Pembangunan PLTU Nagan Raya Dipercepat untuk Atasi Listrik Sumut

Jakarta - Untuk mengatasi defisit listrik di Sumatera Utara, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta pembangunan Pusat Listrik Tenaga Uap (PLTU) Nagan Raya dipercepat. Dalam dua pekan ke depan harus sudah rampung. Menko Perekonomian Hatta Rajasa menyampaikan hal tersebut dalam keterangan persnya usai menghadiri rapat terbatas kabinet di Kantor Presiden, Rabu (2/4) siang. Rapat sendiri membahas pengembangan infrastruktur Bandara Ahmad Yani Semarang, Jateng, dan kelistrikan di Sumatera Utara (Sumut).

“Langkah jangka pendek yang pertama adalah mempercepat pembangunan PLTU Nagan Raya dengan kapasitas listrik 2×95 MW. Proses pembangunan PLTU ini sudah memasuki tahap pemasangan pipa pada April ini. Jadi, solusi jangka pendek sudah teratasi,” ujar Hatta Rajasa.

Ada juga usulan ‘excess power’ dengan menambah kapasitas yang ada di PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) menjadi 130 MW, dari semula 90 MW.

Presiden secara tegas memberikan tenggat dua pekan untuk menyelesaikan persoalan jangka pendek masalah listrik di Sumut tersebut. Tenggat yang sama juga berlaku untuk pembahasan teknis pengembangan Bandar Udara Internasional Ahmad Yani di Semarang, Jawa Tengah.

Dalam dua pekan ke depan, Presiden SBY meminta pembicaraan antara Kementerian Pertahanan (Kemenhan) sebagai pemilik lahan bandara dengan PT Angkasa Pura sebagai pihak pengelola bandara dapat diselesaikan.

“Dalam dua pekan ke depan, Bapak Presiden meminta agar ini bisa dirampungkan. Menko Polhukam juga akan segera memimpin rapat bersama Kemenhan dan pihak-pihak terkait lainnya mengenai Bandar Udara Ahmad Yani,” Hatta menjelaskan.

Dalam rapat tadi, ujar Menko Perekonomian, juga dilaporkan adanya usulan baru dari Kemenhan dan Dirjen Kekayaan Negara Kementrian Keuangan dalam menetapkan pola kerja sama bagi hasil sebagai upaya percepatan pembangunan Bandara Ahmad Yani .

“Nantinya dalam keekonomian yang akan dikelola Angkasa Pura ini masuk dalam kategori commercially viable sehingga dapat mempercepat Bandara Ahmad Yani di Semarang,” Hatta menambahkan. (TeamPD/Gs)

Presiden SBY Telah Instruksikan Lanjutkan Pengembangan Bandara Semarang

Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mengeluarkan instruksi untuk membicarakan lebih lanjut pengembangan insfrastruktur Bandar Udara Internasional Ahmad Yani, Semarang, Jawa Tengah, yang sempat terhenti. Penundaan terjadi karena ketidaksesuaian antara pemerintah pusat dan daerah.

Presiden SBY menjelaskan hal ini dalam pengantar rapat terbatas kabinet di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (2/4) pukul 11.00 WIB. Rapat yang juga dihadiri Wapres Boediono ini membahas pengembangan Bandara Ahmad Yani Semarang dan peningkatan daya listrik untuk Provinsi Sumatera Utara.

“Saya tahu, pengembangan infrastruktur sempat terhenti, karena tidak ada kesesuaian antara pihak-pihak terkait. Termasuk antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Namun saya senang, setelah menyampaikan instruksi pada 14 maret lalu, sudah dilakukan pembahasan lebih lanjut oleh pihak-pihak tersebut,” ujar Presiden SBY.

Membantu mempercepat pembangunan infrastruktur di Jateng merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah. Presiden SBY bahkan telah meminta menteri terkait untuk mempermudah setiap urusan dalam pengembangan infrastruktur di Jateng tersebut.

“Dengan demikian tidak ada lagi yang mandek, yang terhenti. Kalau segera bisa dituntaskan akan membawa kebaikan yang nyata bagi perekonomian di Jawa Tengah,” SBY menegaskan.

Presiden pernah pula menyampaikan komitmen ini saat meresmikan groundbreaking Infrastruktur Gas Bumi Terintegrasi Jawa Tengah, di Semarang, pada Maret lalu.

Mengenai masalah kelistrikan di Sumut, Presiden menjelaskan saat ini baru bisa disuplai 1.600 Mega Watt dari kebutuhan 1.800 Mega Watt. Menurut Presiden, hal ini disebabkan karena adanya peningkatan kebutuhan industri komersial dan rumah tangga di wilayah tersebut.

“Terkait hal ini, harus ada solusi jangka pendek, menengah, dan panjang. Saya sudah bicara dengan saudara Gubernur Sumatera Utara, Menteri BUMN, dan pihak-pihak terkait untuk segera diimplementasikan,” Presiden menjelaskan.

Presiden ingin masa bakti Kabinet Indonesia Bersatu II yang tersisa 7 bulan lagi, masalah listrik di Sumut ini bisa tuntas.

“Apa yang bisa kita percepat, kita percepat dan kurangi permasalahan untuk masa pemerintahan yang akan datang,” SBY menambahkan.

Hadir dalam rapat terbatas ini, antara lain, Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menko Kesra Agung Laksono, Menkeu Chatib Basri, Menteri BUMN Dahlan Iskan, Menparekraf Mari Elka Pangestu, Mendag M.Luthfi, Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo, Menhut Zulkilfi Hasan, Menteri ESDM Jero Wacik, dan Kapolri Jenderal Sutarman. (TeamPD/Gs)

Pemerintah Tetapkan Pekerja (Buruh) Libur saat Pileg 9 April 2014

Jakarta - Dengan harapan agar para pekerja/buruh dapat menyalurkan aspirasi politik dalam pesta demokrasi yang diselenggarakan lima tahun sekali, pemerintah menetapkan pada hari H pelaksanaan Pemilu Legislatif (Pileg) 9 April 2014 sebagai hari libur bagi buruh atau pekerja.

Penetapan itu tertuang dalam surat edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Se.2/Men/III/2014 tentang hari libur bagi pekerja/buruh pada pelaksanaan pemungutan suara Pemilu 2014, yang ditandatangani oleh Menakertrans Muhaimin Iskandar pada 26 Maret 2014.

Surat edaran yang ditujukan kepada Para Gubernur, Para Bupati/Walikota di seluruh Indonesia untuk selanjutnya disebarluaskan kepada para pengusaha, pekerja/buruh dan stake holder terkait lainnya.

Sekjen Kemnakertrans Abdul Wahab Bangkona mengatakan, penetapan 9 April sebagai hari libur bagi pekerja/buruh ini dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012.

“Penerbitan Surat edaran ini juga sesuai Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara yang telah menetapkan 9 April sebagai hari libur atau hari yang diliburkan,” kata Abdul Wahab Bangkona di Jakarta, Selasa (1/4/).

Abdul Wahab mengatakan dalam surat edaran tersebut disebutkan bahwa apabila pekerja/buruh harus bekerja pada tanggal pemungutan suara, maka pengusaha harus mengatur waktu kerja agar pekerja/buruh dapat menggunakan hak pilihnya.

“Sedangkan Pekerja/buruh yang bekerja pada tanggal pemungutan suara, berhak atas upah kerja lembur dan hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh yang dipekerjakan pada hari libur resmi,” kata Abdul Wahab mengutip surat Menakertrans itu.

Menurut Abdul Wahab,  upah kerja lembur ini hanya dilakukan kepada buruh yang tetap bekerja saat pemilu. “Jadi benar-benar dihitung saat pekerja atau buruh melakukan pekerjaan pada 9 April nanti. Jika nanti ada pemungutan suara ulang di daerah tertentu, kebijakannya berpedoman pada peraturan KPU,” tuturnya.

Berdasarkan hasil sensus penduduk 2010, jumlah angkatan kerja Indonesia mencapai 107,7 juta jiwa. Dari jumlah itu, yang bekerja sebagai buruh adalah 34,7 juta jiwa. Selain itu ada 26 juta kepala keluarga bekerja di sektor pertanian. (TeamPD/Gs)

Layat Azrul Azwar, Presiden SBY Kenang Inisiatif Kembangkan Pramuka

Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ibu Negara Ani Yudhoyono melayat jenazah Prof Dr Azrul Azwar, mantan Ketua Kwarnas Gerakan Pramuka di Gedung Kwarnas, Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat. SBY mengenang Azrul yang penuh inisiatif mengembangkan gerakan Pramuka.

SBY datang ke Gedung Kwarnas, Rabu (2/4/2014) pukul 12.30 WIB didampingi Ibu Ani dan Menpora Roy Suryo. SBY memakai safari abu-abu gelap lengan panjang, Ibu Ani memakai dress dan kerudung hitam dan Roy Suryo memakai kemeja hitam dan mengenakan hasduk (setangan leher) Pramuka. Setelah beberapa saat melayat jenazah, SBY sempat mengungkapkan kesan dan pesannya.

“Bangsa Indonesia berduka dengan wafatnya tokoh almarhum Profesor Doktor Azrul Azwar. Saya telah bekerja sama dengan almarhum, selama hampir 10 tahun. Beliau amat tekun, memiliki semangat tinggi dan bekerja keras untuk mengembangkan Pramuka,” kata SBY.

Pada akhir 2005, SBY sempat berbincang dengan Azrul. Saat itu Azrul mengungkapkan untuk melakukan gerakan revitalisasi pramuka.

“Dengan penuh semangat almarhum menjalankannya. Saya mencatat banyak inisiatif dan gerakan Pramuka baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Ini penting karena bagian dari pembangunan watak, dan pelatihan fisik serta mental anak-anak kita dan menjamin tali silaturahmi insya Allah akan terjalin kerukunan. Itulah jasa almarhum,” imbuh SBY.

SBY meninggalkan Gedung Kwarnas pada pukul 12.50 WIB. Tak lama kemudian, pukul 12.55 WIB, Wapres Boediono datang. Memakai kemeja abu-abu biru dan lengan panjang dan berpeci, Boediono melayat selama 5 menit sebelum akhirnya meninggalkan Gedung Kwarnas. (TeamPD/Gs)

Pemerintahan SBY Dirikan PTN di Kolaka, Magelang, Tasikmalaya, dan Aceh Barat

Jakarta - Dalam rangka peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia serta pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan tinggi di Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Daerah Istimewa (DI) Aceh, Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mendirikan perguruan tinggi negeri (PTN) di Kolaka, Magelang, Tasikmalaya, dan Aceh Barat.

Melalui Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2014 yang ditandatangani Presiden SBY pada 1 April 2014, pemerintah mendirikan Universitas Sembilanbelas November Kolaka sebagai PTN di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud).

“Universitas Sembilanbelas November Kolaka menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi,” bunyi Pasal 2 Perpres tersebut.

Adapun di Magelang, Jawa Tengah, melalui Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 yang ditandatangani oleh Presiden SBY pada 1 April 2014, pemerintah mendirikan Universitas Tidar sebagai PTN di lingkungan Kemdikbud, yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

Sedang di Tasikmalaya, Jawa Barat, melalui Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2014 yang ditandatangani oleh Presiden SBY pada 1 April 2014, pemerintah mendirikan Universitas Siliwangi sebagai PTN di lingkungan Kemdikbud,  yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

Sementara di Aceh Barat, DI Aceh, melalui Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2014 yang ditandatangani oleh Presiden SBY pada 1 April 2014, pemerintah mendirikan Universitas Teuku Umar sebagai PTN di lingkungan Kemdikbud, ,  yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

Segala pembiayaan yang diperlukan bagi penyelenggaraan Universitas Sembilanbelas November Kolaka, Sulawesi Tenggara; Universitas Tidar Magelang, Jateng; Universitas Siliwangi Tasikmalaya, Jabar; dan Universitas Teuku Umar Aceh Barat, DI Aceh, menurut Pasal 3 dari keempat Perpres di atas, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Pemerintah Daerah dapat membantu pembiayaan sebagaimana dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” bunyi Pasal 3 Ayat (2) Perpres No. 22/2014, Perpres No. 23/2014, Perpres No. 24/2014, dan Perpres No. 25/2014 itu.

Jadi PNS Pusat

Sebelum dinegerikan, Universitas Sembilanbelas November Kolaka dikelola oleh Yayasan Pembangunan Pendidikan Indonesia Kolaka. Sementara Universitas Tidar Magelang sebelumnya dikelola oleh Yayasan Perguruan Tinggi Borobudur Tidar, Universitas Siliwangi Tasikmalaya dikelola oleh Yayasan Universitas Siliwangi, dan Universitas Teuku Umar dikelola oleh Yayasan Pendidikan Teuku Umar Johan Pahlawan.

Dengan berlakunya Peraturan Presiden itu, maka sema kekayaan, hak, dan kewajiban dari yayasan-yayasan tersebut dialihkan menjadi kekayaan, hak, dan kewajiban universitas-unversitas di atas. Demikian juga semua mahasiswanya, yang semula tercatat sebagai mahasiswa di perguruan tinggi yang diselenggarakan yayasan-yayasan itu menjadi mahasiswa universitas-universitas di atas.

Adapun terkait dengan status kepegawaian, Pasal 6 Perpres No. 22/2014, Perpres No. 23/2014, Perpres No. 24/2014, dan Perpres No. 25/2014 menyebutkan, Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah dapat dialihkan statusnya menjadi PNS Pusat yang ditugaskan pada Universitas Sembilanbelas November Kolaka, Universitas Tidar Magelang, Universitas Siliwangi Tasikmalaya, dan Uiversitas Teuku Umar Aceh Barat.

Sementara pegawai yang bukan PNS dapat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sepanjang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang ditugaskan di masing-masing universitas itu.

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan keempat Perpres di atas, akan diatur oleh Mendikbud, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Menteri Keuangan, dan/atau Kepala Badan Kepegawaian Negara. (TeamPD/Gs)

Kembali ke Jakarta, Presiden SBY Langsung Pimpin Ratas

Palembang, Sumatera Selatan - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali ke Jakarta setelah kunjungan sehari di Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (2/4) 08.00 WIB, melalui Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II. Pukul 11.00 WIB nanti, Presiden akan menggelar rapat terbatas kabinet membahas persoalan listrik di Sumatera Utara dan perluasan Bandara Ahmad Yani di Semarang.

Sebenarnya SBY berencana kembali ke Jakarta kemarin, setelah menyelesaikan sebuah acara. Namun karena cuaca di Palembang kurang bersahabat, SBY dan Ibu Ani kemudian mengunjungi Benteng Kuto Besak, sore hari. Bahkan ketika berada di benteng yang terletak di bawah Jembatan Ampera, persisnya di tepi Sungai Musi, itu angin bertiup sangat kencang disusul hujan yang agak deras.

Saat tiba di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II untuk kembali ke Jakarta, Presiden dan Ibu Negara sempat menyapa masyarakat umum yang ada di bandara. “Assalammualaikum,” ujar Presiden SBY sembari mendatangi mereka. Terlihat beberapa warga mengabadikan momen tersebut dengan kamera dari ponsel mereka. Usai menyapa dan bersalaman dengan masyarakat, SBY dan Ibu Ani pun langsung menuju pesawat.

Pukul 15.00 WIB, seusai rapat kabinet, Kepala Negara juga akan meluncurkan “Indonesia Presidential Scholarship” di Istana Negara.

Turut dalam rombongan dari Palembang ini, antara lain, Mensesneg Sudi Silalahi dan Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha. (TeamPD/Gs)

SBY, Demokrat, dan Keberhasilan Pemerintah

Inilah janji-janji SBY yang telah dipenuhi. Simak sampai akhir.