahkan, tim dari Kemendagri, Kemenkeu, BPKP akan mulai menjelaskan, memilah mana yang perlu dilakukan pemberian perhatian khusus, langkah tertentu. “Karena kami dari pemerintah sebetulnya melihat masukan KPK sangat baik dan perlu ditindaklanjuti untuk pencegahan terjadinya hal-hal yang tidak dinginkan berkaitan dana bantuan sosial,” Chatib menyampaikan. (TeamPD/Gs)

Usai Sidang Kabinet, Presiden SBY ke Palembang

Jakarta - Seusai menggelar rapat kabinet membahas anggaran bantuan sosial (bansos) dan pemilu, Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Ibu Ani Yudhoyono kembali melakukan kunjungan ke daerah. Kali ini ke Palembang. SBY bertolak dari Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (1/4) pukul 11.00 WIB.

Kemarin (31/3) sore, Presiden SBY baru tiba dari rangkaian kunjungan sepekan ke Lampung, Medan, Semarang, dan Bandung. Dalam lawatan di Medan, Presiden meresmikan Bandara Internasional Kualanamu dan sejumlah bandara lainnya di Tanah Air. Sedangkan di Semarang, SBY menerima audiensi keluarga TKI yang sedang menghadapi vonis mati di Arab Saudi. Dalam kesempatan bertemu keluarga TKI tersebut, Presiden SBY memastikan bahwa negara terus mengupayakan segala cara agar TKI tersebut terbebas dari hukuman mati.

Presiden direncanakan bermalam sehari di Palembang. Namun apabila cuaca sore nanti mendukung, ada kemungkinan Presiden beserta rombongan akan kembali ke Jakarta. Terlihat ikut dalam kunjungan ke Palembang kali ini Mensesneg Sudi Silalahi. (TeamPD/Gs)

Kader di Tangsel Doakan SBY dan Partai Demokrat

Serpong, Tangerang Selatan - Sekitar 500 simpatisan Partai Demokrat di Serpong, Kota Tangerang Selatan (Tangsel), di masa kampanye memilih kegiatan doa bersama agar kepemimpinan  Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang juga Ketua Umum Partai Demokrat, berjalan baik hingga masa jabatannya berakhir. Mereka pun mendokan agar Partai Demokrat memenangkan Pemilu 2014. Selain itu para kader bersilaturahmi dengan warga dan mnenyelenggarakan pengobatan gratis di dua wilayah dan kerja bakti di lingkungan warga.

Tampak hadir dalam doa bersama Anggota FPD-DPR RI Ferrari Romawi serta Anggota DPRD Banten Media Warman. Dalam sambutannya Ferrari Roemawi mengaku terkejut saat simpatisan secara spontan mengjak jamaah mendoakan SBY.

“Ini sebuah penghargaan besar untuk kami selaku kader Partai Demokrat melihat masyarakat yang begitu antusias mendoakan Pak SBY dan Partai Demokrat agar tetap jaya,” kata anggota DPR RI Komisi V ini di Serpong, Tangsel, Minggu (30/3).

Karena itu, Korwil Banten III ini merasa yakin kalau Partai Demokrat masih dicintai rakyat.

“Ini sebuah pembuktian bahwa rakyat masih mengharapkan kader Partai Demokrat memimpin rakyat,” Ferrari menegaskan.

Caleg Partai Demokrat Dapil Tangerang Selatan 1 Wawan Setiawan kepada wartawan di Serpong juga menegaskan, kampanye Partai Demokrat di Kota Tangerang Selatan lebih memilih doa bersama dan kegiatan sosial.

“Insya Allah pada tanggal 5 April, Partai Demokrat baru mengerahkan massa untuk kampanye terakhir. Sekarang kita lebih memilih pendekatan kepada rakyat, dan menjelaskan bagaimana upaya pemerintahan pimpinan Pak SBYterhadap rakyat, “kata Wawan yang juga Wakil Ketua II DPC Kota Tangerang Selatan.

Warga juga mendoakan agar SBY dan Partai Demokrat tetap memperjuangkan rakyat seperti yang dilakukan selama ini. (TeamPD/Gs)

Presiden SBY Setuju KPK dan Pastikan Bansos Tidak Untuk Kampanye

Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menerima surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menanyakan soal anggaran bantuan sosial (bansos) pemerintah pusat dan daerah. Presiden setuju dan memastikan bahwa dana bansos tidak boleh digunakan untuk kampanye.

“Saya pikir apa yang disampaikan KPK beserta rekomendasinya benar. Saya setuju dan mendukungnya,” kata Presiden SBY saat menggelar rapat kabinet di Kantor Presiden, Selasa (1/4) pukul 08.00 WIB. Rapat yang juga dihadiri Wapres Boediono ini membahas kegiatan kampanye. Presiden menyampaikan tiga isu aktual terkait pemilu, yakni pendanaan, kecurigaan mengenai kecurangan pemilu, dan keamanan serta ketertiban pemilu.

Pemerintah akan merespon rekomendasi dari KPK itu sekaligus –karena ini musim kampanye, baik pemilu legislatif maupun pemilihan Presiden– untuk memastikan bahwa penggunaan dana kampanye itu tertib, tidak ada penyimpangan dan kesalahan.

“Saya akan keluarkan kebijakan dan arahan lebih lanjut yang berlaku bagi seluruh jajaran pemerintah dan menyangkut keuangan bagi pejabat negara, hingga tingkat bupati dan walikota,” Presiden SBY menambahkan.

Dalam pengantar rapatnya ini, Presiden juga kembali menegaskan soal isu telah menggunakan dana yang tidak dibenarkan untuk kegiatan kampanye. Itu tidak benar. “Saya sebagai pejabat negara tunduk kepada aturan yang berlaku, itu juga saya laksanakan pada tahun 2009,” SBY menegaskan.

Presiden sudah berbicara langsung dengan pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit pengunaan dana kampanyanya. “Saya sudah berbicara langsung dengan pimpinan BPK dan saya minta sungguh dilakukan audit itu supaya masyarakat mengetahui tidak ada penyimpangan apapun dalam penggunaan anggaran negara,” SBY menjelaskan.

Kemudian, SBY meminta melalui Mendagri, audit tersebut juga dilakukan kepada para pejabat negara hingga tingkat bupati dan walikota. “Pastikan semua mendapatkan audit, menteri, gubernur, bupati, walikota, termasuk pejabat negara lain. Saya ingin transparansi dan akuntabilitas kita junjung tinggi,” ujar Presiden.

Selama rangkaian kampanye pemilu 2014 ini, lanjut SBY, ia tidak menggunakan fasilitas yang biasanya digunakan sebagai Presiden, seperti terminal di bandara dan instansi TNI dan Polri. Hal ini untuk menghindarkan dugaan miring dan konflik kepentingan.

Presiden juga meminta Mendagri dan Menteri Keuangan untuk memberikan penjelasan mengenai kebijakan dan regulasi penggunaan dana kampanye, utamanya ketika para pejabat negara melakukan kampanye pemilu.

Besok, rencananya Presiden akan menggelar rapat terbatas berkaitan dengan implementasi pembangunan infrastruktur atau proyek-proyek pembangunan. Termasuk diantaranya implementasi pembangunan Bandar Udara Internasional di Semarang serta kekurangan listrik di Sumatera Utara.

Hadir dalam sidang kali ini para menteri jajaran Kabinet Indonesia Bersatu II, diantaranya, Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Kesra Agung Laksono, Mensesneg Sudi Silalahi, Seskab Dipo Alam, Mendagri Gamawan Fauzi, Menlu Marty Natalegawa, dan Menkeu Chatib Basri. (TeamPD/Gs)

Ajak Masyarakat Awasi, Presiden SBY Minta Yang Kalah Pemilu Tidak Ngamuk

Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengemukakan, saat ini muncul suara “awas, Pemilu curang”. Ia mempertanyakan, siapa yang melakukan kecurangan karena Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) saat ini bersifat mandiri dan Independen.

“Pemilu dilaksanakan melalui sistem yang dilakukan oleh KPU dan Bawaslu serta jajarannya. Silakan jajaran Bawaslu dan masyarakat luas awasi,” kata Presiden SBY melalui akun twitter pribadinya @SBYudhoyono, yang diunggahnya Selasa (1/4) pagi.

Saat memimpin sidang kabinet paripurna di kantor Presiden, Jakarta, Selasa (1/4) pagi, Presiden SBY bahkan mengajak seluruh masyarakat untuk melakukan pengawasan dan pencegahan kecurangan pemilu dengan baik.

Presiden menegaskan, tidak ada yang ingin ada kecurangan apapun di negeri tercinta ini. “Mari kita pastikan sistem pengawasan berjalan dengan baik, siapa yang mendapatkan amanah undang-undang pengawasan dan pencegahan kecurangan itu bisa berjalan dengan baik,” ujarnya.

Terhadap pernyataan sejumlah pihak yang mengatakan ada intimidasi dan paksaan dari sejumlah pejabat daerah, Presiden SBY meminta Mendagri untuk melakukan komunikasi kepada Bawaslu dan KPU untk memantau jika ada pejabat negara yang melakukan paksaan. “Dengarkan aduan rakyat kalau memang ada pejabat di daerah yang melakukan intimidasi dan paksaan, memanggil coblos partai, misalnya,” tutur SBY.

Adapun terhadap kecurigaan institusi intelijen “bermain”, Presiden SBY mempersilakan jajaran Bawaslu dan masyarakat luas, termasuk media massa ikut mengawasi jangan fitnah.

Presiden SBY juga menginstruksikan kepada Kapolri untuk melindungi jika ada tokoh yang merasa terancam dalam proses Pemilu kali ini. “Jajaran Polri dan aparat keamanan lainnya agar bekerja penuh —sebelum, selama dan setelah pemungutan suara— untuk memastikan Pemilu berjalan tertib dan aman,” pinta SBY.

Presiden SBY mengingatkan, jajaran TNI dan Polri agar menjaga netralitas selama Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden tahun ini.  “Jaga netralitas TNI dan Polri, tidak boleh tergoda kekuasaan. Selama berstatus aktif, TNI dan Polri harus tetap lurus, tidak berpolitik,” tegasnya.

Melalui akun twitternya @SBYudhoyono itu, Presiden SBY mengatakan, Pemilu 2004 dan Pemilu 2009 lalu telah berlangsung demokratis dan tertib. Karena itu, ia berharap kita akan mengulanginya lagi di Pemilu 2014.

Saat Indonesia bisa menyelenggarakan 3-4 Pemilu dengn Sistem Pilpres Langsung secara damai dan demokratis, lanjut Presiden, itu menunjukkan demokrasi kita makin matang. “Ini berarti transisi dan konsolidasi demokrasi kita berhasil. Berarti pula demokrasi sungguh membawa manfaat nyata bagi rakyat Indonesia,” tutur SBY.

Presiden mengingatkan kepada peserta Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden harus “siap menang, siap kalah”. “Yang menang bertenggang rasa, yang kalah tidak perlu ngamuk,” ujarnya.

Ia menyebutkan, pengalaman Pilpres 1999 dan sejumlah Pilkada langsung, yang tadinya berjalan damai tiba-tiba menjadi anarkis. Karena itu, Presiden SBY mengajak semua pihak untuk  mencegahnya.

Kepala Negara mengingatkan, Indonesia negara hukum. Ada saluran bagi rakyat yang akan mengadu dan menuntut. “Mari kita gunakan cara demokratis yang diatur Undang Undang,” serunya. (TeamPD/Gs)