Pemerintah Samakan Persepsi Dana Hibah dan Bansos dengan KPK

Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan BPKP untuk berkoordinasi dengan KPK dalam menyamakan persepsi dana hibah dan bantuan sosial. Hal ini disampaikan Mendagri Gamawan Fauzi dan Menkeu Chatib Basri dalam keterangan pers usai Sidang Paripurna Kabinet di Kantor Presiden, Selasa (1/4) pagi.

Berkaitan dengan surat yang dikirimkan KPK kepada Presiden SBY beberapa saat lalu, menurut Chatib, pemerintah merespons baik atas usulan KPK dan meminta Kemenkeu, Kemendagri, dan BPKP untuk berkoordinasi di KPK. Dalam surat KPK sendiri terdapat dua usulan. Pertama, saran-saran agar bantuan sosial dipusatkan kepada Kementerian Sosial. Kedua, perlunya kehati-hatian dalam penggunaan dana yang berkaitan dengan diskresi (pengambilan keputusan sendiri).

“Bapak Presiden sudah meminta kepada kami, dan Menteri Keuangan, serta BPKP untuk berkoordinasi dengan KPK dalam waktu dekat ini. Untuk menyamakan persepsi tentang dana hibah dan bantuan sosial mana yang bersifat perlindungan sosial yang sudah terprogram di daerah, dan mana yang belum terprogram yang bisa dicairkan sewaktu-waktu. Nah, yang belum terprogram ini sebenarnya sesuatu yang rawan,” ujar Mendagri.

Kepala Negara menginstruksikan kepada kementerian dan lembaga agar berhati-hati dan memedomani peraturan dalam pencairan dana non-program atau yang belum direncanakan ini, lanjut Gamawan. Presiden juga meminta instansi pengawasan pusat maupun daerah untuk melakukan pengawasan ketat dalam pencairan dana bansos.

Gamawan, juga menyampaikan bahwa pemerintah menyambut baik dan memberikan apresiasi tinggi atas surat dari KPK, baik yang yang ditujukan kepada Presiden SBY maupun kepala daerah di seluruh Indonesia, karena prisip dari surat tersebut adalah mencegah disalah-gunakannya dana hibah dan bantuan sosial, baik pemilihan kepala daerah dan pemilihan legislatif.

Menyangkut APBD, dana hibah dan bansos sebenarnya telah diatur dalam Peraturan Mendagri, Permendagri 32 tahun 2011 dan Permendagri 39 tahun 2012.

“Di situ diatur dengan sangat ketat bagaimana bansos dan hibah dapat dicairkan. Permendagri dirumuskan bersama-sama dengan KPK karena itu KPK dalam suratnya kepada para gubernur, bupati, walikota, antara lain meminta agar mentaati semua aturan-aturan yang termuat dalam Pemendagri 32 dan 39 tersebut, dan tidak disimpangi aturan-aturan tersebut,” Gamawan menyampaikan.

Kemendagri, juga mengirimkan surat kepada para kepala daerah untuk mengingatkan agar berhati-hati dalam pencairan dana hibah dan bansos sehingga tidak berakibat terjerat kasus-kasus hukum.

Sementara Chatib Basri menambahkan, tim dari Kemendagri, Kemenkeu, BPKP akan mulai menjelaskan, memilah mana yang perlu dilakukan pemberian perhatian khusus, langkah tertentu. “Karena kami dari pemerintah sebetulnya melihat masukan KPK sangat baik dan perlu ditindaklanjuti untuk pencegahan terjadinya hal-hal yang tidak dinginkan berkaitan dana bantuan sosial,” Chatib menyampaikan. (TeamPD/Gs)

Usai Sidang Kabinet, Presiden SBY ke Palembang

Jakarta - Seusai menggelar rapat kabinet membahas anggaran bantuan sosial (bansos) dan pemilu, Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Ibu Ani Yudhoyono kembali melakukan kunjungan ke daerah. Kali ini ke Palembang. SBY bertolak dari Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (1/4) pukul 11.00 WIB.

Kemarin (31/3) sore, Presiden SBY baru tiba dari rangkaian kunjungan sepekan ke Lampung, Medan, Semarang, dan Bandung. Dalam lawatan di Medan, Presiden meresmikan Bandara Internasional Kualanamu dan sejumlah bandara lainnya di Tanah Air. Sedangkan di Semarang, SBY menerima audiensi keluarga TKI yang sedang menghadapi vonis mati di Arab Saudi. Dalam kesempatan bertemu keluarga TKI tersebut, Presiden SBY memastikan bahwa negara terus mengupayakan segala cara agar TKI tersebut terbebas dari hukuman mati.

Presiden direncanakan bermalam sehari di Palembang. Namun apabila cuaca sore nanti mendukung, ada kemungkinan Presiden beserta rombongan akan kembali ke Jakarta. Terlihat ikut dalam kunjungan ke Palembang kali ini Mensesneg Sudi Silalahi. (TeamPD/Gs)

Kader di Tangsel Doakan SBY dan Partai Demokrat

Serpong, Tangerang Selatan - Sekitar 500 simpatisan Partai Demokrat di Serpong, Kota Tangerang Selatan (Tangsel), di masa kampanye memilih kegiatan doa bersama agar kepemimpinan  Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang juga Ketua Umum Partai Demokrat, berjalan baik hingga masa jabatannya berakhir. Mereka pun mendokan agar Partai Demokrat memenangkan Pemilu 2014. Selain itu para kader bersilaturahmi dengan warga dan mnenyelenggarakan pengobatan gratis di dua wilayah dan kerja bakti di lingkungan warga.

Tampak hadir dalam doa bersama Anggota FPD-DPR RI Ferrari Romawi serta Anggota DPRD Banten Media Warman. Dalam sambutannya Ferrari Roemawi mengaku terkejut saat simpatisan secara spontan mengjak jamaah mendoakan SBY.

“Ini sebuah penghargaan besar untuk kami selaku kader Partai Demokrat melihat masyarakat yang begitu antusias mendoakan Pak SBY dan Partai Demokrat agar tetap jaya,” kata anggota DPR RI Komisi V ini di Serpong, Tangsel, Minggu (30/3).

Karena itu, Korwil Banten III ini merasa yakin kalau Partai Demokrat masih dicintai rakyat.

“Ini sebuah pembuktian bahwa rakyat masih mengharapkan kader Partai Demokrat memimpin rakyat,” Ferrari menegaskan.

Caleg Partai Demokrat Dapil Tangerang Selatan 1 Wawan Setiawan kepada wartawan di Serpong juga menegaskan, kampanye Partai Demokrat di Kota Tangerang Selatan lebih memilih doa bersama dan kegiatan sosial.

“Insya Allah pada tanggal 5 April, Partai Demokrat baru mengerahkan massa untuk kampanye terakhir. Sekarang kita lebih memilih pendekatan kepada rakyat, dan menjelaskan bagaimana upaya pemerintahan pimpinan Pak SBYterhadap rakyat, “kata Wawan yang juga Wakil Ketua II DPC Kota Tangerang Selatan.

Warga juga mendoakan agar SBY dan Partai Demokrat tetap memperjuangkan rakyat seperti yang dilakukan selama ini. (TeamPD/Gs)

Presiden SBY Setuju KPK dan Pastikan Bansos Tidak Untuk Kampanye

Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menerima surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menanyakan soal anggaran bantuan sosial (bansos) pemerintah pusat dan daerah. Presiden setuju dan memastikan bahwa dana bansos tidak boleh digunakan untuk kampanye.

“Saya pikir apa yang disampaikan KPK beserta rekomendasinya benar. Saya setuju dan mendukungnya,” kata Presiden SBY saat menggelar rapat kabinet di Kantor Presiden, Selasa (1/4) pukul 08.00 WIB. Rapat yang juga dihadiri Wapres Boediono ini membahas kegiatan kampanye. Presiden menyampaikan tiga isu aktual terkait pemilu, yakni pendanaan, kecurigaan mengenai kecurangan pemilu, dan keamanan serta ketertiban pemilu.

Pemerintah akan merespon rekomendasi dari KPK itu sekaligus –karena ini musim kampanye, baik pemilu legislatif maupun pemilihan Presiden– untuk memastikan bahwa penggunaan dana kampanye itu tertib, tidak ada penyimpangan dan kesalahan.

“Saya akan keluarkan kebijakan dan arahan lebih lanjut yang berlaku bagi seluruh jajaran pemerintah dan menyangkut keuangan bagi pejabat negara, hingga tingkat bupati dan walikota,” Presiden SBY menambahkan.

Dalam pengantar rapatnya ini, Presiden juga kembali menegaskan soal isu telah menggunakan dana yang tidak dibenarkan untuk kegiatan kampanye. Itu tidak benar. “Saya sebagai pejabat negara tunduk kepada aturan yang berlaku, itu juga saya laksanakan pada tahun 2009,” SBY menegaskan.

Presiden sudah berbicara langsung dengan pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit pengunaan dana kampanyanya. “Saya sudah berbicara langsung dengan pimpinan BPK dan saya minta sungguh dilakukan audit itu supaya masyarakat mengetahui tidak ada penyimpangan apapun dalam penggunaan anggaran negara,” SBY menjelaskan.

Kemudian, SBY meminta melalui Mendagri, audit tersebut juga dilakukan kepada para pejabat negara hingga tingkat bupati dan walikota. “Pastikan semua mendapatkan audit, menteri, gubernur, bupati, walikota, termasuk pejabat negara lain. Saya ingin transparansi dan akuntabilitas kita junjung tinggi,” ujar Presiden.

Selama rangkaian kampanye pemilu 2014 ini, lanjut SBY, ia tidak menggunakan fasilitas yang biasanya digunakan sebagai Presiden, seperti terminal di bandara dan instansi TNI dan Polri. Hal ini untuk menghindarkan dugaan miring dan konflik kepentingan.

Presiden juga meminta Mendagri dan Menteri Keuangan untuk memberikan penjelasan mengenai kebijakan dan regulasi penggunaan dana kampanye, utamanya ketika para pejabat negara melakukan kampanye pemilu.

Besok, rencananya Presiden akan menggelar rapat terbatas berkaitan dengan implementasi pembangunan infrastruktur atau proyek-proyek pembangunan. Termasuk diantaranya implementasi pembangunan Bandar Udara Internasional di Semarang serta kekurangan listrik di Sumatera Utara.

Hadir dalam sidang kali ini para menteri jajaran Kabinet Indonesia Bersatu II, diantaranya, Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Kesra Agung Laksono, Mensesneg Sudi Silalahi, Seskab Dipo Alam, Mendagri Gamawan Fauzi, Menlu Marty Natalegawa, dan Menkeu Chatib Basri. (TeamPD/Gs)

Ajak Masyarakat Awasi, Presiden SBY Minta Yang Kalah Pemilu Tidak Ngamuk

Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengemukakan, saat ini muncul suara “awas, Pemilu curang”. Ia mempertanyakan, siapa yang melakukan kecurangan karena Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) saat ini bersifat mandiri dan Independen.

“Pemilu dilaksanakan melalui sistem yang dilakukan oleh KPU dan Bawaslu serta jajarannya. Silakan jajaran Bawaslu dan masyarakat luas awasi,” kata Presiden SBY melalui akun twitter pribadinya @SBYudhoyono, yang diunggahnya Selasa (1/4) pagi.

Saat memimpin sidang kabinet paripurna di kantor Presiden, Jakarta, Selasa (1/4) pagi, Presiden SBY bahkan mengajak seluruh masyarakat untuk melakukan pengawasan dan pencegahan kecurangan pemilu dengan baik.

Presiden menegaskan, tidak ada yang ingin ada kecurangan apapun di negeri tercinta ini. “Mari kita pastikan sistem pengawasan berjalan dengan baik, siapa yang mendapatkan amanah undang-undang pengawasan dan pencegahan kecurangan itu bisa berjalan dengan baik,” ujarnya.

Terhadap pernyataan sejumlah pihak yang mengatakan ada intimidasi dan paksaan dari sejumlah pejabat daerah, Presiden SBY meminta Mendagri untuk melakukan komunikasi kepada Bawaslu dan KPU untk memantau jika ada pejabat negara yang melakukan paksaan. “Dengarkan aduan rakyat kalau memang ada pejabat di daerah yang melakukan intimidasi dan paksaan, memanggil coblos partai, misalnya,” tutur SBY.

Adapun terhadap kecurigaan institusi intelijen “bermain”, Presiden SBY mempersilakan jajaran Bawaslu dan masyarakat luas, termasuk media massa ikut mengawasi jangan fitnah.

Presiden SBY juga menginstruksikan kepada Kapolri untuk melindungi jika ada tokoh yang merasa terancam dalam proses Pemilu kali ini. “Jajaran Polri dan aparat keamanan lainnya agar bekerja penuh —sebelum, selama dan setelah pemungutan suara— untuk memastikan Pemilu berjalan tertib dan aman,” pinta SBY.

Presiden SBY mengingatkan, jajaran TNI dan Polri agar menjaga netralitas selama Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden tahun ini.  “Jaga netralitas TNI dan Polri, tidak boleh tergoda kekuasaan. Selama berstatus aktif, TNI dan Polri harus tetap lurus, tidak berpolitik,” tegasnya.

Melalui akun twitternya @SBYudhoyono itu, Presiden SBY mengatakan, Pemilu 2004 dan Pemilu 2009 lalu telah berlangsung demokratis dan tertib. Karena itu, ia berharap kita akan mengulanginya lagi di Pemilu 2014.

Saat Indonesia bisa menyelenggarakan 3-4 Pemilu dengn Sistem Pilpres Langsung secara damai dan demokratis, lanjut Presiden, itu menunjukkan demokrasi kita makin matang. “Ini berarti transisi dan konsolidasi demokrasi kita berhasil. Berarti pula demokrasi sungguh membawa manfaat nyata bagi rakyat Indonesia,” tutur SBY.

Presiden mengingatkan kepada peserta Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden harus “siap menang, siap kalah”. “Yang menang bertenggang rasa, yang kalah tidak perlu ngamuk,” ujarnya.

Ia menyebutkan, pengalaman Pilpres 1999 dan sejumlah Pilkada langsung, yang tadinya berjalan damai tiba-tiba menjadi anarkis. Karena itu, Presiden SBY mengajak semua pihak untuk  mencegahnya.

Kepala Negara mengingatkan, Indonesia negara hukum. Ada saluran bagi rakyat yang akan mengadu dan menuntut. “Mari kita gunakan cara demokratis yang diatur Undang Undang,” serunya. (TeamPD/Gs)

“Selamat Berlibur,” Presiden SBY Menyapa Pengunjung Trans Studio Mall

Bandung, Jawa Barat - Menyaksikan pertunjukan musik dan menyapa masyarakat yang tengah berlibur di Trans Studio Mall (TSM) Bandung menjadi salah satu agenda liburan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Negara Hj Ani Yudhoyono beserta keluarga di masa libur nasional Hari Raya Nyepi, Senin (31/3) siang.

Masih berada dalam satu area yang sama dengan tempat menginap, SBY dan Ibu Ani berjalan kaki memasuki area mall tersebut. Presiden SBY nampak ditemani putra pertama Agus Harimurti Yudhoyono, Annisa Pohan, dan Aira, serta putra keduanya Edhie Baskoro Yudhoyono, Aliya Rajasa, dan Airlangga.

Kehadiran keluarga Presiden SBY ini mengagetkan masyarakat Bandung yang juga sedang mengunjungi tempat itu. Masyarakat berebutan mengejar dan ingin berfoto bersama keluarga Presiden SBY. Presiden dan Ibu Negara ramah menyambutnya dengan senyum.

“Selamat hari libur ya, sudah main apa belum,?” Ibu Ani bertanya kepada anak-anak dan remaja yang datang mengerumuni.

Sementara Presiden SBY selalu menyalami pengunjung yang mendekatinya dan menyampaikan salam akrab.

“Sukses semuanya,” Presiden menyapa.

Melihat kerumunan masyarakat yang semakin banyak, dengan pengeras suara Presiden SBY menyapa mereka.

“Apa kabar Bapak Ibu, saudara saudara, anak anakku yang saya sayangi, di sini Pak SBY dan Ibu Ani bersama-sama pagi ini dengan anak dan cucu mengucapkan selamat berlibur kepada saudara-saudara. Semoga acara seperti ini membawa kebaikan,” ujar Presiden SBY.

Kerumunan pengunjung yang masih terkejut melihat kehadiran Presiden di tengah mereka, sangat gembira dapat melihat dan menyapa Presiden SBY.

“Nggak nyangka Presiden orangnya ramah dan hangat, tidak menjaga jarak dengan kami rakyatnya,” ujar Euis (24) yang sangat senang berjabat tangan dengan Presiden SBY. (TeamPD/Gs)

Pakai 7.000 Payung, Kampanye Partai Demokrat Raih Rekor MURI

Jakarta - Museum Rekor Indonesia (MURI) memberikan piagam penghargaan atas penggunaan payung terbanyak se-Indonesia kepada kampanye Partai Demokrat yang digelar di Lapangan Blok S, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (30/3/2014).

Wakil Direktur MURI, Osmar Semesta Susilo mengatakan, pengguna payung pada kampanye ini mencapai 7.000 payung.

“Sebelumnya 4.000 payung dipegang Asuransi Prudential, tahunnya lupa,” katanya.

Osmar mengatakan, tim Muri mengadakan penghitungan kepada peserta kampanye dimulai pada pukul 10.00 sampai 14.00 WIB.

“Sudah dihitung oleh tim Muri,” katanya.

Kampanye Partai Demokrat yang diikuti ribuan kader dan simpatisan ini menghadirkan Melani Suharli Leimena yang juga Wakil Ketua MPR. (TeamPD/Gs)