Di RSUD Kudus, Presiden SBY Meminta Rakyat Miskin Dilayani dengan Baik

Kudus, Jawa Tengah - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali menegaskan bahwa rakyat miskin harus mendapat pelayanan kesehatan yang baik. Pemerntah juga terus memperbaiki sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

“Tolong dilayani dengan baik saudara kita, negara sudah punya sistem, sekarang sudah menjadi satu sistem (BPJS),” kata Presiden SBY kepada petugas loket di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Kamis (13/3) sore.

Peninjauan ke RSUD Kudus ini dilakukan setelah Presiden SBY meninjau peternakan sapi di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Selama sekitar 30 menit, Presiden didampingi Ibu Negara Ani Yudhoyono dan sejumlah menteri berdialog dan berkeliling ke sejumlah fasilitas yang tersedia di rumah sakit pelat merah tersebut. Presiden ingin melihat langsung pelaksanaan JKN yang diselenggarakan BPJS Kesehatan.

RSUD Kudus sejak pagi ramai oleh pasien yang mengantri untuk mendapat pelayanan kesehatan. Presiden menjadikan loket pendaftaran pasien untuk BPJS Kesehatan sebagai tujuan awal peninjauan. Empat poster tentang BPJS tampak di depan pintu masuk, sementara sebuah poster dipampangkan di pinggir loket.

“Kita berharap sistem ini berjalan baik. Saya sudah dengarkan harapan dan rekomendasi dari para dokter. Insya Allah, sesuai harapan kita semua agar sistem ini menjadi lebih adil bagi semua pihak,” kata SBY saat meninjau paviliun kelas 1.

Seperti diketahui, mulai 1 Januari 2014 pemerintah memberlakukan sistem JKN yang diselenggarakan oleh BPJS berdasarkan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Penerapan sistem baru ini diatur dalam Undang Undang No. 40/2004. Melalui BPJS Kesehatan seluruh penduduk Indonesia terlindungi dalam sistem asuransi untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.

Sesuai UU No. 24 Tahun 2011, BPJS akan menggantikan sejumlah lembaga jaminan sosial yang ada, seperti PT. Askes, PT. Jamsostek dan Asabri. Pada awal 2014 ini, PT. Askes sudah bertransformasi menjadi BPJS Kesehatan, sementara untuk PT. Jamsostek pada tahun 2015 akan bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan. (websitepresiden/TeamPD/Gs)

Pers Harus Berpihak pada Kebenaran,Kejujuran, dan Keadilan

Jakarta - Ketua Departemen Luar Negeri  DPP Partai Demokrat Kastorius Sinaga mengatakan, demokrasi Indonesia saat ini berada sangat jauh dari cita-citanya karena kita digiring apa yang dinamakan dengan demokrasi persepsi.

 “Demokrasi yang tidak menyandarkan diri pada kebenaran faktual tetapi lebih kepada demokrasi bertarung di tingkat persepsi atau opini. Misalnya dengan adanya survei yang tidak kredibel dan penggiringan opini oleh pers yang dipakai pemiliknya untuk kepentingan tertentu yang bisa menghancurkan nilai-nilai demokrasi yang kita anut bersama,” kata Kastorius Sinaga saat menjadi narasumber dalam diskusi “Dialog Rakyat untuk Bangsa” dengan topik”Peran Pemerintah Mempertahankan Kebebasan Pers untuk Indonesia yang Lebih baik” di Sekretariat   DPP-PD lantai 1,  Graha Kramat 7, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat,  Kamis, 14 Maret 2014.

 Selain Kastorius Sinaga, tampil sebagai pembicara  Dr. Ade Armando M.Sc (pengamat politik dan dosen komunikasi UI) dan Imam Prihadiyoko (wartawan politik Harian Kompas).  Bertindak sebagai moderator Danang Sangga Buana (Anggota Komisi Penyiaran Indonesia).

Kastorius menegaskan, demokrasi juga bukan masalah perseorangan tapi ranah publik yang harus dijaga bersama karena di situ ada nilai kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Kepada siapa lagi indonesia harus mengadu, kalau pers sudah menjadi instrumen pemiliknya.

Sebelumnya Ade Armando menjelaskan, kebebasan pers adalah bebasan untuk media menyiarkan apa adanya. Setelah adanya kebebasan pers, sekarang justru pers merasa kurang bebas karena isi siaran dan tulisan ditentukan si pemilik media.

Sementara Imam Prihadiyoko mengatakan, pers sudah jelas terikat dengan pasal dan kode etik bahwa pers harus independen dan berpihak kepada kebenaran, keadilan, serta seorang jurnalis harus mempunyai sikap kritis

Acara diskusi “Dialog Rakyat untuk Bangsa” kali ini dihadiri masyarakat umum, mahasiswa, kader dan simpatisan Partai Demokrat, serta insan pers.(TeamPD/Gs)

Tinjau Peternakan Sapi di Tuban, Presiden SBY: Negara Berterima Kasih pada Peternak

Tuban, Jawa Timur: Pemerintah mendukung pengembangan usaha ternak sapi untuk mewujudkan ketahanan pangan. Tidak baik Indonesia terus bergantung pada impor daging sapi dari Australia dan Selandia Baru.

“Kami sangat memperhatikan keinginan para peternak. Negara berterima kasih, kalau tidak ada peternak, kita impor terus dan harganya pasti mencekik,” kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat berdialog dengan peternak di Bumi Peternakan Wahyu Utama, Desa Sukolilo, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Kamis (13/3) siang.

Presiden SBY kagum dan terus mendukung pengembangan usaha peternakan sapi seperti di Wahyu Utama ini. Selain untuk meningkatkan kesejahteraan peternak, juga untuk meningkatkan ketersediaan daging sapi di seluruh Indonesia. “Pemerintah gigih memperjuangkan kebijakan-kebijakan yang tidak merugikan peternak,” SBY menambahkan.

Dalam persoalan daging sapi ini, pemerintah ingin peternak mendapat untung dan kesejahteraan mereka meningkat. Namun juga produksi daging mereka bisa dijangkau oleh daya beli masyarakat. Untuk itu perlu ada tata kelola yang adil.

“Mari kita ciptakan dan kelola suasana yang adil bagi petani, pedagang, dan masyarakat pembeli,” ujar Kepala Negara, disambut tepuk tangan peternak dan masyarakat yang hadir.

Pernyataan Presiden SBY tersebut sekaligus menjawab pertanyaan Sembodo (58 tahun), salah seorang peternak anggota koperasi Bumi Peternakan Wahyu Utama. Sembodo menyampaikan kekhawatiran peternak , saat peternak semangat, tiba-tiba harga daging sapi turun, seperti pernah terjadi pada tahun 2010 lalu. “Bagaimana kebijaksanaan pemerintah?” tanya Sembodo.

Menjawab soal kebutuhan akan rumah potong hewan (RPH) yang dekat dengan lingkungan peternak, Presiden berharap RPH tersebut segera direalisasikan oleh Pemda Tuban. “Semoga lekas terwujud. Kalau lambat, beritahu saya agar dicari letak kendalanya,” ujar SBY.

Bumi Peternakan Wahyu Utama didirikan oleh Joko Utomo pada 1992. Pada 1994, koperasi peternak ini dipercaya Dinas Peternakan Kabupaten Tuban mengembangkan 5 ekor sapi dengan pola bagi hasil. Saat ini, Bumi Peternakan Wahyu Utama telah menjadi usaha mandiri dan mampu melakukan ekspansi untuk memenuhi kebutuhan daging segar dan sapi potong dengan harga yang kompetitif.

Berdasarkan data terakhir, berkat teknologi pengembangan, populasi sapi di Bumi Peternakan Wahyu Utama sebanyak 2017 ekor.

Saat tiba di lokasi, Presiden SBY meminta Gubernur Jatim Soekarwo terus mendorong dan mengembangkan peternakan di wilayahnya. Usai meninjau peternakan sapi ini, Presiden dan Ibu Ani melanjutkan perjalananannya ke Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, untuk melihat langsung pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kudus.(websitepresiden/TeamPD/Gs)

Partai Demokrat Tak Lagi Mengunakan Slogan "Katakan Tidak Pada Korupsi"

Jakarta - Partai Demokrat rupanya lumayan kewalahan menggenjot elektabilitasnya setelah sejumlah kader, bahkan mantan ketua umumnya ikut terjerat kasus korupsi. Padahal Pemilu 2014 tinggal menghitung hari.

Ketua DPP Partai Demokrat, Sutan Bhatoegana mengakui fenomena itu. Menurutnya kasus korupsi yang melibatkan sejumlah elit Demokrat memang telah membuat popularitas Demokrat anjlok.

"Ini yang membuat kami sempoyongan, diberitakan terus-terusan selama dua tahun," kata Sutan, Jumat 14 Maret 2014.

Sadar tak lagi menjadi partai yang bisa berkuasa, Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, kata Sutan, hanya menargetkan perolehan suara 15 persen dalam Pemilu 2014.

"Tiga besar sudah baik, oleh karena itu kami kembali lagi menggalang kesatuan, kita mendekati rakyat," ujarnya.

Disamping itu, Partai Demokrat juga mengganti slogan pada pemilu yang dulunya "Katakan Tidak Pada Korupsi", menjadi "Berikan Bukti Bukan Janji". Dengan slogan itu, Demokrat akan menyampaikan program-program pro rakyat.

"Seperti PNPM, program mandiri, masyarakat, BOS, Raskin, ini pro rakyat ini yang dirasakan rakyat dan naiknya gaji buruh. Berikan bukti bukan janji, ini nanti jualan kita dan sambutan rakyat baik," tegas Sutan.

Ketua Komisi VII DPR itu menambahkan, menurunnya elektabilitas Demokrat bukan semata karena kasus korupsi yang menjerat kadernya, tapi karena partai berlambang mercy itu tidak punya media.

"Salah satu kekurangan Partai Demokrat, tidak punya media, hanya perang darat," kata dia.

DPD - Partai Demokrat Jakarta Masih Masuk Tiga Besar

Jakarta - Hasil riset terhadap popularitas dan elektabilitas partai politik menjelang Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 berbeda-beda dari lembaga satu dengan yang lainnya. 
Muncul dugaan kuat, bahwa ada survei pesanan yang sengaja di-publish sebagai instrumen kampanye.

Partai Demokrat sering menjadi subyek yang dirugikan oleh rilis dan hasil-hasil survei abal-abal lembaga yang tidak kredibel tersebut.

Demikian dikatakan Humas Tim Pemenangan DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Anis Fauzan, Rabu (12/3).

“Ada pergeseran esensi dimana sebelumnya riset dilakukan untuk menjadi alat ukur dan barometer yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis menjadi alat propaganda dan instrumen kampanye pihak-pihak tak bertanggungjawab,” kata Anis.

Namun, dari sekian banyak lembaga survei abal-abal, lanjut Anis, seperti yang diungkapkan dosen UI Ade Armando, ada juga lembaga-lembaga yang masih konsisten dan memegang teguh pedoman akademis, seperti Saiful Mudjani Research & Consulting (SMRC). Beberapa waktu lalu,

SMRC merilis hasil survei terbarunya dimana Partai Demokrat masih berada di urutan 3 besar di tingkat nasional.

Hasil survei SMRC ini tak jauh berbeda dengan survei daerah pemilihan (dapil) yang pernah dilakukan DPD Demokrat DKI pada bulan Januari 2014 lalu bekerjasama dengan beberapa kampus di Jakarta. Survei dilakukan di 10 dapil DPRD Provinsi DKI Jakarta. Hasilnya, Partai Demokrat Jakarta masih berada di urutan 3 besar, bedanya hanya di prosentase. Partai Demokrat Jakarta berada 2 poin di atas survei nasional. Nasional 10,4 persen, sedangkan Jakarta 12,3 persen.

“Hasil yang kami dapat dalam riset ini kontradiktif dengan suara subang lembaga survei abal-abal selama ini,” jelas Anis.

Bagi kami, sambung Anis, independensi survei itu penting untuk memotret banyak hal di masyarakat. Kalau mengutip teori Klaus Schütz dari Jerman yang mengatakan bahwa manusia secara terus menerus menciptakan realitas sosial mereka dalam rangka berinteraksi dengan yang lain. Sehingga perubahan perilaku pemilih berubah sesuai dengan hasil ciptaan realitas sosial dan interaksi dengan masyarakat di sekitar mereka.

“Dari teori tersebut, Partai Demokrat DKI Jakarta menjadi tahu apa dan bagaimana seharusnya kita bertindak dalam rentang waktu yg sudah tidak panjang lagi, tapi tetap maksimal dan bisa mencapai target diatas 15 persen di 9 April nanti,” ujarnya. (TeamPD/Gs)

Dialog Rakyat untuk Bangsa: Infrastruktur adalah Tulang Punggung Perekonomian

Jakarta - Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR-RI  Ir Nova Iriansyah menegaskan, secara universal ada rumus, apabila jalan bagus sekian kilometer bisa meningkatkan pertumbuhan perekonomian sekian persen per tahunnya. 

Hal itu disampaikannya dalam diskusi “Dialog Rakyat untuk Bangsa” dengan topik “Infrastruktur Sebagai Tulang Punggung Perekonomian” di Sekretariat   Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, lantai 1,  Graha Kramat 7, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat,  Rabu, 12 Maret 2014.

Diskusi terbuka yang digelar hampir setiap hari usai makan siang tersebut, selain menghadirkan Nova Iriansyah sebagai narasumber juga Ir Darmantyo Saptodewo (Ketua Komite Daya Saing dan Dukungan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional) dan sebagai moderator Clara Wresti (wartawan senior Harian Umum Kompas).

Nova, yang duduk di Komisi V DPR-RI, mengatakan, setiap kerusakan infrastruktur seperti jalan, jembatan, pelabuhan dan bandara akan menmbuat pertumbuhan perekonomian terganggu. Ini sdh terbukti secara empirik. Contoh, pelaku ekonomi di pelabuhan, bilamana terjadi kerusakan infrastruktur di pelabuhan maka masa tunggu barang akan naik, sewa akan naik, barang terlambat sampai ke pasar, semua jatuhnya ke inefisiensi rupiah. Secara garis besar angka pertumbuhan perekonomian kita akan turun. Hal yang sama pun akan terjadi pada bandar udara bila ada kerusakan infrastruktur. Itu yang menyebabkan infrastruktur menjadi tulang punggung perekonomian.

Acara Dialog Rakyat untuk Bangsa kali ini dihadiri oleh para mahasiswa, masyarakat umum, para insan pers, kader dan simpatisan Partai Demokrat. (TeamPD/GS)

Dahkan Iskan dan Endriartono Sutarto Resmi Masuk Partai Demokrat

Jakarta - Menteri Negara Urusan BUMN, Dahlan Iskan, resmi telah bergabung dengan Partai Demokrat.

Kabar tersebut dibenarkan juru bicara Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, di Media Centre Pramono Edhie Wibowo, Menteng, Jakarta, siang ini.

"Iya dia sudah meminta jadi kader kita, sudah meminta mau jadi jurkam (juru kampanye) kita welcome (menyambut, red) siapa aja," ujar Ruhut.

Selain Dahlan, Partai Demokrat juga memiliki tambahan tenaga baru yakni Jenderal (Purn) Endriarto Sutarto. Menurut Ruhut, keduanya tinggal menunggu keputusan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono apakah perlu dikukuhkan atau tidak.

"Secara pernyataan itu otomatis resmi (bergabung). Tinggal apakah perlu dikukuhkan atau tidak nanti tinggal Pak SBY. Tapi sudah bersama kita. Dia sama Pak Tarto (Endriartono Sutarto)," tambah Ruhut.

Dengan demikian, dari 11 peserta Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat, enam pesertanya sudah menjadi kader Demokrat. Mereka adalah Pramono Edhie Wibowo, Hayono Isman, Marzuki Alie, Sinyo Harun Sarundajang, Dahlan Iskan, Endriartono Sutarto. (TeamPD/Gs)